Cukai Rokok Naik, Apakah Target Inflasi Taruhannya? - Analisa - www.indonesiana.id
x

ayuk septiyani

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 22 Oktober 2019

Rabu, 23 Oktober 2019 08:14 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Cukai Rokok Naik, Apakah Target Inflasi Taruhannya?

    Dibaca : 208 kali

    Pemerintah akan meningkatkan tarif cukai rokok menjadi 23% mulai tahun depan. Aturan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Apakah meningkatnya tarik cukai rokok ini akan mempengaruhi inflasi?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini naiknya tarif cukai rokok tahun depan tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi secara signifikan. Dia yakin inflasi tetap sesuai target. “Semua keputusan yang kita lakukan memang memiliki dimensi yang sangat kaya. Oleh karena itu, mencari keseimbangan di antara semua itu menjadi sangat penting” kata Sri Mulyani di Dhanapala, Selasa (17/9). “Kenaikan rata-rata secara total 23% untuk tarif cukai dan 35% dari harga jual akan kami tuangkan dalam peraturan menteri keuangan yang akan kita berlakukan sesuai dengan keputusan Presiden 1 Januari 2020.”

    Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mulai mempersiapkan untuk kenaikan cukai itu, salah satunya dengan mencetak cukai pada masa transisi. Pemerintah telah mempertimbangakn keputusan itu baik dari sisi industri, tenaga kerja, hingga sektor pertanian. “Kebijakan cukai bertujuan untuk tiga hal, yaitu mengurangi konsumsi, mengatur industrinya, dan ketiga adalah penerimaan negara” ujar dia.

    Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Sedangkan tingkat inflasi ditargetkan di level 3,1%. Kenaikan tarif cukai rokok ini dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat kelas bawah, dan kemudian hal itu akan menekan pertumbuhan inflasi.

    Namun menurut Badan Pusat Statistika (BPS) langkah pemerintah menikkan tarif cukai rokok akan berpengaruh pada inflasi. “Mudah-mudahan dampaknya tidak besar,” ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/9). Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 September 2019, penetapan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% tersebut akan menjadikan harga jual rokok lebih tinggi 35% dari saat ini.

    Menurut Suhariyanto, rokok memang ikut memberi peran pada inflasi dari sisi kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah. Setiap bulan, rokok (filter dan kretek) berkontribusi sebesar 0,01%. “Tapi tipis ya kontribusinya”, ujar Suhariyanto.

    Saat melihat data BPS pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kategori ini memberi sumbangan inflasi sebesar 0,05% pada Agustus 2019. Komoditas yang paling banyak memberikan sumbangan inflasi adalah rokok kretek dan rokok kretek filter yang masing-masing sebesar 0,01%. Dengan kata lain kenaikan cukai rokok akan berpengaruh ke inflasi, karena cukai salah satu sumbangan inflasi terbesar ke inflasi umum dan perlu diperhatikan bahwa akan mempengaruhi konsumsi masyarakat kurang mampu.

    Ketua Bidang Media Center Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hinanto Wibisono juga memperingatkan kenaikan tarif cukai rokok ini akan menggangu daya beli masyarakat, dan berujung pada inflasi. Hal itu yang bisa mengganggu asmumsi pertumbuhan ekonomi. “Kenaikan cukai hasil tembakau yang terlalu jauh dari angka inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi, tentunya akan berakibat pada industri hasil tembakau sebagai industri yang menyerap tenaga kerja, pendapatan negara, penyerapan bakan baku dan maraknya rokok ilegal”, ujar Hananto dalam keterangan tertulis Minggu (15/9/2019)

    Kenaikan tarif cukai rokok dari perspektif ekonomi konstitusi belum memadai dan belum memenuhi aspek keadilan ekonomi. “Kenaikan tarif cukai rokok ini harusnya didukung penuh oleh stakeholders, terutama dalam rangka paradigma baru kebijakan bea dan cukai”, kata Ekonom Konstitusi Defiyan Cori di Jakarta, Selatan (24/9/2019).

    Defiyan mempertanyakan pendapat sebagian pihak yang menganggap langkah pemerintah dalam menaikan tarif cukai rokok sebesar 23% ini terlalu tinggi dan akan berdampak pada para petani tembakau. Dia balik bertanya apakah dengan tidak menaikan tarif cukai rokok para petani tembakau Indonesia sudah dapat menikmati keadilan ekonomi atas industri rokok berbahan tembakau? :Jawabannya tentu saja belum atau tidak, karena yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari industri rokok berbahan baku tembakau ini adalah para konglomera,” ujar Defiyan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal yang wajar, karena sudah mempertimbangkan aspek menjaga kesehatan dan menambah penerimaan negara. Menurut Darmin Nasution kenaikan cukai rokok itu memiliki beberapa objek, salah satunya, untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBN) 2020, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp 172,9 triliun.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.079 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).