Demam Rektor Asing - Analisa - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 1 Agustus 2019 18:37 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Demam Rektor Asing

    Dibaca : 607 kali

    Disrupsi bisa menjadi pengguncang yang bagus agar sistem yang sudah mapan dan para penghuninya yang selama ini sudah merasa nyaman ‘terganggu’ dan bangkit. Seringkali organisasi dan sistem yang merasa sudah mapan, apakah itu perusahaan, organisasi sosial, maupun perguruan tinggi, enggan untuk berubah. Guncangan bisa memaksa organisasi mapan untuk berubah: “Lihatlah dunia sekeliling sudah berubah, mengapa kalian diam saja?”

    Menristekdikti M. Nasir mungkin memiliki gagasan serupa itu karena, katakanlah, gemas melihat perguruan tinggi negeri—yang jadi tanggungjawabnya—tidak kunjung cemerlang prestasinya di tingkat global. Misalnya saja, seperti yang ia contohkan, masuk ke dalam peringkat 500 besar dunia, lalu mengerucut secara bertahap hingga akhirnya masuk ke dalam 100 besar dunia.

    Perguruan tinggi pun harus diguncang agar berubah. Disrupsi untuk perguruan tinggi itu, dalam pandangan Menteri, berupa kehadiran rektor yang didatangkan dari negara lain. Nasir membayangkan bahwa rektor asing merupakan jawaban untuk mengejar target memasukkan perguruan tinggi kita ke dalam peringkat 100 besar dunia. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan terkait gagasan ini.

    Pertama, ide ini menunjukkan bahwa pemerintah meragukan kemampuan akademisi kita dalam memimpin perubahan menuju perguruan tinggi kelas dunia. Rektor asing, sepertinya pemerintah kita memang sedang demam asing, dianggap sebagai jawaban jitu. Pertanyaannya: apakah korelasinya demikian linier, bahkan terkesan otomatis, bahwa jika rektornya asing, perguruan tinggi pasti akan naik peringkat ke kelas dunia?

    Kedua, sejauh mana Menteri telah mempertimbangkan akar masalah dari perguruan tinggi kita sehingga menyimpulkan bahwa rektor asing adalah jalan keluarnya? Apakah pemerintah telah mengkaji secara mendalam persoalan ekosistem perguruan tinggi kita, yang di dalamnya mencakup regulasi, otonomi dalam pengambilan keputusan, kultur dan kebebasan akademik, dukungan finansial dan alokasi anggaran untuk kegiatan akademik apapun, maupun ketersediaan fasilitas?

    Ketiga, apakah telah dikaji bahwa persoalan kepemimpinan di perguruan tinggi ini terkait erat dengan ekosistem kampus? Persoalan kepemimpinan di sini rasanya bukan terkait dengan ketiadaan imajinasi para akademisi kita, melainkan karena regulasi perguruan tinggi negeri tidak memudahkan para rektor untuk bergerak. Jika regulasi tetap seperti sekarang, rektor yang diimpor dari negara majupun tidak akan mampu mencapai target 100 besar dunia.

    Saya membayangkan bahwa calon rektor asing yang direkrut kelak akan mengajukan syarat, antara lain kebebasan dalam mengambil keputusan alias otonomi, dukungan finansial dan alokasi anggaran, serta kebebasan akademik. Artinya, regulasi atau aturan permainan menjadi berubah. Jika kemudian pemerintah menyetujui syarat tersebut, maka layak dipertanyakan mengapa kebebasan serupa tidak diberikan kepada rektor pribumi? Jika kemudian pemerintah membandingkan hasilnya, maka pembandingan itu tidak apple to apple, karena aturan main sudah diubah.

    Tata kelola perguruan tinggi belum pernah dibicarakan secara terbuka, padahal ini diperlukan untuk menggeksplorasi apa saja persoalan mendasar yang membuat perguruan tinggi kita sukar naik kelas. Pemerintah juga belum membicarakan tawaran konsepnya bagaimana membangun perguruan tinggi berkelas dunia, namun tiba-tiba melompat kepada ide merekrut rektor asing. Apakah ini berarti pemerintah tidak memiliki konsepnya dan menyerahkan penyusunan konsep ini kepada rektor asing yang hendak direkrut?

    Menristekdikti seharusnya juga tidak terburu-buru menyodorkan konsep rekrutmen rektor asing beserta perubahan regulasinya, mengingat masa jabatannya tinggal sekitar 2 bulan lagi. Suara akademisi berbagai kampus terkemuka patut didengar untuk mengetahui pandangan mereka mengenai apa sesungguhnya yang merintangi kemajuan perguruan tinggi kita.

    Jika para akademisi kita menyatakan sanggup membawa perguruan kita ke panggung dunia dengan syarat tertentu, seperti perbaikan ekosistem pendidikan tinggi, mengapa kesempatan itu tidak diberikan lebih dahulu kepada akademisi kita sendiri? Berilah para akademisi kita kebebasan untuk membangun ekosistem perguruan tingginya dan berikan dukungan penuh yang diperlukan, bukan dikekang oleh aturan-aturan yang menghambat kemajuan. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    6 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 53 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.