Papua rusuh lagi dalam dua hari terakhir. Pemerintah semestinya mengubah pendekatan dalam menangani masalah Papua. Pengerahan pasukan untuk meredam aksi rakyat Papua terbuktitak menyelesaikan persoalan.
Sampai Selasa (24/9/2019), korban tewas akibat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, mencapai 26 orang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada 26 orang yang meninggal dunia. “Sebanyak 22 diantaranya adalah masyarakat pendatang Papua. Mereka meninggal akibat terutama luka bacok," jelas jelas Tito dalam konferensi pers di Jakarta.
Nah, sehari sebelumnya, pada Senin, 23 September, terjadi kericuhan j di Jayapura. Ratusan mahasiswa yang pulang dari berbagai kota menduduki Universitas Cendarawasih untuk membuat posko penampungan. Posko diperuntukkan bagi mahasiswa Papua yang kembali ke Papua. Polisi lalu melarangnya denga alasan mengganggu proses belajar mengajar.
Terjadilan bentrok mahasiswa dan aparat. Insiden itu menewaskan 3 mahasiswa. " Diduga karena peluru karet,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Selasa, 24 September 2019.
Yang dilupakan Jokowi
Insiden itu tidak lepas dari kasus penghinaan rasial dan persekusi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu. Kegagalan menyelesaikan kasus ini berdampak buruk hingga sekarang.
Sudah saatnya, pemerintah menyadari bahwa yang dibutuhkan orang Papua adalah pengakuan atas hak dan tuntutan mereka. Kini orang Papua tidak butuh redistribusi ekonomi dan peningkatan pendapatan seperti yang dijanjikan pemerintahan Jokowi. Meskipun kemiskinan di sana amat memprihatinkan, isu yang lebih urgent untuk orang Papua adalah pengembalian derajat dan martabat mereka sebagai pemilik sah tanah Papua.
Karena itu, janji manis soal pembangunan infrastruktur, pembagian triliunan dana otonomi khusus, dan gula-gula ekonomi lainnya, tak akan pernah menyelesaikan isu Papua. Begitu pula pembangunan Istana Presiden di Jayapura, penambahan jumlah pegawai negeri eselon satu dan dua dari Papua, serta rencana pembentukan provinsi baru di sana. Semuanya hanya menunjukkan tak mampunya Jakarta memahami Papua. ****
Ikuti tulisan menarik Y. Suprayogi lainnya di sini.
