Cukai Rokok Naik, Buruh Terancam PHK - Analisa - www.indonesiana.id
x

Hendra _ Seluler

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 22 Oktober 2019

Rabu, 23 Oktober 2019 08:24 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Cukai Rokok Naik, Buruh Terancam PHK

    Dibaca : 211 kali

    Sebelum pada masalah yang utama kita harus mengetahuai apakah cukai rokok itu? cukai rokok adalah pemungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya. Jika seorang perokok menghisap batang rokok maka setiap batangnya akan mendapat duaa kali pungutan. Yang pertama pungutan cukai rokok dan kemudian pajak rokoknya.

    Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan nasib petani menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menaikkan cukai rokok. “Kita perhatikan ada unsur elemen petani khususnya tembakau dan cengkeh dan unsur impor cengkeh tersebut,’’ ijar dia di Gedung DPR RI,Jakarta, Senin (16/9).

    Namun alasan utama kenaikan cukai rokok adalah aspek kesehatan. Jumlah perokok dari kalangan anak muda dan perempuan mengalami peningkatan secara terus menerus. Para perokok ini lebih didominasi oleh masyarakat miskin. Dengan naiknya harga rokok ini diharapkan terjadi penurunan jumlah perokok. Di sisi yang lain pemerintah harus mencegah maraknya rokok illegal yang akan lebih luas beredar di masyarakat. 

    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, rencana kenaikan cukai rokok tanpa kejelasan yang pasti masyarakat dan industry hasil tembakau menjadi ketar-ketir. Selama ini, pemerintah mengatakan kenaikan cukai rokok untuk menekan jumlah perokok dan mebasmi rokok illegal.

    Namun, kenaikan cukai rokok yang cukup tinggi ini justru menimbulkan asumsi negatif bahwa pemerintah sedang dikejar setoran penerimaan Negara. Indikasi ini muncul karena kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 lebih besar disbanding rata-rata kenaikan cukai rokok dalam 10 tahun terakhir yaitu 13%.

    Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) tampaknya tidak bisa menghindari pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut diakibatkan oleh naiknya cukai rokok yang dilakukan pemerintah.

    Demi mencegah terjadinya hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan Makanan (FSP RTMM) meminta pemerintah membatalkan dan menghentikan wacana kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran (HJE) rokok tersebut. Ketua umum FSP RTMM Sudarto meminta Kementrian Keuangan yang baru nanti melalui Badan Kebijakan Fiskal untuk membatalkan  kenaikan cukai rokok sebesar 20% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%/

    Dalam hal ini pabrik rokok kecil hingga menengah akan gulung tikar dikarenakan perusahaan tersebut akan sulit jika harus memikul beban ketika terjadi kenaikan cukai rokok tersebut. Diperkirakan sekitar 400 pabrik yang akan ditutup. “Kalau sudah tidak laku, ya, mereka pasti berhenti beroperasi, karena menurut BeaCcukai hanya 14 pabrik rokok besar, namun yang paling besar dampaknya adalah pabrik kecil," kata Wiliem.

    Terus bagaimana nasib para buruh pekerja yang menggantungkan hidupnya setiap hari di pabrik tersebut? Pemerintah harus bisa memberikan lapangan pekerjaan yang baru dan pelatihan kerja supaya para pekerja yang di PHK bisa bekerja kembali sehingga tidak terjadi peningkatan pengangguran di Indonesia.

    Pemerintah harus bisa berpikir dengan matang atas kenaikan cukai rokok yang dinilai sangat memberatkan perusahaan rokok. Walaupun menurut Sri Mulyani kenaikan cukai itu demi kesehatan masyarakat, tetapi pemerintah harus bisa menimbang dampaknya terutama di bidang industri.

    Pedagang rokok akan kehilangan pendapatannya, petani tembakau harus mengurangi jumlah tanamannya, dan lain sebagainya. Itulah yang akan terjadi jika cukai rokok dan harga jual eceran (HJE) dinaikkan dengan signifikan. Kajilah lebih mendalam sebelum menetapkan suatu harga.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.076 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).