x

Ramai dikabarkan akan duduk sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani menyerahkan keputusan kepada partai, namun Puan percaya diri bisa menjadi Ketua DPR RI karena dirinya dan partai PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2019. ANTARA

Iklan

Y. Suprayogi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 15 September 2019

Selasa, 1 Oktober 2019 17:31 WIB

Jalan Lapang buat Puan di DPR: Demo Diredam, KPK Sudah Dikebiri

Putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 1 Oktober 2019.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 1 Oktober 2019. Ia merupakan wanita pertama yang menjadi Ketua DPR RI.

Puan dilantik bersama empat Wakil Ketua DPR, yakni Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Pelantikan Puan disaksikan langsung oleh Megawati.

Berbeda dengan DPR  sebelumnya, pimpinan dan anggota parlemen baru akan bertugas pada situasi yang  lebih “nyaman”  atau bahasa pejabatnya,  "kondusif".  Soalnya,  KPK sudah dilemahkan atau dikebiri.  Gangguan mungkin datang dari demo mahasiswa , tapi sejauh ini masih bisa diredam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nyaman  dengan KPK lemah
KPK merupakan produk reformasi yang sukses tapi  selama ini selalu dimusuhi oleh elite politik.  Upaya pelemahan  komisi anti korupsi  sudah terjadi dari  dulu, baik dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Yang menjadi penopang KPK selama ini hanya  publik, terutama aktivisi antikorupsi.

Setelah revisi UU KPK, lembaga ini otomatis  bakal lemah sekali. Semua aktivitasnya akan dikontrol oleh Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden. Sejumlah wewenang KPK yang  penting  juga telah dipangkas.

Kenapa parlemen akan nyaman?  Selama ini KPK termasuk paling getol membongkar  korupsi di kalangan anggota DPR. Maklum wewenang parlemen amat besar, mulai dari penentuan anggaran hingga mengawasi kinerja pemerintah.

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch,  setidaknya 23 anggota DPR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam lima tahun terakhir.  Bahkan Ketua DPR , Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, ikut dijerat oleh KPK.

Politikus DPR yang ditangkap KPK itu berasal dari beragam partai. Rincinya, Partai Golkar 8 orang, PDIP 3 orang, Partai Amanat Nasional  3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, PKB  1 orang, PPP  1 orang, Partai Nasdem 1 orang dan PKS 1 orang.

Demo diredam
Kepolisian  mulai meredam demonstrasi   ke parlemen.  Kini  demonstrasi akan sulit  mendekati kawasan gedung DPR/MPR karena pengamanan yang superketat. Seluruh pagar yang menggelilingi areal gedung itu  dijaga petugas, termasuk pagar samping dan belakang.  

Pendemo yang mulai mendekat akan segera diusir.  Mereka bahkan sudah dicegat  di jalan-jalan menuju wilayah gedung DPR. Contohnya., yang terjadi di Jalan layang Slipi, Senin malam, 30 September 2019. Polisi memaksa mereka membuka meminta pendemo membuka baju. Seorang anak tampak menangis. Wartawan berupaya merekam kejadian tersebut, tapi  aparat melarang nya.

Penangkapan  pendemo  pendemo mahasiswa gadungan juga menyebabkan aksi mahasiswa sebenarnya seperti  gembos. Mahasiswa yang benar-benar berasal dari kampus  kesulitan beraksi  karena selalu muncul  pendemo lain yang tidak jelas asalnya dan cenderung bikin rusuh.  ***

Artikel ini sudah di update pada 2 Oktober 2019 pukul 7.40.

Baca juga:
Ulah Buzzer Pro-Jokowi: Berbahaya dan Produk Gagal Demokrasi?
Ada Pesan ‘Hati-hati’ dari Korban Demo, Kenapa Posisi Jokowi Makin Sulit?

 

Ikuti tulisan menarik Y. Suprayogi lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler