Perpu KPK: Jadi, Tidak, Jadi, Tidak... - Viral - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 4 Oktober 2019 13:10 WIB
  • Viral
  • Berita Utama
  • Perpu KPK: Jadi, Tidak, Jadi, Tidak...

    Dibaca : 1.152 kali

    Sejak mengisyaratkan bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan revisi UU KPK, Kamis (26/9) lalu, hingga hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat menentukan sikap. Sebagian publik dan mahasiswa yang semula lega dengan “janji” tersebut, kini kembali merasa tak pasti.

    Pada 26 September itu Jokowi bertemu 41 tokoh nasional di Istana Negara setelah kondisi politik memanas akibat rangkaian aksi mahasiswa di tanah air. Mahasiswa menolak penerbitan sejumlah RUU yang anti demokratis, serta mendesak pencabutan UU KPK hasil revisi. Mereka menuntut presiden menebritkan Perpu.

    Beberapa tokoh nasional yang kala itu hadir, diantaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, budayawan Goenawan Mohamad, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan mantan komisioner KPK Erry Riana Hardjapamekas. Mereka berpendapat, penolakan publik terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi yang melemahkan lembaga tersebut dapat jadi landasan adanya kegentingan yang memaksa penerbitan perpu.

    Persiapan pun segera dilakukan. Anak buah presiden sigap melakukan hal-hal yang dibutuhkan. Pada Jum’at, 27/9, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tengah menyiapkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). "Pokoknya tugas staf itu adalah menyiapkan segala sesuatu yang akan diputuskan pimpinan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 September 2019, seperti dikutip Tempo.co.

    Pratikno menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi keputusan Jokowi mengenai Perpu KPK dalam beberapa hari ke depan. "Kami antisipasi apa keputusan Pak Presiden," kata dia. Tidak hanya itu, kabarnya beberapa ahli hukum tata-negara juga dimintai masukan menghenai isi perpu.

    Tapi sepekan telah berlalu, dan sampai hari ini perpu tak kunjung terbit. Bahkan terasa ada arus balik untuk menggagalkan perpu. Hal itu terlihat setelah Jokowi menggelar pertemuan dengan petinggi partai pendukung di Istana Bogor, Senin, 1/10.

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan Perpu KPK jadi salah satu topik yang dibahas Presiden dan petinggi partai dalam pertemuan tersebut. Dia memngklaim Jokowi dan partai politik pendukung pemerintah bersepakat untuk tidak mengeluarkan Perpu KPK. “Kami tunggu bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dkutip Koran Tempo. Bergulirnya uji materi atas Undang-Undang KPK hasil revisi di MK, menurut dia, membuat pemerintah mustahil menerbitkan perpu.

    Koran Tempo pun menulis pernyataan Surya ini menunjukkan sinyal bahwa Jokowi mengabaikan masukan 41 tokoh yang diundang ke Istana Kepresidenan, agar Perpu KPK diterbitkan untuk menganulir Undang-Undang KPK hasil revisi. Selain itu, omongan Surya ini menunjukkan bahwa Presiden menolak tuntutan mahasiswa untuk menerbitkan Perpu KPK dalam serangkaian demonstrasi.

    Presiden Jokowi tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menentukan sikap: memilih berpihak kepada partai-partai politik atau rakyat?


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    Minggu, 31 Mei 2020 10:05 WIB

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.179 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).