Papua Berdarah Lagi, Inilah yang Dilupakan Presiden Jokowi - - www.indonesiana.id
x

Presiden Joko Widodo menyebutkan aksi anarkistis yang terjadi di Wamena Papua berkembang karena adanya berita hoaks. ANTARA

Y. Suprayogi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 15 September 2019

Rabu, 25 September 2019 05:15 WIB

  • Berita Utama
  • Papua Berdarah Lagi, Inilah yang Dilupakan Presiden Jokowi

    Papua rusuh lagi dalam dua hari terakhir. Pemerintah semestinya mengubah pendekatan dalam menangani masalah Papua. Pengerahan pasukan untuk meredam aksi rakyat Papua terbukti tak menyelesaikan persoalan.

    Dibaca : 1.836 kali

    Papua  rusuh lagi dalam dua hari terakhir.  Pemerintah semestinya mengubah  pendekatan dalam menangani masalah Papua.  Pengerahan pasukan untuk meredam aksi rakyat Papua  terbuktitak menyelesaikan  persoalan.

    Sampai  Selasa (24/9/2019), korban tewas akibat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, mencapai 26 orang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada 26 orang yang meninggal dunia. “Sebanyak  22 diantaranya adalah masyarakat pendatang Papua. Mereka meninggal akibat terutama luka bacok," jelas jelas Tito dalam konferensi pers di Jakarta.

    Nah, sehari sebelumnya, pada Senin, 23 September, terjadi  kericuhan j di Jayapura. Ratusan mahasiswa yang pulang dari  berbagai kota  menduduki Universitas Cendarawasih untuk membuat posko penampungan. Posko diperuntukkan bagi mahasiswa Papua yang kembali ke Papua. Polisi lalu melarangnya denga alasan mengganggu proses belajar mengajar. 

    Terjadilan bentrok mahasiswa dan aparat. Insiden itu menewaskan 3 mahasiswa. " Diduga karena peluru karet,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Selasa, 24 September 2019.

    Yang dilupakan Jokowi
    Insiden itu tidak lepas dari kasus penghinaan rasial dan persekusi  di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu. Kegagalan menyelesaikan kasus ini berdampak buruk hingga sekarang.

    Sudah saatnya, pemerintah  menyadari bahwa yang dibutuhkan orang Papua adalah pengakuan atas hak dan tuntutan mereka.  Kini orang Papua tidak butuh redistribusi ekonomi dan peningkatan pendapatan seperti yang dijanjikan pemerintahan Jokowi. Meskipun kemiskinan di sana amat memprihatinkan, isu yang lebih urgent untuk orang Papua adalah pengembalian derajat dan martabat mereka sebagai pemilik sah tanah Papua. 

    Karena itu, janji manis soal pembangunan infrastruktur, pembagian triliunan dana otonomi khusus, dan gula-gula ekonomi lainnya, tak akan pernah menyelesaikan isu Papua.  Begitu pula pembangunan Istana Presiden di Jayapura, penambahan jumlah pegawai negeri eselon satu dan dua dari Papua, serta rencana pembentukan provinsi baru di sana. Semuanya hanya menunjukkan tak mampunya Jakarta memahami Papua.   ****



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.