Babinsa Ngrowo Koramil 0815/10 Dampingi Distribusi Bantuan Benih Kedelai - Analisa - www.indonesiana.id
x

Babinsa Ngrowo Koramil 0815/10 Bangsal Kodim 0815 Mojokerto saat melakukan pendampingan pendistrusian bantuan benih kedelai bagi Poktan Tani Rowo, Bangsal

Anan Alkarawangi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 31 Juli 2019 14:09 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Babinsa Ngrowo Koramil 0815/10 Dampingi Distribusi Bantuan Benih Kedelai

    Dibaca : 500 kali

    Mojokerto, - Babinsa Koramil 0815/10 Bangsal Kodim 0815 Mojokerto Serma Siswanto melaksanakan pendampingan pendistribusian bantuan benih kedelai bagi kelompok tani (Poktan) Tani Rowo, Dusun Pendowo, Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/07/2019).

    Pendampingan distribusi bantuan benih kedelai dilakukan Babinsa Ngrowo bersama PPL dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bangsal, Musyarofah, SP.

    Di sela-sela kegiatan Serma Siswanto mengungkapkan, pendistisribusian bantuan benih kedelai varietas Anjasmoro bagi Poktan Tani Rowo, sejumlah 2.500 kilogram atau 2,5 ton dalam kemasan 20 kilogram sebanyak 125 sak.

    "Bantuan benih kedelai ini diperuntukan lahan seluas 50 hektar, dan setiap hektar lahan mendapat alokasi sebanyak 50 kilogram dan akan tanam di bulan Agustus 2019," imbuhnya.

    Serma Siswanto menambahkan, bantuan benih kedelai dari Kementan RI ini, didistribusikan oleh Distan Kabupaten Mojokerto melalui BPP Bangsal dan diterima langsung oleh Ketua Poktan Tani Rowo, Nuryadin di kediamannya, di Dusun Pendowo, Desa Ngrowo.

    Pada kesempatan lain, Danramil 0815/10 Bangsal Kapten Inf Mujiono menuturkan, aktivitas pendampingan pendistribusian benih kedelai yang dilakukan Babinsa merupakan bagian dari upaya khusus ketahanan pangan komoditas Pajale (Padi, Jagung, Kedelai).

    "Pihaknya akan terus melaksanakan pendampingan, termasuk distribusi bantuan benih kedelai, karena ini merupakan upaya pemerintah melalui Kementan RI untuk meningkatkan produksi kedelai di wilayah Bangsal, Mojokerto," tuturnya.

    Sekedar informasi, benih kedelai monokultur varietas Anjasmoro ini merupakan bantuan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI Dirjen Tanaman Pangan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Tahun 2019 untuk peningkatan produksi kedelai, termasuk di wilayah Kabupaten Mojokerto.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    6 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 53 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.