Kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah. Bisa kita lihat dari luas wilayah 1.905 juta km2 yang satu per tiga bagiannya merupakan daratan. Tentu jika ditelisik lebih jauh, Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi yang terjadi indonesia sama sekali belum bisa menjadi negara yang mandiri. Berbagai kebutuhan masih mengharuskan kita untuk impor. Tentu ini adalah kenyataan yang sangat miris bagi sebuah negara kaya.
Sebagai contoh dalam soal pemenuhan pangan. Pada tahun 2017, dari data BPS, Indonesia mengimpor beras sebanyak 305 ribu ton. Lalu pada tahun 2018 impor beras mencapai 2,25 juta ton. Sesuatu yang cukup mencengangkan bagi kebanyakan orang awam. Hal ini tentu dilakukan dengan alasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Padahal jika dilakukan kalkulasi terhadap produksi beras dalam negeri dengan jumlah konsumsi beras nasional pada tahun 2018, didapatkan surplus sebesar 2,85 juta ton. Tentu ini menjadikan tanda tanya dikalangan akademisi mengapa indonesia harus impor beras.
Ketahanan Pangan Nasional
Julukan lumbung padi yang disematkan kepada Indonesia tidak menutupi kemungkinan bahwa negeri ini akan mengalami krisis pangan. Sebabnya adalah mulai dari lahan yang semakin berkurang dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, regenerasi petani yang kurang maksimal karena anggapan bahwa profesi petani itu tidak menguntungkan sama sekali, hingga kepedulian pemerintah terhadap petani lokal yang kurang.
Lebih menarik lagi, Badan Pusat Statistika (BPS) merilis angka bahwa luas lahan pertanian mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 7,75 juta hektare menjadi 7,1 juta hectare di tahun 2018. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan pangan nasional mengingat jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Ini berdampak produksi beras nasional tidak bisa memenuhi konsumsi beras nasional sehingga mengharuskan pemerintah untuk impor. Tetapi apakah dengan impor semua masalah bisa selesai, tentu tidak. Masalah pangan akan terus terjadi saat pemerintah hanya mengandalkan impor tanpa berusaha untuk meningkatkan produksi lokal.
Hal ini juga diperparah dengan tingginya konsumsi beras nasional. Pada 2018 BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung sebesar 111,58 kg/kapita/tahun. Ini membuat Indonesia berada pada peringkat ketiga negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Sementara rata-rata konsumsi beras internasional hanya 60 kg/kapita/tahun.
Di sisi lain melihat indeks ketahanan pangan nasional menurut GFSI tahun 2018 Indonesia menempati peringkat 65 dari 113. Indonesia mengalami peningkatan dari yang awalnya peringkat 71 tahun 2016 naik 6 peringkat. Tentu ini menjadi hal yang sangat membanggakan sekaligus perhatian lebih oleh pemerintah. Apakah dengan naiknya indeks ketahanan pangan nasional menjadikan indonesia terbebas dari krisis pangan?
Lebih jauh lagi jika dilihat satu persatu aspek pembentuk ketahanan pangan menurut GFSI, pada aspek ketersediaan pangan Indonesia mengalami peningkatan tajam untuk tahun 2018. Tentu peranan Bulog dalam hal penyimpanan beras untuk kebutuhan per tahunnya mengalami perbaikan. Walaupun dalam beberapa tahun terkahir ini Bulog dan pemerintah terutama menteri perdagangan berbeda pendapat mengenai impor beras.
Kesejahteraan Petani
Petani merupakan indikator utama dalam memenuhi ketahanan pangan nasional. Semakin sejahtera petani akan lebih memudahkan pemerintah dalam hal memenuhi katahanan pangan nasional. Salah satu indikator yang menentukan kesejahteraan petani menurut BPS adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut BPS Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).
Jika kita menelisik lebih dalam untuk mengetahui kesejahteraan petani kita harus membandingkan NTP tahun 2014–2018 dengan tahun dasar 2012. Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh BPS, NTP tahun 2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen yaitu 102,46 persen dari NTP tahun 2014. Tetapi jika dilihat per tahunnya, tahun 2017 NTP mengalami penurunan drastis menjadi 101,27 persen. Dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kesejahteraan petani mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018 walaupun hanya sedikit.
Lebih jauh lagi kita melihat bahwa di indonesia bukan hanya krisis pangan yang terjadi melainkan krisis lahan pangan juga terjadi. Kurang lebih 58 persen petani Indonesia merupakan petani gurem. Mereka sudah dipastikan memproduksi padi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga kesejahteraan tidak mungkin didapatkan dari hasil pertanian. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk untuk lebih memperhatikan nasib petani terlebih nasib petani gurem.
Ikuti tulisan menarik Alwi Adha lainnya di sini.
