Nelayan, Menjadi yang Termiskin di Tempat Terkaya - Analisa - www.indonesiana.id
x

Nelayan menangkap ikan sumber foto : https://manado.tribunnews.com

Alisha Anantia

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 10 November 2019

Senin, 11 November 2019 08:21 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Nelayan, Menjadi yang Termiskin di Tempat Terkaya

    Dibaca : 257 kali

    Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan garis pantai sampai 104.000 km. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kmyang terdiri dari 2,01 juta kmdaratan, 3,25 juta kmlautan dan 2,55 juta kmZona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan memiliki luas perairan yang lebih besar dibanding daratan maka tak heran jika Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.

    Selain itu, Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman hayati lautnya karena memiliki 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang.

    Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017 PDB perikanan naik sebesar 5,95% dengan nilai Rp227.278,9 miliar; produksi perikanan tangkap naik sebesar 3,97% per tahun dengan nilai 6,99 juta ton ; PNBP perikanan tangkap mencapai Rp 491,08 miliar dan Indonesia naik menjadi posisi 1 untuk peringkat perdagangan perikanan di ASEAN.

    Semua hal tersebut jelas menjadi pencapaian yang sangat membanggakan tetapi terkadang kita lupa bahwa siapa orang-orang kecil yang berperan dalam pencapaian yang membanggakan tersebut, siapa lagi jika bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

    Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan di laut pada tahun 2016 ada sebanyak 2.265.859 orang yang mayoritas merupakan masyarakat pesisir. Selain itu, dikutip dari MNC newsroom menyebutkan bahwa 25,14% dari total penduduk miskin Indonesia adalah nelayan. Hal ini menunjukkan meskipun Indonesia sempat mencapai posisi 1 untuk peringkat perdagangan perikanan di ASEAN tetapi kehidupan nelayannya masih belum sejahtera.

    Beberapa hal yang menyebabkan banyak nelayan di Indonesia masih belum sejahtera diantaranya karena nelayan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dilihat dari indikator sosial-ekonomi, nelayan masih rentan dalam siklus kemiskinan sehingga peran kebijakan pemerintah sangat besar dalam penanganan masalah ini.

    Kebijakan pemerintah juga masih belum mampu mengatur sistem bagi hasil yang berlaku di nelayan, sehingga masih menimbulkan ketimpangan antara pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sebaiknya pemerintah lebih memfasilitasi nelayan seperti memberi bantuan yang lebih banyak berupa kapal karena masih banyak nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri, akibatnya banyak yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal orang lain sehingga keuntungan tidak 100% dimiliki oleh nelayan. Bantuan lainnya dapat berupa premi asuransi nelayan dan alat penangkapan ikan.

    Selain itu, permasalahan terkait modal juga tak jarang dialami oleh nelayan. Hal ini dibuktikan dengan masih sulitnya akses nelayan untuk meminjam modal kepada lembaga keuangan formal sehingga nelayan lebih memilih meminjam ke rentenir dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, akibatnya nelayan semakin sulit keluar dari garis kemiskinan. Seharusnya Bank Indonesia maupun penyedia jasa perbankan bersama pemerintah mampu menurunkan suku bunga pinjaman dan mempermudah pinjaman bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil.

    Dilihat dari alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya sekitar 0,29% dari total pinjaman sebesar Rp 2,6 triliun menyebabkan nelayan Indonesia sulit untuk berkompetisi dengan negara lain karena proporsinya pinjaman yang sedikit.

    Faktor lainnya yang menyebabkan belum sejahteranya nelayan dan pembudidaya adalah harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibanding dengan biaya produksi. Hal ini disebabkan banyak nelayan yang tidak mau menjual ikan hasil tangkapannya di TPI. Salah satu alasannya adalah karena minimnya fasilitas sehingga TPI sulit untuk maju dan berkembang karena pengelola tidak bisa mengambil retribusi. Berarti pemerintah harus lebih memfasilitasi TPI di tiap daerah dan lebih mencanangkan bahwa tiap nelayan dilarang menjual ikannya diluar TPI agar hasil tangkapan bisa ditimbang dan dicatat oleh kementerian.

    Masih banyak nelayan dan pembudidaya di Indonesia yang menerapkan metode tradisonal, meliputi kegiatan penangkapan ikan,budidaya, pengolahan dan perdagangan. Dari 625.633 unit kapal ikan, setidaknya hanya 7500 unit atau hanya sekitar 1,2 persen dari keseluruhan (KKP 2014) yang tergolong modern. Indikator modern sendiri ditandai dengan kapasitasnya yang berada di atas 30 gross ton (GT).

    Dengan melihat luasnya perairan Indonesia dan heteroginitas ikan di Indonesia, tentu alat dan kapasitas kapal dan alat tangkap perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai teknologi kepada nelayan. Salah satunya dengan memfasilitasi lebih banyak kapal yang berkapasitas 30 gross ton (GT) untuk nelayan dan memberikan sosialisasi penggunaan aplikasi pelelangan ikan secara online karena masih banyak nelayan yang terbiasa melempar ikan ke tengkulak atau langsung ke pasar sehingga nelayan sering menjadi pihak yang dirugikan disini.

    Dengan adanya aplikasi pelelangan online, seluruh proses penawaran dan negosiasi dilakukan secara transparan sehingga nelayan tidak akan merasa dirugikan, jadi nelayan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tak kalah penting, sebaiknya dilakukan pelatihan menggunakan aplikasi tersebut karena masih banyak nelayan yang belum melek akan teknologi dan sulit beralih dari cara konvensional.

    Selain itu, untuk mengurangi kemiskinan pada profesi nelayan, sektor perikanan dan kelautan sebaiknya berkolaborasi dengan industri pengolahan makanan dan minuman. Dengan mengolah sumber daya tentunya akan menaikkan nilai tambah, baik untuk eskpor maupun peningkatan kesejahteraan pelaku industri yaitu nelayan dan pembudidaya.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    4 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 12 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)