Polemik isu pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab jadi perhatian publik. Persolan ini sebetulnya tidak terlalu rumit, tapi menjadi bertele-tele karena pemerintah dan Rizieq Shihab tidak berkomunikasi secara lugas.
Inti perdebatannya pun sederhana. Mula-mula, dalam video telekonferensi, 8 November 2019 itu, Rizieq menunjukkan dua lembar kertas yang ia sebut sebagai surat pelarangan ia keluar dari Arab Saudi.
Kertas pertama berisi salinan visa dan kertas kedua berisi salinan surat pencekalan. Pertimbangan pemerintah Arab mencekalnya adalah alasan keamanan.
Rizieq lalu mengklaim bahwa ia hanya bisa dicekal atas dasar permintaan pemerintah Indonesia. Ia menyebut dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran apa pun, baik pidana mau pun perdata. "Hanya karena alasan keamanan," kata Rizieq.
Sikap pemerintah
Menanggapi pernyataan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan bahwa surat tersebut bukan pencekalan. Surat itu merupakan surat keterangan dari pihak imigrasi Arab Saudi bahwa Rizieq dilarang keluar dari sana dengan alasan keamanan.
"Itu surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan. Itu aja," katanya ,14 November 2019.
Menurut Mahfud, hal itu menunjukkan jika Rizieq sejatinya bermasalah dengan pihak Arab Saudi, bukan dengan Indonesia. Ia juga mempertanyakan tuduhan Rizieq bahwa pemerintah Jokowi meminta Arab Saudi mencegahnya untuk kembali ke Indonesia.
Keanehan debat Mahfud-Rizieq
Tuduhan Rizieq boleh jadi tidak keliru-keliru amat. Urusan yang membelit bos FPI tentu melibatkan hubungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Tentu saja pemerintah Jokowi tidak mungkin meminta permintaan secara tertulis kepada Arab Saudi untuk mencegah seorang WNI keluar dari negara itu. Jangan heran bila Mahfud Md mudah sekali mematahkan pernyataan Rizieq.
Kedua belah pihak pun terlihat menyembunyikan urusan ang sebenarnya. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh Rizieq, misalnya, bersediakah ia pulang, tapi diadili atas kasusnya di Indonesia tanpa menimbulkan banyak ganguan keamanan?
Adapun pemerintah juga perlu jujur mengenai kasus Rizieq. Soalnya, kepolisian pernah mengatakan bahwa tak semua kasus Rizieq Shihab telah dihentikan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan polisi masih memproses beberapa kasus Rizieq. "Sudah saya konfirmasi ke Bareskrim, kasus yang di-SP3 hanya yang di Kepolisian Daerah Jawa Barat," kata dia, 15 Juli 2019.
Memancing penyelesaian masalah
Melihat dari latar belakang itu, maka pernyataan Rizieq soal pencekalan bisa dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah.
Hanya, pemerintah Jokowi tampaknya belum menganggap hal itu menjadi prioritas. Karena itu Menteri Mahfud cenderung membawanya ke debat istilah pencekalan.
Pemerintah pun tampak berada di atas angin dalam urusan Rizieq. Tertahannya Rizieq di Arab Saudi boleh jadi menguntungkan pemerintah, setidaknya tidak menambah persoalan baru bagi pemerintah Jokowi. ***
Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.
