Penggunaan Istilah Manipulator Agama untuk Radikalisme - Analisa - www.indonesiana.id
x

Radikalisme

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Jumat, 8 November 2019 09:17 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Penggunaan Istilah Manipulator Agama untuk Radikalisme

    Dibaca : 622 kali

    Pemerintah mengusulkan istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama. Upaya itu diharapkan mampu mempersempit ruang gerak radikalisme dan menjaga stabilitas politik dalam negeri.

    Penyebaran paham radikalisme yang meresahkan kian meluas. Bukan hanya berimbas pada masyarakat saja, bahkan berita terbaru menyebutkan paham ini telah menjangkiti sejumlah PNS, pegawai BUMN, aparat kepolisian dan juga militer. Serta yang lebih mencengangkan ialah persentase paparan paham menyimpang ini paling besar dialami para pelajar. Miris memang, generasi penerus yang seharusnya menjadi pilar bangsa malah menyatakan diri sebagai anti Pancasila.

    Meski demikian, beragam upaya pendekatan guna menyembuhkan "penyakit" radikalisme ini. Pemerintah tak tinggal diam melihat warganya terjangkiti paham yang mengancam diri. Termasuk membuat pembaharuan MoU berkenaan dengan terorisme serta paham radikal. Sehingga tindakan akan mampu diselaraskan dan dilaksanakan dengan baik.

    Terkait istilah paham menyimpang ini, terdengar usulan bahwa Presiden Jokowi akan mengganti istilah yang terkesan "keras" ini dengan manipulator agama. Hal ini bertujuan guna mencegah ekspansi paham radikalisme ini semakin meluas.

    Boni Hargens, selaku Direktur lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyambut positif usulan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, pernyataan itu dapat digunakan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik pasca Pilpres tahun 2019. Melalui istilah baru ini, Boni menilai kegelisahan politik akan menurun.

    Namun, dirinya tak menampik jika istilah baru tersebut tidak mampu menyederhanakan radikalisme. Dia menyatakan bahwa "manipulasi agama” merupakan bagian dari modus operandi kinerja dari kelompok radikalisme terhadap agama.

    Jika berbicara mengenai radikalisme agama, memang tidak terdapat doktrin maupun ideologi, melainkan sebuah gerakan politik. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, mereka bertentangan dengan Pancasila beserta haluan kebangsaan Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk bertindak tegas dalam upaya mencegah meluasnya gerakan radikalisme. Menurutnya, diperlukan istilah baru guna menghentikan penyebarannya. Presiden Jokowi juga menjelaskan harus ada usaha yang serius dan konsisten untuk menekan pergerakkannya. Dari situlah orang RI nomor 1 tersebut memberikan usulan "manipulator agama" sebagai ganti sebutan radikalisme.

    Dilain pihak, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid tak mempersoalkan sebutan ini. Dirinya mendukung segala langkah Presiden dalam menghilangkan segala kemungkinan pemecah belah bangsa. Pihaknya menilai semangat Presiden untuk memahami agama sudah dalam konteks yang betul. Sebab, agama itu memang memberikan kedamaian dan ketenangan.

    Zainut menyatakan, bahwasanya radikalisme tidak ada korelasinya sama sekali dengan ajaran agama. Justru, agamalah yang sebetulnya memandu manusia untuk hidup dalam ketentraman, kedamaian, serta menyatukan seluruh manusia. Agama hadir guna memberikan kasih sayang, agama juga hadir guna mempersatukan kita dalam perbedaan, dan bukan malah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    Terkait wacana untuk mengubah istilah radikalisme dengan manipulator agama, Jokowi menyerahkannya kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam guna mengkoordinasikan hal ini. Kegentingan yang dirasakan pemerintah akibat pergerakkan paham menyimpang ini memang wajar. Terlebih,  banyaknya laporan terkait paparan paham menyimpang yang kian meluas, menjangkiti siapapapun tanpa pandang bulu.

    Seperti biasa usulan semacam ini menuai pro kontra, namun segala keputusan memang harus dimusyawarahkan secara baik. Apalagi Presiden Jokowi juga baru tahap mengusulkan, bukan?

    Kekaguman kepada Presiden satu ini kian bertambah, gerak cepat akan penanganan suatu masalah tak ada duanya. Bukan hanya satu dua polemik yang mampu dirampungkannya, melainkan banyak. Hanya saja tak terekspos di depan publik. Akan tetapi jejak-jejak realisasi janji memajukan bangsa Indonesia sedikit demi sedikit telah terbukti.

    Berkenaan dengan beragam permasalahan tindakan maupun paham radikalisme ini juga tak luput dari perhatian beliau.
    Pelbagai upaya dilakukan, termasuk mengerahkan aparat gabungan TNI dan Polri guna menjaga stabilitas keamanan negara di wilayah-wilayah rawan penyebaran paham menyimpang. Presiden juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu padu guna memerangi paham radikalisme ini.

    Menumbuhkan sikap toleransi serta menegakkan Nusantara berdasarkan atas prinsip 4 pilar bangsa. Yaitu, Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhineka tunggal ika serta NKRI. Pemahaman akan dasar paling fundamental ini diharapkan mampu membentengi setiap warga sehingga terhindar dari segala kemungkinan yang terjadi. Apalagi, ajaran-ajaran yang menyimpang semacam ini dinilai tak bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 129 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.