Cukai Rokok Naik, Apa yang Akan Terjadi? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Penentuan kebijakan harga dan tarif rokok harus dibahas bersama sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan kesehatan, industri, dan konsumen. Foto: Istimewa

Andhika Aqshal

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 21 Oktober 2019

Senin, 21 Oktober 2019 15:24 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Cukai Rokok Naik, Apa yang Akan Terjadi?

    Dibaca : 411 kali

    SALATIGA - Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi rokok per kapita tertinggi di ASEAN. Menurut data Tobaccoatlas.org, konsumsi rokok masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas pada 2014 mencapai 1.322,3 batang perkapita per tahun.

    Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, terjadi tren peningkatakan konsumsi rokok. Perokok usia 18 tahun meningkat dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen. Sementara, jumlah perokok perempuan, naik dari 2,5 persen menjadi 4,8 persen. Rendahnya kesadaran kesehatan masyarakat terhadap bahaya merokok serta kebiasaan menikmati asap tembakau sejak usia dini membuat konsumsi lintingan tembakau di Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu di Indonesia rokok dikenai cukai.

    Lalu apa itu cukai? Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai rokok di Indonesia berlaku dengan adanya UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan perubahan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

    Akhir-akhir ini muncul kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran naik 35 persen. Hal ini pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Hal ini akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut menteri keuangan Sri Mulyani, keputusan kenaikan cukai dan harga rokok ini diambil setelah berbagai pertimbangan, kebijakan cukai rokok bertujuan untuk bisa mengurangi konsumsi rokok di masyarakat, bisa mengatur industri rokok dan menjaga pendapatan negara.

    Lalu bagaimana dampak jika wacana kenaikan cukai rokok benar-benar direalisasikan? Dari sisi produsen, jika cukai naik maka harga rokok tentu naik. Hukum dasar permintaan menyatakan “Jika harga naik maka permintaan akan barang tersebut menurun”, otomatis konsumen akan mengurangi pembeliannya. Dan, karena permintaan dari konsumen turun maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Karena produksi menurun maka produsen akan mengurangi pembelian tembakau dari petani, sehingga dampaknya pendapatan petani tembakau menurun.

    Di sisi lain menurunnya produksi rokok juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Yang dirugikan kemudian buruh dan tenaga kerja linting kreteknya yang sampai saat ini kebanyakan masih menggunakan tenaga manusia. Dampaknya, tentu saja, pengurangan tenaga kerja pabrik rokok tersebut menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran. Dampak lainnya adalah maraknya penjualan rokok ilegal yang bukan hanya berbahaya bagi konsumen, namun juga bisa menciptakan struktur persaingan yang tidak sehat.

    Selain dampak negatif, kenaikan cukai rokok juga memiliki dampak positif, yaitu terkendalinya jumlah konsumsi rokok dan berdampak pada meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. Karena memang concern pemerintah dari dulu adalah kesehatan dan juga menciptakan industri rokok yang seefisien mungkin dengan mengurangi produksi dan produsennya. Tujuannya, nantinya hanya akan ada pelaku industri besar saja, misal, Gudang Garam, Djarum, dan Sampoerna. Pemain besar ini cenderung tidak terpengaruh oleh kenaikan cukai karena industri besar tersebut memiliki banyak varian, jadi mereka punya formulasi perhitungan sendiri. Jadi, walaupun harga naik, tidak akan terlalu mempengaruhi pendapatan mereka.       

     

       


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.081 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).