Menanti Duet Maut Koopsus-Densus 88 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ferguso Kubangun

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 6 Agustus 2019 17:04 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Menanti Duet Maut Koopsus-Densus 88

    Dibaca : 2.673 kali

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi memiliki pasukan elite baru bernama Komando Operasi Khusus (Koopsus). Memiliki tugas pokok penanggulangan terorisme, personel Koopsus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

    Para pasukan Koopsus ini memiliki kualifikasi melakukan berbagai jenis operasi khusus.

    Pembentukan Koopsus TNI menurut cermat penulis sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

    Pembentutan Koopsus TNI juga dirasa merupakan bagian dari penajaman operasi TNI yang telah menjadi rencana TNI setelah reformasi.Tidak sampai disitu pembentukan Koopsus juga dinilai efisien dalam sistem persenjataan.

    Dengan adanya pembentukan Koopsus TNI, juga tidak terjadi duplikasi persenjataan antar kekuataan TNI. Namun dibalik “gahar” nya Koopsus milik TNI ini, perlu digaris bawahi jika pelaksanaan aturan main Koopsus membutuhkan komitmen yang kuat.

    Setiap penggunaan kekuataan Koopsus TNI harus didasari atas adanya permintaan dan atas perintah Presiden. Sebagai contoh, jika di daerah, mengalami suatu ancaman serius, dan polisi tidak dapat mengendalikan, kepala daerah dapat mengajukan bantuan Koopsus kepada Presiden. Lalu presiden menugaskan Panglima TNI.

    Sehingga hirarki tugas yang dibebankan kepada Koopsus menjadi jelas dan tidak saling tumpang tindih dengan organisasi sejinis didalam tubuh TNI sendiri.

    Tidak hanya itu yang patut kita tunggu adalah kolaborasi antara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror milik POLRI dan Koopsus TNI untuk memburu jaringan teroris serta saling bahu membahu dalam menyingkirkan sel-sel teroris di Indonesia.

    Menurut cermat penulis keduanya tidak akan tumpang tindih tugas dan fungsinya karena Densus 88 berfokus terhadap penegakan hukum sementara Koopsus TNI akan berfokus pada deteksi intelijen, operasi dan penindakan.

    Sementara adapaun kesamaan tugas dari keduanya adalah melakukan serangan preventif dan langsung untuk kasus terorisme berskala besar. Sebab selama ini kita ketahui bersama jika persoalan terorisme tidak bisa diberantas secara sektoral tetapi memerlukan sinergitas untuk menciptakan sistem keamanan nasional yang kondusif bagi bangsa Indonesia.

    Regulasi dan pengaturan dalam penanganan dalam lingkup negara juga perlu dipertegas sebab terorisme sudah menjadi kejahatan trans-nasional. Di sanalah penulis melihat peran militer penting untuk menjaga ancaman dan pengaruh yang datang dari dalam dan luar negeri.

    Sementara Polisi disiapkan untuk menciptakan keamanan warga negara dari tindakan kriminal saja. Dari situ saja sudah jelas cakupan tugas militer dan polisi dilapangan.

    Terpenting selain persoalan terorisme, Indonesia juga sedang dihadang ancaman “penjajahan” sumber daya alam dimana hasil bumi lebih banyak dikuras oleh kepentingan bangsa asing.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    7 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 53 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.