Aneh tapi nyata, kini penulis tidak bisa lagi mengakses data publikasi situs di Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, Sulawesi. Beberapa hari lalu, kami masih bisa mengunduh data di https://konawekab.bps.go.id, tapi sejak Sabtu, 9 November hingga Minggu pagi, 10 November situs itu sempat tak bisa diakses sama sekali. Bak siluman, tiba-tiba situs itu menghilang.
Nah, pada 10 November siang, barulah situs itu hidup lag, tapi data mengenai publikasi statistik kecamatan masih tidak bisa diakses. Di situ muncul "pemintaan maaf dan penjelasan bahwa ada integrasi sistem internal, sehingga beberapa layanan, terutama publikasi, terganggu."
Kami tidak tahu, apakah hal itu berkaitan dengan tulisan kami, sebelumnya, Jokowi Bicara Desa Siluman, Ini Faktanya: Dihuni 6 Orang Tapi Punya 4 Rt dan 2 Rw. Tulisan ini memang didasarkan data dari situs tersebut, tepatnya data statistik Kecamatan Latoma, Konawe yang diterbitkan pada 2019.
BPS Kec. LATOMA
Desa yang cuma dihuni oleh 6 orang jiwa itu bernama Nesowi Utama yang tampaknya merupakan Desa Persiapan. Kami tidak tahu persis apakah, desa ini mendapat dana desa atau tidak. Biarlah hal ini diusut oleh kepolisian dan tim Kementerian Dalam Negeri.
Misteri BPS Konawe
Kami masih penasaran saja mengenai data-data yang disajikan oleh BPS Konawe. Data itu amat menarik karena jumlah desa di sana mencapai 16 plus 1 kelurahan dan satu unit pemukiman transmigrasi. Jadi total ada 18 desa/kelurahan. Nah, dari semua itu, ada tujuh desa yang memiliki penduduk di bawah 100 jiwa, termasuk desa persiapan Nesowi Utama tadi.
Jumlah desa/kelurahan versi BPS Pusat dan BPS Konawe
Masalahnya, data BPS Konawe itu berbeda lagi dengan data BPS Pusat yang dituangkan dalam Peraturan BPS No 3 Tahun 2019. Dalam peraturan itu, jumlah desa/kelurahan Kecamatan Latoma, Konawe, hanya 16 buah. Desa Persiapan Nesowi Utama dan UPT Watutinawu tidak dimasukkan oleh BPS Pusat.
Akurasi BPS Konawe juga meragukan. Misalnya, ada 10 desa yang didata mendapat dana desa masing-masing sekitar 600 juta hingga 800 juta. Tapi jumlah totalnya ditulis hanya Rp 1,9 miliar.
Perbedaan data BPS dan Kemendagri
Ini memang masalah lama. Data desa/kelurahan yang dikeluarkan BPS biasanya berbeda dengan data yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Boleh jadi pendekatannya berbeda. Kemendagri berdasarkan pendekatan yuridis, adapun BPS bisa saja menggunakan pendekatan sosial.
Data desa di Latoma versi BPS dan Kemendagri
Perbedaan itu muncul juga dalam skala mikro, yakni Kecamatan Latoma, Kabupaten Kanowe, Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017, jumlah desa di Latoma sebanyak 12 dan Kelurahan sebanyak 1. Jadi totalnya ada 13. Ini berbeda dengan BPS Pusat yang mencatat desa/kelurahan di Latoma sebanyak 16 buah.
Kalau mengacu pada Permendagri, maka ada dua desa yang berpenduduk di bawah 100 jiwa di Latoma, yakni Desa Napooha hanya dihuni oleh 36 warga dan Desa Angonga: 82 jiwa. Bisa saja kedua desa ini dibentuk sebelum UU No. 6/2014 tentang Desa.
Adapun desa yang dibentuk belakangan harus mengacu syarat pada UU tersebut. Untuk Sulawesi Tenggara, desa itu harus berpenghungi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
Bisa dibayangkan, betapa lama desa-desa persiapan yang akan sudah masuk dalam data BPS bisa disahkan menjadi desa resmi yang diakui Kemendagri. Soalnya banyak desa yang masih berpenduduk dibawah 100 ribu.
Andaikata ada data desa dan kelurahan yang valid, disepakati BPS dan Kemendagri, sebetulnya akan lebih baik. Apalagi jika ter-update setiap saat. Syukur jika dipadukan lagi dengan data Kementerian Keuangan tentang penyaluran dana desa. Aneh jika jumlah desa/kelurahan saja, kita punya banyak versi.
Transparansi data akan memudahkan publik ikut mengawasi sehingga tak perlu ribut soal desa fiktif atau siluman seperti yang terjadi sekarang. ***
Catatan: artikel ini diupdate pada 10/11/2019 sekitar pukul 1.10 dengan mengganti foto atas dan update bahwa situs BPS Konawe sudah aktif.
Ikuti tulisan menarik Dian Novitasari lainnya di sini.
