Bila kisah tertangkapnya mafia bola di PSSI, dipicu dari Banjarnegara, Kamis (3/10/2019) juga ada berita terbaru dari Banjarnegara yang dapat membuka mata seluruh rakyat Indonesia. Berita terbaru tersebut adalah tentang beredarnya slip gaji bupati yang bila di bandingkan dengan kinerja akan sangat memiriskan hati.
Namun, juga bukan rahasia publik Indonesia lagi bahwa, gaji-gaji pejabat di Indonesia berdasarkan slip resminya memang kecil, tetapi pendapatan sripilan (sampingan) nya yang besar. Entah ada maksud apa, sehingga slip gaji bupati Banjarnegara tersebut sengaja di share ke media sosial oleh Pemkab Kabupaten Banjarnegara.
Slip gaji Bupati Banjarnegara bulan Oktober 2019 tersebar ke media massa. Dalam slip, gaji Bupati Banjarnegara hanya sebesar 6 juta sekian rupiah. Setelah di potong, peneremiaan bersih menjadi 5.9 jutaan. Bila membandingkan slip gaji-slip gaji lain, di bawah gaji pokok biasanya juga tercantum tunjangan-tunjangan lain, lalu diiringi oleh identifikasi potongan. Nah dalam slip gaji bupati Banjarnegara ini, hanya tertulis gaji utama tanpa ada tunjangan.
Pertanyaannya, apakah benar, slip gaji yang diposting di akun instagram resmi Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, gaji bupati tak memiliki tunjangan ini dan itu. Bila hal itu benar, berarti seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia juga memiliki nasib yang sama seperti Bupati Banjarnegara.
Lalu bagaimana para bupati minimal dapat menghidupi keluarganya? Mengembalikan dana partai yang telah mengusungnya? Serta kebutuhan lain-lainnya?
Pantas saja, selama ini kita begitu sering mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapi pemimpin daerah (Bupati/Wali Kota) di seluruh Indonesia karena terjaring OTT oleh KPK. Mustahil, bupati dapat hidup dengan uang gaji seperti demikian bila tidak ada sampingan lain, plus pendapatan negatif dari upaya korup.
Atas beredarnya slip gajinya di media sosial, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono tidak mempermasalahkan. Ia justru berharap agar Presiden membacanya.
"Tidak masalah dipublikasikan, kenyataannya memang Rp 5.961.200. Ini slipnya masih ada," ujarnya saat dikonfirmasi oleh awak media, Kamis (3/10/2019) di Banjarnegara. Budi berharap agar informasi ini sampai ke Presiden Joko Widodo karena faktanya gaji bupati saat ini masih rendah, jika dibandingkan dengan gaji DPRD, gaji bupati jauh di bawahnya.
Sejatinya, perihal besaran gaji bupati yang terbilang rendah juga sempat disampaikan dalam paguyuban bupati seluruh Indonesia. Ia melihat kondisi ini justru rawan untuk bupati melakukan korupsi dan benar saja sudah berapa bupati di tangkap KPK.
Sengaja disebarkannya slip gaji bupati Banjarnegara, pun dengan tujuan agar Presiden tahu kondisi apresiasi negara kepada pejabat bupati, memang wajib menjadi perhatian. Terlebih, kini setelah DPR baru dan sebentar lagi ada pelantikan pemerintahan kabinet baru, maka harus ada upaya keadilan terhadap penghargaan pejabat-pejabat di bawah yang sama-sama berjuang untuk rakyat.
Bisa dibayangkan, anggota DPR saja menerima gaji dan tunjangan sudah cukup besar, namun mereka masih melakukan upaya korupsi dan sudah terbukti beberapa anggota dewan menjadi pesakitan di KPK.
Rakyatpun menjadi tahu, mengapa DPR dan anggota DPR ngotot agar Presiden tidak mengeluarkan Perppu tentang revisi UU KPK, karena siapa biang keladi terbanyak dari aktor koruptor di Indonesia, merekalah orang-orang partai yang duduk di DPR dan menjabat menjadi pemimpin daerah.
Bahkan, rakyat pun bertanya, mengapa para tokoh yang kini dielu-elukan tetap dapat melenggang menjadi anggota DPR baru, hingga terpilih menjadi pimpinan DPR? Padahal dari ketua dan wakil DPR terpilih, kelimanya masih disinyalir tersandung kasus korupsi E-KTP, kasus uang di kardus durian, kasus suap dana perimbangan daerah, dan kasus korupsi lainnya.
Apa kabar Perppu tentang revisi UU KPK Bapak Presiden? Bagaimana dengan slip gaji bupati Banjarnegara yang sengaja diviralkan agar Bapak tahu kondisi ini? Lalu mengapa anggota dewan korup saja masih bisa memimpin dan mengatasnamakan mewakili rakyat.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
