Meningkatkan Kemampuan Literasi di Era Informasi - Analisa - www.indonesiana.id
x

Muhammad Itsbatun Najih

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 5 November 2019 11:41 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Meningkatkan Kemampuan Literasi di Era Informasi

    Dibaca : 657 kali

    Kemampuan literasi merupakan pijakan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul di berbagai bidang kehidupan. Tak pelak, literasi pada hari ini, dikaitkan dengan literasi digital, literasi finansial, literasi teknologi, dan lain sebagainya. Hanya memang, literasi, bila merujuk muasal makna, selalu berkelindan seputar membaca dan menulis. Seiring laju era, literasi meluaskan artiannya; lantaran urusan sekadar bisa baca-tulis, nyatanya kurang memiliki dampak luas.

    Sekadar bisa membaca menulis terkata belum cukup. Hari-hari ini, informasi berseliweran bak air bah. Kemudahan mendapat berita dan informasi di ranah digital, misalnya, tak jarang disikapi dengan asal membenarkan. Tak ada verifikasi, analisis, dan skeptis untuk menguji kebenarannya. Corak berliterasi semacam itu berkonsekuensi memiskinkan nalar dan memunculkan kegaduhan publik bila berita mengandung hoaks.

    Kecakapan memilih berita, membacanya seksama, analisisnya untuk menentukan kefaedahan, dan mengklarifikasi benar-tidaknya, merupakan tamsil praktik literasi ideal hari ini. Upaya menumbuhkan kemampuan literasi semacam itu, tawaran buku ini, tak lain sebagai cara efektif dengan membaca buku, mengakrabi perpustakaan. Berbuku senyatanya menyunggi kedalaman informasi dan menuntut pembaca mengernyitkan dahi. Hal ini berbeda jauh kualitas dibanding aktivitas “membaca” di media sosial.

    Menurut Prof. Sarwiji Suwandi selaku penulis buku, langkah efektif mengembangkan kecakapan literasi seyogianya dimulai dari sekolah. Peserta didik, terutama di kalangan sekolah dasar, merujuk survei penulis, menonton televisi masih unggul jauh ketimbang membaca. Pun, bila lingkungan rumah tidak mendukung aktivitas baca. Karena itu, sekolah merupakan lingkungan tepat berliterasi efektif.

    Ikhtiar melahirkan generasi literat semestinya mengandaikan datang dari pendidik yang literat pula. Guru, selain dituntut gemar baca, pun diekspektasikan lincah menulis. Kemumpunian menulis menjadi tolok ukur kompetensinya pada hari ini. Menulis artikel di media massa sampai menulis buku berkonten pengajaran, misal, sudah terkata indikator tumbuh-kembang budaya literasi sektor pendidikan.

    Tesis menarik soal literasi kekinian di buku ini, Prof. Sarwiji menambahkannya dengan benar-benar menyorongkan urgensi penggunaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kecakapan berliterasi mesti ditopang kemumpunian berbahasa Indonesia. Praktik berbahasa yang baik dan benar merupakan jembatan menuju masyarakat literat.

    Dus, budaya membaca merupakan perwujudan bangsa berkarakter-unggul. Karena itu, praktik literasi kekinian menibakan seorang literat mestilah berkarakter pula dengan memantangkan membeli/membaca buku bajakan.

    Data buku:
    Judul: Pendidikan Literasi
    Penulis: Prof. Sarwiji Suwandi
    Penerbit: Rosda, Bandung
    Cetakan: Juli, 2019
    Tebal: 208 halaman
    ISBN: 978-602-446-349-6

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 127 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 147 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.