Setiap Prabowo berusaha menuju tampuk kekuasaan, isu yang sama selalu bergulir. Prabowo dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM di masa lalu. Saya bukan penggemar Prabowo, tapi jika saya jadi Prabowo pasti kesal.
Betapa ia mesti digantung status dugaan-dugaan yang tidak diverifikasi jelas oleh negara. Negara seakan sengaja menggantung permasalahan ini. Tidak mau mengusut tuntas kasusnya, tapi juga tidak ingin menghentikan perdebatannya.
Faktanya, sampai hari ini Prabowo masih melenggang bebas. Isu yang dituduhkan tidak pernah menyeretnya ke persidangan. Kini ia bahkan telah menjadi Menteri Pertahanan. Artinya -setidaknya menurut Presiden Jokowi- Prabowo dianggap punya jejak bersih sehingga layak di kursi itu.
Dengan sejumlah kontroversi yang membuntuti, keterpilihannya menjadi Menhan tidak terlalu ditanggapi beringas oleh publik. Mungkin karena sebagian dari mereka tidak tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Atau mungkin karena pelanggaran itu tidak berdampak langsung pada mereka.
Satu-satunya kalangan yang paling keras berteriak ketika Jokowi memilih Prabowo sebagai Menhan adalah para aktivis HAM. Tidak heran, para aktivis sangat mengikuti perkembangan kasus dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo. Apalagi pelanggaran itu telah santer diberitakan media asing.
Secara garis besar terdapat tiga kasus yang menghantui Prabowo. Dugaan pelanggaran HAM ketika melakukan aktivitas militer di Timor Timur. Terlibat dalam upaya kerusuhan 1998. Dan menculik para aktivis pro demokrasi yang menentang pemerintahan Soeharto.
Meski berkali-kali Prabowo membantah terlibat pelanggaran HAM, saya juga tidak bisa percaya sepenuhnya. Terlebih, ia pernah masuk daftar hitam, ditolak masuk ke Amerika Serikat. Asumsi yang muncul adalah Prabowo memang terlibat pelanggaran HAM.
Selain itu, diberhentikannya Prabowo dari dinas keprajuritan pada 1998 menguatkan indikasi akan keterlibatannya dalam penculikan aktivis. Mungkin inilah yang membuat Prabowo merasa telah bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Dia legowo diberhentikan.
Indikasi Prabowo terlibat penculikan aktivis kian kental pada 2014. Kala itu Wiranto menyebut bahwa Prabowo terlibat penculikan aktivis 1998. Beriringan dengan itu wilayah fakta abu-abu muncul. Karena pernyataan ini ditegaskan Wiranto jelang pemilihan presiden 2014.
Wiranto diketahui tengah mendukung kubu Joko Widodo. Sulit rasanya pernyataan yang dilontarkan tidak bermotif politis. Jika Wiranto bersungguh-sungguh, harusnya dia sudah berkoar-koar jauh hari.
Komitmen dan kredibilitas Wiranto juga dipertanyakan. Dia tidak memperlihatkan upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ketika menjadi Menteri Koordinator Politik dan HAM. Karena itulah dugaan bahwa Prabowo bukan satu-satunya orang yang terlibat juga menguat.
Mantan Komisioner HAM, Natalius Pigai justru menduga Wiranto juga terlibat. Karena Wiranto saat itu menjabat pimpinan keamanan dan pertahanan nasional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia pun menambahkan kalau kasus pelanggaran HAM tidak diusut tuntas di era Jokowi karena pemerintahan Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran.
Namun dugaan tetaplah menjadi sebatas dugaan selama hukum di negeri ini belum memberikan kepastian atas kasus yang terjadi. Hingga blog ini ditulis di penghujung 2019, kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas. Sebagai manusia biasa, saya mengerti bagaimana geramnya para aktivis HAM, keluarga korban, termasuk juga Prabowo, yang penuntasan kasusnya digantung negara.
Jika pada akhirnya Prabowo masih melenggang setelah sejumlah tuduhan yang begitu kuat soal pelanggaran HAM, saya rasa ini bukan hanya masalah Prabowonya. Ini juga masalah penegakan hukum di negara kita. Dan selama kasus pelanggaran HAM ini tidak menemukan titik terang secara hukum, sampai kapanpun Prabowo akan terus dituduh sebagai pelanggar HAM berat.
Semoga karma segera menghampiri pihak-pihak yang menutupi dan menghalangi kasus pelanggaran HAM ini.
Ikuti tulisan menarik Dewa Made lainnya di sini.
