Pidato Indonesia Jokowi menggetarkan sekaligus merinding banyak orang. Pidato Joko Widodo yang berisikan lima visi pamungkas dan harapan juga doa yang dilantunkan oleh wakil presiden terpilih 2019-2024 K.H Ma`ruf Amin di Sentul International Covention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7), seakan membawa harapan baru bagi jiwa kebangsaan yang kurang lebih sepuluh bulan dijejali tensi politik yang tinggi.
Pidato Jokowi yang menggetarkan, nada tinggi, sekaligus pesan persatuan yang digaungkan dan gemuruh masyarakat dalam ruangan menjadikan suasana merinding. Pilihan kata Presiden Jokowi yang lugas, nada suara dan ekspresi seakan menghipnotis seluruh orang yang ada dalam ruangan, Sentul International Conventional Center (SICC) maupun masyarakat Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca.
Lima visi pamungkas Indonesia Kerja menginformasikan kepada masyarakat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih maju dan beradab ke depan. Visi tersebut akan tercapai apabila semua elemen bangsa bersatu dalam balutan kebersamaan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai bintang penuntun.
Kembali Bersatu
Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7), menginformasikan kepada seluruh pendukung untuk kembali rujuk, akur dan kembali bersatu membangun negeri. Pertemuan bersejarah yang menggembirakan, pasca pilpres dan pemilu serentak dengan rentan waktu selama sepuluh bulan dilaburi dengan ketegangan.
Ucapan selamat Prabowo Subianto dan cipika cipiki antar keduanya adalah sikap ksatria dan kenegarawanan yang perlu dipupuk baik di tataran elite politik maupun masyarakat akar rumput. Tidak adalagi yang namanya cebong atau kampret yang ada hanyalah Garuda Pancasila dan Merah Putih.
Rujuk politik antar dua kontestan pilpres 2019 tersebut juga diharapkan mengakhiri polarisasi dan eksploitasi wacana fitnah dan hoaks, kebencian antar anak bangsa. Elite politik segera merangkul konstituenya dalam balutan persatuan. Rekonsiliasi substantif perlu dikedepankan dengan melihat fakta yang ada di tengah masyarakat.
Rekonsiliasi substantif merujuk pada kepentingan masyarakat dan persatuaan kita membangun Indonesia. Kita perlu mengakui benih-benih kebencian, sakit hati di tengah masyarakat masih berlangsung. Pasca pilpres dan sesudah pilpres benih-benih itu masih menetap di dalam pikiran dan hati sebagian masyarakat.
Franz magnis-Suseno (2005) bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, bila keanekaragaman yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Dengan kata lain, penegakan kesatuaan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia yang menghormati satu sama lain. Itu hanya bisa diwujudkan lewat kesadaran multikulturalisme antar bangsa.
Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 berkata, Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”.
Untuk itu, elite politik, tokoh agama maupun masyarakat mengedepankan rekonsiliasi yang substantif untuk persatuan dan kepentingan bersama. Rekonsiliasi substantif itu, perlu digelar dengan memberi edukasi yang konstruktif kepada masyarakat akan pentingnya persatuan, kebersamaan dan persaudaraan antar anak bangsa. Menfilter informasi yang bernada hoaks, kebenciaan dan fitnah dengan sigap dengan mengedepankan check and recheck informasi yang diterima.
Rekonsiliasi substantif akan kehilangan makna, apabila membagi jabatan (sharing power) dikedepankan. Elite politik jangan terjebak dengan pembagian saham kekuasaan semata dengan kalkulasi yang elitis dan membuat rekonsiliasi substantif terdistorsi dari harapan masyarakat.
Apabila elite politik mempunya kemauan yang kuat (political will) untuk mengedepankan persatuan, kedamaian dan ketentraman di bumi pertiwi maka semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan balutan persatuan. Dengan demikian, Pancasila menjadi bintang penuntun bagi seluruh masyarakat dan tidak sebaliknya menjadi alat pemecah belah yang merong rong persatuan Indonesia.
Menatap Masa Depan
Visi Indonesia yang dipaparkan Jokowi di Sentul Convention Center, periode kedua menekankan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, investasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan pengunaan APBN yang tepat sasar.
Lima visi pamungkas Jokowi-Ma`ruf Amin penting ditelaah secara bersama sekaligus mengawal secara seksama selama lima tahunan ke depan. Proyek infrastruktur berskala besar sudah dilakukan presiden Jokowi selama periode pertama. Investasi, reformasi birokrasi maupun efektifitas dan efisiensi alokasi dan punggunaan APBN yang tepat sasar juga sudah dijalankan pada periode pertama Jokowi-JK.
Menarik, ketika pembangunan sumber daya manusia dijadikan visi Indonesia periode kedua Jokowi. Sumber daya manusia perlu diperiotaskan pemerintah saat ini. Bawasannya, dengan sumber manusia yang mumpuni, akan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Tak dapat disangkal, dengan sumber daya manusia yang mumpuni, akan mendampak pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi investasi fisik, penduduk atau angkatan kerja dan kemampuaan menguasai teknologi modern.
Dengan kata lain, sumber daya manusia merupakan kunci yang fundamental dalam membangun infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi maupun persaingan teknologi antar bangsa. Sumber daya manusia juga sangat fundamental untuk mendidik masyarakat agar cerdas menggunakan teknologi dengan informasi yang syarat dengan hoaks, kebencian di tengah masyarakat.
Untuk itu, pendidikan perlu dilaksanakan dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif, efisien dan cepat beradabtasi dengan perkembangan teknologi. Porsi anggaran pendidikan 2019, cukup terjaga dengan angka 20 persen dari jumlah APBN sebesar RP 492,5 triliun. Dengan target capaian IPM 71,98; Angka Partisipasi Masyarakat (APM) untuk SMP 82,02 dan SMA sebesar 67,48. Program ini diluncurkan periode pertama Jokowi –JK antara lain, Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, pembagunan dan rehab ruang kelas, Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan profesi guru PNS.
Meningkatkan sumber daya manusia juga perlu diperkuat disektor kesehatan terutama percepatan penanganan stunting melalu intervensi gizi pada anak-anak sejak dalam kandungan ibu. Sehingga, akan menghasilkan putra dan putri Indonesia yang hebat dan cerdas akan datang.
Untuk itu, visi Indonesia yang dipaparkan Presiden Jokowi, perlu didukung dengan pembangunan SDM, sekaligus mendorong investasi dan daya saing. Pemerataan akses layanan kesehatan, dan pendidikan vokasi dengan pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Kualitas SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, daya inovasi dengan menciptakan orientasi jangka panjang secara sistematis dan komprehensif.
Oleh karena itu, cita-cita menjadi negara maju harus memiliki sikap optimisme. Parade persatuan akan diwujudkan, apabila sumber daya manusia Indonesia cerdas dengan meletakan demokrasi yang berkeadaban, menjunjung tinggi kepribadian Indonesia dan martabat manusia tentunya.
Seperti yang dikatakan Jokowi dalam pidato, “ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan tentang kami, atau mereka. Bukan soal Barat atau Timur. Juga bukan Selatan atau Utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua. Tapi saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama”.
Ikuti tulisan menarik Febrianto Edo lainnya di sini.
