Bukan kali ini saja figur Budi Gunawan mengundang kontroversi. Pada 2015, saat menjadi Wakil Kepala Polri, ia juga pernah menjadi sorotan. Ketika itu, Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini memicu pertikaian sengit antara KPK dan kepolisian. Ujungnya, dua pemimpin komisi antikorupsi saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Kini Nama Budi Gunawan mencuat lagi di panggung politik. Sepak terjang Kepala Badan Intelijen Negara ini menjadi sorotan.

1.Berpeluang Masuk Kabinet
Sejumlah kalangan menilai Budi Gunawan berpeluang besar masuk dalam Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi nilai tambah. “Jokowi pasti sadar bahwa BG (Budi Gunawan) punya arti penting untuk partai,” kata dia kepada Koran Tempo, 13 Agustus 2019.

Karena itulah, menurut Arya, Jokowi akan berhati-hati mengambil keputusan dalam menentukan susunan kabinetnya. Ia mengatakan Jokowi perlu mempertimbangkan relasi dengan PDIP sebagai pengusung utamanya. Jika kepentingan partai gagal diakomodasi, kata Arya, jalannya pemerintahan bisa terganggu. “Kalau salah ambil keputusan, hubungan Jokowi, Budi Gunawan, dan PDIP akan terganggu,” kata dia. Arya memprediksi Budi bakal memiliki peran strategis di pemerintah dan luar PDIP.

Budi disebut-sebut menjadi salah satu menteri yang disiapkan Megawati. Meski masih enggan menyebutkan nama-nama calon menteri dari partai, dalam Kongres V PDIP di Denpasar, pekan lalu, Megawati terang-terangan meminta kepada Jokowi agar memberi jatah lebih dari empat menteri ke PDIP. Mengaku telah mengantongi nama-nama calon menteri, Mega mengatakan PDIP berhak memperoleh jatah menteri paling banyak. Selengkapnya baca:  Budi Gunawan Berpeluang Masuk Kabinet

2. Aktivitas Budi Gunawan dalam Politik Dikritik
Pengamat politik mengkritik keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam politik praktis. Salah satu keterlibatan Budi adalah mempertemukan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 24 Juli lalu. Ia juga diduga ikut dalam penjaringan calon menteri PDIP. 

Direktur Riset Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepak terjang Budi merugikan BIN yang sudah dipandang tidak netral saat Pemilihan Umum 2019. Ketika itu, BIN dianggap ikut memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Hal ini berimplikasi serius pada kualitas pemilu dan konsolidasi demokrasi,” kata dia kepad Koran Tempo, 13 Agustus 2019.

Menurut dia, seharusnya Presiden mencegah keterlibatan BIN dalam politik dengan tidak mengikutkan lembaga itu dalam pemenangan pemilu. Kewenangan BIN, tutur dia, hanya memberikan rekomendasi kepada presiden perihal ancaman terorisme atau potensi agresi militer. “Bukan memberi nasihat kepada presiden terkait dengan pencalonan diri sebagai inkumben,” ujarnya.

PDIP sebelumnya disebut-sebut memberikan peran penting kepada Budi Gunawan dalam menjaring calon menteri. Kedekatan Budi dengan Megawati menjadikan posisi mantan Wakil Kepala Kepolisian RI ini krusial dalam menentukan calon menteri dari partai berlambang banteng itu.  Selengkapnya baca:   Aktivitas Budi Gunawan dalam Politik Dikritik

3. Jika Kepala Intelijen Terseret Politik (editorial  Koran Tempo)
Sepak terjang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan kini menjadi sorotan. Kalangan politikus banyak yang memuji perannya di balik kompromi antara presiden terpilih Joko Widodo dan rivalnya dalam pemilu, Prabowo Subianto. Pertemuan kedua tokoh ini membikin suasana politik menjadi lebih adem. Hanya, peran Budi sebetulnya melenceng dari tugas intelijen.

Kalangan politikus melihat peran Budi mirip yang dulu dilakukan oleh Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemiripan itu mungkin benar dalam urusan menjembatani tokoh politik yang tengah berseteru. Tapi ada perbedaan yang mencolok pula. Bagaimananapun Taufiq yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat, merupakan politikus. Adapun Budi memimpin lembaga intelijen yang seharusnya menjauhi manuver politik.

Dalih bahwa konfik politik pasca-pemilu sudah mengarah pada gangguan keamanan negara sulit diterima akal sehat. Suasana politik yang cukup panas sebelum dan sesudah pemilu merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Gesekan politik yang terjadi jauh dari urusan keselamatan bangsa dan negara.

Langkah Budi semakin masuk dalam politik lantaran ia ditengarai juga berperan mempertemukan Prabowo dengan Megawati pada Juli lalu. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, itu telah mengubah konstelasi politik. Prabowo bersama Partai Gerindra yang dipimpinnya semula diperkirakan akan berperan sebagai oposisi murni. Manuver politik di Teuku Umar, juga pertemuan sebelumnya dengan Jokowi, menyebabkan prediksi itu meleset.

Sebagai Kepala BIN, Budi semestinya menjauhi lobi-lobi politik yang melibatkan para pemimpin partai. Ia seharusnya menjaga prinsip penting dalam intelijen, seperti profesionalitas, integritas, dan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Selengkapnya baca editorial Koran Tempo: Jika Kepala Intelijen Terseret Politik

Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.