Mahasiswa asal Papua melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Mereka mengecam tindakan represif dan penangkapan aktivis serta mahasiswa Papua di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta pelarangan diskusi terkait New York Agreement atau pemindahan kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia tahun 1962. TEMPO/Prima Mulia
Jumat, 23 Agustus 2019 09:23 WIB
Mulai Keranjingan Blokir Internet?
Selain membatasi penyebaran hoaks, pemblokiran akses internet juga bisa membatasi kebebasan publik untuk menyuarakan kejadian sebenarnya dan mendapat informasi yang transparan.
Dibaca : 2.854 kali
Saya pikir, pembatasan internet pada Mei 2019 pasca pemilihan presiden kemarin adalah yang pertama dan terakhir. Namun pemerintah menggunakan strategi yang sama dalam menghadapi gejolak di Papua setelah aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Alasannya tidak jauh beda dengan pembatasan internet yang pertama, yakni meminimalisir penyebaran hoaks dan menjaga situasi tetap kondusif.
Dari pengalaman saya yang terbiasa dekat dengan smartphone, pembatasan internet sungguh tidak nyaman, apalagi sampai berhari-hari. Kegiatan atau pekerjaan yang bergantung dengan internet dipastikan terganggu. Yang paling menjengkelkan, saya kesulitan mengakses informasi dengan praktis. Tolong digaris bawahi bahwa yang saya akses adalah informasi valid, bukan hoaks. Perasaan jengkel ini pula yang saya bayangkan tengah dihadapi warga Papua.
Padahal di tengah polaritas informasi mengenai Papua, antara yang pro dan anti pemerintah, internet bisa saja menjadi penyelamat. Internet bisa menjadi saluran penyebaran informasi yang lebih transparan. Tidak dipungkiri, terlalu cekaknya anggaran media nasional untuk sering-sering berkunjung ke Papua membuat media nasional hanya mengutip dari pihak pro dan anti pemerintah. Tanpa sering terjun langsung dan menginvestigasi ke Papua. Dampaknya, setiap ada gejolak di Papua, kita seperti dipaksa untuk mempercayai kutipan pro atau anti pemerintah. Semuanya kemudian mengambang seiring berjalannya waktu. Tertutup urusan pribadi para artis ibukota.
Di sinilah peran internet. Penyebaran informasi yang bersumber dari warga bisa menjadi kontrol sosial yang efektif. Melihat situasi sebenar-benarnya, apa adanya. Apakah gejolak ini ditanggapi represif atau justru sebaliknya. Laporan warga di media sosial akan menjawab kubu mana yang sebenarnya menyajikan informasi yang valid. Dengan begitu, masyarakat di luar Papua bisa mengetahui kondisi terkini di Papua.
Kalaupun misalnya berita hoaks dianggap pemerintah sebagai biang keladi kerusuhan di Papua. Kurang canggih apalagi teknologi yang dimiliki pemerintah. Buktinya, banyak penyebar hoaks saat pemilu kemarin bisa tertangkap. Berarti tinggal menangkap pelaku utamanya dan segera umumkan hoaks apa yang telah beredar di masyarakat. Dan untuk menangkal hoaks yang semakin berkembang, pemerintah sebaiknya membuka informasi seluas-luasnya untuk publik. Bukannya malah dibatasi, yang kemudian memicu kecurigaan di masyarakat.
Paling tidak, pemerintah telah melancarkan strategi ‘internet lambat’ untuk kedua kalinya. Kalau sampai tembus untuk ketiga kalinya, jelas pemerintah mulai keranjingan menggunakan cara instan dalam menghadapi gejolak sosial. Dan patut dipertanyakan publik.
Suka dengan apa yang Anda baca?
Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.
Rabu, 6 Januari 2021 18:11 WIB

Menanggulangi Mahalnya Harga Tempe dan Tahu
Dibaca : 909 kali
Rabu, 6 Januari 2021 12:32 WIB

Daya Tarik Pekerjaan Guru Itu Menjadi PNS, kok Disetop?
Dibaca : 883 kali
Kamis, 7 Januari 2021 11:23 WIB

Selebrasi Vaksin, Perlukah Saat Ini?
Dibaca : 1.290 kali
Senin, 28 Desember 2020 12:35 WIB

Lagu Indonesia Raya Diparodi, Momentum Refleksi dan Instrospeksi Pemimpin Negeri, dan Pelaku Ditangkap
Dibaca : 927 kali
Jumat, 25 Desember 2020 05:38 WIB

Prabowo-Sandi Tak Konsisten, Rakyat Semakin Enggan Berpolitik
Dibaca : 1.111 kali
Selasa, 22 Desember 2020 17:04 WIB

Sudah Siapkah Sekolah Menggelar Belajar Tatap Muka Mulai Januari?
Dibaca : 863 kali
Kamis, 17 Desember 2020 15:44 WIB

Surat untuk Karni Ilyas dari Pecinta ILC di Toboali
Dibaca : 1.382 kali
Surat untuk bang Karni Ilyas sebagai host Indonesia Lawyer Club.
Minggu, 13 Desember 2020 05:51 WIB

Wuih, Anggaran Toilet Sekolah di Bekasi Ratusan Juta Rupiah, Kok Bisa?
Dibaca : 1.181 kali
Jumat, 11 Desember 2020 18:52 WIB

Berita Konflik Polisi versus FPI Menutupi Berita Pilkada hingga Korupsi
Dibaca : 910 kali
Minggu, 6 Desember 2020 18:39 WIB

Dua Menteri Diringkus KPK, dan Harun Masiku Masih Aman
Dibaca : 1.073 kali
Selasa, 19 Januari 2021 17:33 WIB

8 Langkah Menemukan Arah dalam Hidup Jika Anda Merasa Tersesat
Dibaca : 1.355 kali
5 hari lalu

Dinilai Bermain Aman, Keberpihakan Puan Maharani kepada Hak-hak Perempuan Dipertanyakan
Dibaca : 940 kali
2 hari lalu

Ketua Satgas Covid-19 Umumkan Positif: Nah, Begitu Bagus!
Dibaca : 940 kali
Rabu, 20 Januari 2021 06:37 WIB
