Niat baik aksi baik, memang harus diiringi niat yang benar, lalu aksi yang benar. Dibentuknya Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pasti karena dasar niat benar dan baik, maka dipilih para menteri dan pembantu menteri demi menyukseskan program-program pemerintah yang harus dilaksanakan dengan aksi yang benar dan baik pula.
Sayang, niat benar dan baik Presiden Jokowi baik di kabinet jilid 1 maupun jilid 2, sering dinodai oleh aksi tidak benar dan tidak baik oleh beberapa menterinya, sehingga bukannya malah mendukung program-program yang sudah dicanangkan, malah sebaliknya menuai persoalan di masyarakat.
Jelas, ini menjadi sangat kontraproduktif dan semakin membikin sentimen rakyat meningkat, karena para pembantu Jokowi di kabinet juga banyak dipilih dari cara bagi-bagi kursi, tidak mementingkan profesionalisme dan kemampuan menterinya.
Di kabinet baru, dua menteri yang sangat menjadi sorotan rakyat adalah dipilihnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendukbud) dan Menteri Agama (Menag). Usia, pengalaman, dan kompetensi Mendikbud baru yang jauh dari standar umumnya, menjadi persoalan besar bagi bangsa dan negara ini. Sebab, pendidikan adalah kawah candradimukanya cikal kemajuan bangsa dan negara.
Apakah pendidikan harus disulap menjadi aplikasi dan robot, sementara persoalan mendasar kegagalan pendidikan di Indonesia adalah sulitnya menelurkan manusia yang berkarakter, santun, beradab, dan berbudi pekerti luhur? Contoh nyata, lihat karakter, kesantunan, adab, dan budi pekerti para pemimpin, elit partai yang ternyata tak layak untuk diteladani.
Mendikbud yang belum sepenuhnya berhasil mengelola GoJek dan mensejahterakan para drivernya, lalu berat dan kompleksnya masalah yang menghimpit seputar pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, adalah alasan mengapa para akademisi khususnya dan rakyat pada umumnya pesimis akan pilihan Jokowi menempatkan menteri ini di kabinet karena tugas yang berat.
Setali tiga uang, penunjukkan menteri agama (menag) juga memiliki persoalan yang sama. Kapabilitas dan kompetensi Menag jauh dari harapan, sebab bidang agama justru harus menjadi pondasi yang kuat demi lahirnya manusia Indonesia yang berkarakter, santun, beradab, dan berbudi pekerti luhur. Lebih ironis, saat rakyat mengetahui kapabilitas Menag di bidang apa namun ditempatkan menjadi menteri agama, Menag justru banyak melakukan aksi "sok tahu." dan malah "membikin resah."
Ini Menag mau mengampu dan melaksanakan program kabinet di bidang agama atau mau menjadi menteri khusus urusan radikalisme? Sejak ditunjuk menjadi Menag, di setiap kesempatan, yang dijual selalu berbau anti radikalisme, menyuruh orang ke luar dari Indonesia dengan jargon "ke luar kamu", sibuk mengurusi celana cingkrang, doa imam di masjid dll.
Padahal masih lekat diingatan rakyat, saat perkenalan menteri kabinet baru, Presiden Jokowi menekankan, visi Indonesia bebas paham radikal melalui pesan kuat kepada sejumlah anggota kabinet dan meminta agar istilah radikalisme yang digunakan selama ini diubah menjadi manipulator agama.
Apa maksud Presiden? Jelas agar tak ada satu pun agama yang tertuduh, melainkan radikalisme hanya dilakukan segelintir oknum yang memanfaatkan agama.
Menyedihkannya, cara berpikir Presiden Jokowi tak diimbangi oleh aksi benar dan tindakan baik para pembantunya khususnya Menag dengan jargon dan singgungannya.
Yang pasti, pernyataan Menag itu dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menangkal aksi-aksi radikalisme yang berkembang. Alih-alih radikalisme dan terorisme berkurang, pernyataan 'radikal' itu justru dikhawatirkan menciptakan radikalisme baru.
Padahal di KBBI arti radikal adalah secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip).
Dengan aksi yang kurang baik dan kurang benar dari menag, justru dapat membentuk opini publik yang negatif dari kata radikal ini.
Ayo, stop melakukan aksi yang kontraproduktif dan jangan membikin rakyat resah.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
