Tito Karnavian Minta Pengelolaan Parkir Tidak Diserahkan pada Preman Berkedok Ormas - Viral - www.indonesiana.id
x

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 6 November 2019 11:49 WIB
  • Viral
  • Berita Utama
  • Tito Karnavian Minta Pengelolaan Parkir Tidak Diserahkan pada Preman Berkedok Ormas

    Dibaca : 2.777 kali

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya ikut cawe-cawe seputar kontroversi pengelolaan parkir di area minimarket. Dia mengimbau agar kepala daerah menertibkan pengelolaan perparkiran. Menurut Mendagri, tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok ormas.

    Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Rabu, 6/11. "Mendagri mengimbau agar gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," kata dia.

    Selanjutnya Tito mengutip penekanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pentingnya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Dia meminta para kepala daerah mendukung visi misi Jokowi ini. “Salah satunya dengan melakukan penertiban tadi.”

    Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah diminta Tito untuk mengambil tindakan tegas dalam melindungi masyarakat dari aksi premanisme. "Untuk kepelruan itu, perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas," ucap Bahtiar.

    Persoalan ini jadi sorotan publik setelah viralnya sebuah video tentang pengelolaan lahan parkir di Kota Bekasi oleh organisasi masyarakat. Dalam video tersebut, pemerintah Kota Bekasi meminta kepada pengusaha minimarket bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam pengelolaan lahan parkir.

    Dalam video berdurasi 7 menit 21 detik yang pertama kali diunggah akun Facebook Peter F. Gontha, itu menampilkan Aan Suhanda bersama massa dari gabungan ormas mengatasnamakan aliansi pada saat aksi unjuk rasa di sebuah minimarket di SPBU, Jalan Raya Narogong, Rawalumbu pada 23 Oktober lalu.

    Aan Suhanda dalam video itu mengatakan hadir dalam aksi mewakili Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dia dan Wali Kota sudah membaca tuntuan aliansi. Dia menyatakan sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak. “Tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak," kata dia.

    Toko retail tersebut, kata dia, sudah dibuatkan NPWD se-Kota Bekasi. Karena itu, pemerintah berharap pemilik gerai toko retail tersebut kerja sama dengan ormas dalam mengelola lahan parkir. Aan menanyakan kesediaan toko retail yang didemo apakah bersedia kerja sama dengan ormas. "Indomaret di sini bersedia atau tidak?" kata Aan


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.