Tiga Menteri Berprestasi Ini, Tak Semua Berpeluang Masuk Kabinet Lagi - Analisa - www.indonesiana.id
x

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. TEMPO/Subekti

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 18 Oktober 2019 07:48 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tiga Menteri Berprestasi Ini, Tak Semua Berpeluang Masuk Kabinet Lagi

    Dibaca : 3.973 kali

    Alvara Research Center menyampaikan hasil survei kepuasan publik menteri era Kabinet Kerja 2014-2019, pada awal pekan ini. Hasilnya, tiga besar para pembantu presiden yang dinilai paling memuaskan kerjanya adalah: Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Basuki Hadi Mulyono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan).

    “Responden menyebut kinerja Susi paling memuaskan,” kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali. Susi dipilih 91,95 persen responden dan paling memuaskan dinilai dari skala 1-6.

    Basuki menyusul di bawahnya, dengan 84,07 persen responden menilai kinerjanya memuaskan. Sedangkan SMI didukung oleh 83,39 responden.

    Survei tersebut dilakukan dengan metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling sebanyak 1.800 responden berusia 14 - 55 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Mereka itu dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

    Meski berprestasi, tak semua Menteri favorit itu punya peluang besar kembali terpilih di Kabinet Kerja 2019-2024. Susi Pudjiastuti, misalnya, diperkirakan hanya memiliki peluang 50% terpilih kembali.

    Menurut Bawono Kumoro, Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan di The Habibie Center kepada ABC, hal itu disebabkan Susi pernah berselisih dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ada pun peluang Sri Mulyani lebih besar karena hamper taka da resistensi politik terhadap dirinya.

    "Kondisi itu jauh lebih baik dibandingkan periode tahun 2010-2011 di mana ketika itu resistensi politik terhadap SMI besar terkait kasus bailout Bank Century," kata Bawono.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.