Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan garis pantai sampai 104.000 km. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan memiliki luas perairan yang lebih besar dibanding daratan maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.
Selain itu, Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman hayati lautnya karena memiliki 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang.
Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017 PDB perikanan naik sebesar 5,95% dengan nilai Rp227.278,9 miliar; produksi perikanan tangkap naik sebesar 3,97% per tahun dengan nilai 6,99 juta ton ; PNBP perikanan tangkap mencapai Rp 491,08 miliar dan Indonesia naik menjadi posisi 1 untuk peringkat perdagangan perikanan di ASEAN.
Semua hal tersebut jelas menjadi pencapaian yang sangat membanggakan tetapi terkadang kita lupa bahwa siapa orang-orang kecil yang berperan dalam pencapaian yang membanggakan tersebut, siapa lagi jika bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di laut pada tahun 2016 ada sebanyak 2.265.859 orang yang mayoritas merupakan masyarakat pesisir. Selain itu, dikutip dari MNC newsroom menyebutkan bahwa 25,14% dari total penduduk miskin Indonesia adalah nelayan. Hal ini menunjukkan meskipun Indonesia sempat mencapai posisi 1 untuk peringkat perdagangan perikanan di ASEAN tetapi kehidupan nelayannya masih belum sejahtera.
Beberapa hal yang menyebabkan banyak nelayan di Indonesia masih belum sejahtera diantaranya karena nelayan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dilihat dari indikator sosial-ekonomi, nelayan masih rentan dalam siklus kemiskinan sehingga peran kebijakan pemerintah sangat besar dalam penanganan masalah ini.
Kebijakan pemerintah juga masih belum mampu mengatur sistem bagi hasil yang berlaku di nelayan, sehingga masih menimbulkan ketimpangan antara pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sebaiknya pemerintah lebih memfasilitasi nelayan seperti memberi bantuan yang lebih banyak berupa kapal karena masih banyak nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri, akibatnya banyak yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal orang lain sehingga keuntungan tidak 100% dimiliki oleh nelayan. Bantuan lainnya dapat berupa premi asuransi nelayan dan alat penangkapan ikan.
Selain itu, permasalahan terkait modal juga tak jarang dialami oleh nelayan. Hal ini dibuktikan dengan masih sulitnya akses nelayan untuk meminjam modal kepada lembaga keuangan formal sehingga nelayan lebih memilih meminjam ke rentenir dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, akibatnya nelayan semakin sulit keluar dari garis kemiskinan. Seharusnya Bank Indonesia maupun penyedia jasa perbankan bersama pemerintah mampu menurunkan suku bunga pinjaman dan mempermudah pinjaman bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil.
Dilihat dari alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya sekitar 0,29% dari total pinjaman sebesar Rp 2,6 triliun menyebabkan nelayan Indonesia sulit untuk berkompetisi dengan negara lain karena proporsinya pinjaman yang sedikit.
Faktor lainnya yang menyebabkan belum sejahteranya nelayan dan pembudidaya adalah harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibanding dengan biaya produksi. Hal ini disebabkan banyak nelayan yang tidak mau menjual ikan hasil tangkapannya di TPI. Salah satu alasannya adalah karena minimnya fasilitas sehingga TPI sulit untuk maju dan berkembang karena pengelola tidak bisa mengambil retribusi. Berarti pemerintah harus lebih memfasilitasi TPI di tiap daerah dan lebih mencanangkan bahwa tiap nelayan dilarang menjual ikannya diluar TPI agar hasil tangkapan bisa ditimbang dan dicatat oleh kementerian.
Masih banyak nelayan dan pembudidaya di Indonesia yang menerapkan metode tradisonal, meliputi kegiatan penangkapan ikan,budidaya, pengolahan dan perdagangan. Dari 625.633 unit kapal ikan, setidaknya hanya 7500 unit atau hanya sekitar 1,2 persen dari keseluruhan (KKP 2014) yang tergolong modern. Indikator modern sendiri ditandai dengan kapasitasnya yang berada di atas 30 gross ton (GT).
Dengan melihat luasnya perairan Indonesia dan heteroginitas ikan di Indonesia, tentu alat dan kapasitas kapal dan alat tangkap perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai teknologi kepada nelayan. Salah satunya dengan memfasilitasi lebih banyak kapal yang berkapasitas 30 gross ton (GT) untuk nelayan dan memberikan sosialisasi penggunaan aplikasi pelelangan ikan secara online karena masih banyak nelayan yang terbiasa melempar ikan ke tengkulak atau langsung ke pasar sehingga nelayan sering menjadi pihak yang dirugikan disini.
Dengan adanya aplikasi pelelangan online, seluruh proses penawaran dan negosiasi dilakukan secara transparan sehingga nelayan tidak akan merasa dirugikan, jadi nelayan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tak kalah penting, sebaiknya dilakukan pelatihan menggunakan aplikasi tersebut karena masih banyak nelayan yang belum melek akan teknologi dan sulit beralih dari cara konvensional.
Selain itu, untuk mengurangi kemiskinan pada profesi nelayan, sektor perikanan dan kelautan sebaiknya berkolaborasi dengan industri pengolahan makanan dan minuman. Dengan mengolah sumber daya tentunya akan menaikkan nilai tambah, baik untuk eskpor maupun peningkatan kesejahteraan pelaku industri yaitu nelayan dan pembudidaya.
Ikuti tulisan menarik Alisha Anantia lainnya di sini.
