x

Presiden Tersenyum

Iklan

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 24 Oktober 2019 11:28 WIB

Bapak Presiden, Mengapa Menag dan Mendikbud Mereka?

Dua kementerian yang digadang melahirkan manusia Indonesia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, dipertanyakan rakyat

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

 

 

Haruskah rakyat bangsa ini menjadi skeptis
Dunia memang tengah di era Revolusi Industri 4.0. Namun, bicara pendidikan, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari persoalan revolusi industri 4.0 tersebut karena Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apakah untuk mengejar ketertinggalan tersebut, menyangkut SDM yang titik pangkalnya adalah persoalan murid, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, kampus, orangtua, institusi, dan stakeholder lainnya harus dikejar dengan akses digital?

Apakah akan semudah klik aplikasi di handphone pesan motor/mobil/makanan/bayar ini itu dengan mudah karena sudah tersistem?

Bicara pendidikan di Indonesia itu SDM, bukan aplikasi dan sistemnya. Bagaimana melahirkan murid/mahasiswa yang berkarakter, menjadi berbakti kepada orangtua, sukses untuk dirinya sendiri, mengabdi untuk orang lain, bangsa dan negara?

Yang bernama murid itu lantas ada yang menjadi guru, dosen, hingga politikus dan Presiden. Tetap saja ada guru dan dosen yang gagal, hingga banyak yang upahnya tak layak hingga tak terbayar, mirisnya pencetak murid dan mahasiswa yang diandalkan pun banyak yang tak profesional. Ada yang hobi menampar murid, ada murid yang memukul dan menusuk guru. Ada dosen yang mengancam mahasiswa.

Ada yang mengajar dengan SIM "kopi paste", tapi gaji tak pernah turun dan maunya naik. Padahal keberhasilan murid dari hasil "bimbel". Ini bisa ditebak apakah guru sekolah swasta atau PNS.

Mengapa itu terus terjadi? Padahal para pejabat yang menanganinya juga sudah orang-orang ahli dibidangnya dan terpilih di negeri ini.

Lalu murid dan mahasiswa yang akhirnya jadi politikus itu, apa tabiat dan karakter mereka, hingga di negeri ini harus lahir lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Apakah untuk membentuk karakter dan tabiat-tabiat negatif SDM kita dari hulu ke ilir cukup dapat diatasi dengan sistem aplikasi dan segera bicara profit?

Itu sedikit hal berbau pendidikan yang terus terjadi di Indonesia, belum lagi menyoal kebudayaan.

Pertanyaannya, apakah yang ada dalam pemikiran Presiden, pendidikan dan kebudayaan harus disentuh dengan digital agar cepat bergerak maju, seperti kabinet jilid II yang diagungkan sebagai Kabinet Indonesia Maju, hingga menteri yang dipilih pun langsung menuai kontroversi.

Selain bidang pendidikan dan kebudayaan, setali tiga uang, bidang agama pun dipilih menteri yang bukan berlatar belakang agama. Tetapi militer.

Mau ke mana negeri ini? Sudah bidang pendidikan didekatkan pada aplikasi dan digitalisasi, bukan pendekatan manusiawi yang membikin manusia Indonesia semakin berbudi pekerti, bidang agama pun hanya dipikirkan persoalan duniawi.

Menempatkan Menteri Agama (Menag) yang berbasic militer, dalam kabinet, jelas sekali arah dan tujuan yang ingin disasar.

Apakah kementerian agama juga akan menjadi semacam kepolisian atau militer yang langsung dapat menangkal radikalisme, terorisme?

Apa sejatinya tugas kementerian agama bagi rakyat bangsa ini bila tugas utamanya bukan untuk pendidikan dan pembinaan agama?

Yakin Presiden Jokowi tidak asal-asalan menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Mendag).

Namun, faktanya, rakyat jadi bertanya dan gelisah. Karena dua sektor yang menjadi urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara dipercayakan kepada individu yang kemudian banyak digugat rakyat.

Bisa jadi, komplen dan tanggapan rakyat atas penempatan dua menteri ini, hanya angin lalu bagi Bapak Presiden.

Sebab, soal Perppu KPK saja, meski sudah merenggut korban jiwa, Bapak tetep adem ayem dan tersenyum. Ke mana pembinaan akhlak, budi pekerti, dan karakter rakyat negeri ini nantinya?

Banyak rakyat yang jadi skeptis (ragu, tidak percaya) karena dua posisi kementerian penentu nasib bangsa.

Semoga Bapak dapat menyulap hati dan pikiran rakyat dengan segera menjadi optimis, terlebih tidak ada program 100 hari kerja dalam Kabinet Indonesia Maju.

 

 

 

Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler