Para Perempuan dan Pemuda Agen Sampah - Analisa - www.indonesiana.id
x

Adiani Viviana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 18 November 2019 20:37 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Para Perempuan dan Pemuda Agen Sampah

    Dibaca : 569 kali

    Miskinah, perempuan yang memimpin “Tabungan Sampah” merasa lega, karena ia bersama rombongannya, warga RT 02 RW 01 Sigaluh Banjarnegara Jawa Tengah, akhirnya dapat duduk dalam satu gerbong Kereta Api Joglo Semar dalam perjalanan mereka menuju Jogja pada Maret 2019. Awalnya puluhan orang itu dapat tempat duduk terpencar. Miskinah dan ketua RT lalu melobi pegawai Stasiun Kereta Api Purwokerto, stasiun keberangkatan mereka.

    Miskinah patut khawatir apabila rombongannya duduk terpencar, karena sebagian besar dari mereka adalah lansia yang seumur hidupnya baru pertama kali naik kereta api. Berkat sampah yang mereka tabung, para lansia itu akhirnya bisa merasakan naik kereta.

    Pada akhir 2013, warga RT 02 Sigaluh memulai kebiasaan nabung sampah. Sebuah sistem pengendalian dan pengolahan sampah yang diciptakan dan disepakati bersama oleh para pemuda Sigaluh beserta warga. Ide nabung sampah bukan ide serta merta yang lahir lalu terwujud. Untuk sampai pada ide ini, seperti aliran sungai Serayu di Sigaluh: panjang dan berliku.

    Sungai serayu adalah sungai legendaris di Banjarnegara yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup di sekitar sungai dan jadi kebanggaan masyarakat Banjar khususnya. Masalah mulai muncul, ketika masyarakat bangga memilikinya, tapi enggan merawat dan menjaga. Tepian Serayu justru menjadi tempat nyaman warga untuk buang sampah rumah tangga. Sampah menumpuk terbawa arus sungai hingga berakhir di Waduk Mrican, sebuah bendungan air di Banjarnegara. Mrican laksana Tempat Pembuangan Akhir sampah. Selain menumpuknya sampah di waduk, perilaku buruk itu juga menimbulkan masalah baru, yaitu pendangkalan debit air waduk.

    Mereka yang buang sampah di sungai adalah warga yang tidak memiliki kebun. Sedangkan beberapa warga yang punya kebun membuang sampahnya di kebun sendiri. Menurut Nur Mualim, aktivis pemuda di Sigaluh, perumahan penduduk di Sigaluh makin hari makin padat, yang berarti jumlah sampah rumah tangga juga makin meningkat. Mari kita coba ilustrasikan, seandainya dalam satu hari ada 20 rumah yang masing-masing buang sampah di sungai seberat satu kilogram, maka tiap hari ada 20 kg sampah yang mengotori sungai. Cukup besar bukan? Di lain sisi, Kementrian Lingkungan Hidup RI mengeluarkan data bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton timbulan sampah per tahunnya atau setara 175.000 ton per hari. Data itu mengambil asumsi bahwa tiap orang menghasilkan sampah per hari sebesar 0, 7 Kg.

    Nur Mualim, yang juga seorang Pecinta Alam (ia bergiat melalui Perhimpunan Pegiat Alam GASDA SMU Negeri 1 Purbalingga), tergerak untuk berupaya menyelamatkan lingkungan Sigaluh dari dampak buruk masalah sampah. Strategi yang ia pakai adalah mensinergikan gerakan peduli lingkungan dengan pendekatan hobi. Tim penggerak pertama yang ia gandeng yaitu orang-orang muda Sigaluh. Sasaran strategis berikutnya: perempuan Sigaluh.

    Alim bersama beberapa kawannya merintis klub olahraga tubing, sebuah olahraga air arus deras dengan menggunakan ban. Nama klubnya SEKATA -Serayu Kedaton Tubing Adventur-. Disamping tubing, hobi lama memancing juga tetap dihidupkan. Dengan menekuni hobi tersebut para pemuda sering berkumpul untuk merencanakan kegitan, meningkatkan pengetahuan, dan mempertemukan gagasan-gagasan penyelamatan lingkungan termasuk mengkampanyekan gerakan stop tangkap ikan dengan strum listrik dan racun. Rumah Alim jadi markas atau dapur tempat mereka berkumpul.

    Melalui desa, sekumpulan orang muda itu merealisasikan pengadaan tempat sampah. Namun upaya ini menimbulkan masalah baru, yaitu tidak adanya lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Dari situ lahir ide lagi, untuk pemisahan jenis sampah. Limbah sampah plastik diolah jadi barang kerajinan daur ulang seperti tas, bantal, dan lain-lain. Tapi seiring proses itu, mereka terbentur pada masalah baru lagi, yaitu pemasaran produk daur ulang tersebut. 

    “Jadi soal kebiasaan buang sampah di pinggir sungai, yaa...belum ada perubahan juga. Kita juga kesulitan menemukan upaya atau solusi yang pas, yang tidak menimbulkan masalah baru. Lama-lama kami (para pemuda) kewalahan juga. Itulah kemudian kami bergegas pada sasaran kelompok kedua, menggandeng Ibu-ibu Sigaluh untuk berperan juga”, kata Alim.

    Dari sampah kembali ke sampah. Konsep itu yang kemudian diusung oleh kelompok muda dan perempuan Sigaluh. Mereka menemukan sistem pengelolaan sampah yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Sistem itu mereka sebut “Tabungan Sampah”. Salah satu rumah warga dijadikan tempat berkumpul, tiap dua minggu sekali warga berdatangan untuk menimbang sampah mereka, pengepul rongsok yang mereka pilih juga selalu datang tepat waktu. Mereka berbagi peran, ada yang jadi pencatat, ada yang jadi bendahara, dan lain-lain. Tiap Kepala Keluarga akan dicatat hasil timbangan sampahnya untuk dirupiahkan.

    Warga membawa semua jenis sampah. Pengepul akan memilah mana sampah yang dapat dirupiahkan, dan mana yang tidak (sampah basah). Sampah basah akan dititipkan pada pengepul untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir. Dengan begitu, sistem ini selain memiliki nilai ekonomi  dan sosial juga telah megurangi masalah pengelolaan sampah.

    “Uang hasil sampah sendiri ada yang ditabung, kemudin kalau ada yang iurannya belum lunas, seperti  iuran PKK, pengajian, atau arisan sembako, akan diambilkan dari tabungan itu untuk menutupinya. Semua tercatat denga baik”, terang Alim.

    Ririn, yang mendapat tanggungjawab sebagai pencatat sekaligus bendahara tiap dua minggu sekali akan menyetor tabungan warga. Menjelang hari raya, tabungan itu dibagikan pada para pemiliknya. Namun jika terdapat kebutuhan tak terduga, misalnya kekurangan dana dalam kegiatan warga, maka atas dasar kesepakatan, tabungan akan diambil untuk mendanai kegiatan tersebut.

    Pada tiap dua minggunya itu, rata-rata per Kepala Keluarga menyetor sampah sebanyak satu karung sampah non organik. Sementara sampah organiknya sebelum dititipkan ke pengepul, sudah dipilah dulu oleh warga untuk pakan ternak seperti ayam, ikan dan lainnya juga untuk pupuk tanaman di kebun. Yang tidak punya kolam dan kebun, mereka biasanya memberikan sampah organik itu kepada tetangga yang butuh.

    Tabungan Sampah yang telah dijalankan oleh warga RT 02 RW 01 Sigaluh ini telah menginspirasi RT lain untuk melakukan gerakan lingkungan. Ada yang mengadopsi Tabungan Sampah seperti RT 02, ada pula yang menciptakan sistem sendiri. Di RT 02 sendiri, sejauh ini sistem ini berjalan dengan baik. Rata-rata warga memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk bersama-sama menerapkan sistem pengendalian dan pengolahan sampah tersebut. Alim menuturkan, warga rutin datang dua minggu sekali untuk setor sampah tanpa harus dikomando.

    “Dan ini dilakukan oleh seluruh warga. Tidak ada yang menolak sistem ini, atau tidak mendukungnya. Semua mengikuti Tabungan Sampah”, jelas Alim.

    Pemanfaatan sampah organik juga berjalan. Jika kegiatan-kegiatan RT menyisakan sampah, maka begitu kegiatan selesai warga sudah terbiasa bergegas untuk membersihkannya. Memilah sampah organik dan non organik sudah menjadi kebiasaan, membersihakan lingkungan dari sampah relatif sudah jadi budaya warga.

    Menurut Alim, tidak dibutuhkan tenaga besar untuk membangun kesadaran tersebut. RT yang terdiri dari sekitar 52 KK itu mayoritas adalah pensiunan PNS yang relatif memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama warga. Status itu juga memudahkan dalam membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. 

    Organisasi dan perkumpulan juga merupakan faktor penunjang berhasilnya penerapan Tabungan Sampah. Jika para pemuda Sigaluh punya wadah organisasi karang taruna dan hoby, para perempuan Sigaluh juga memiliki forumnya sendiri. Seperti PKK yang rutin dilakukan pertemuan pada tiap tanggal 10, forum-forum agama dan budaya misalnya musik rebana pada tiap malam Sabtu, dawis mingguan, serta pengajian dan arisan pada tiap Jum’at. Pada forum-forum itu pula mereka akan mendiskusikan isu-isu bersama. Termasuk soal lingkungan hidup dan sampah.

    Jadi, jika pada 12-13 Oktober 2019 pada Kongres Sampah Jawa Tengah di desa Kesongo Kabupaten Semarang diserukan upaya pengurangan sampah harus dilakukan oleh semua kalangan dan dapat dimulai dari rumah, maka sebenarnya warga Sigaluh RT 02 sudah memulainya sejak enam tahun lalu.

    Nur Mualim menuturkan, bahwa untuk menerapkan sistem Tabungan Sampah ini, mereka tidak membentuk satuan petugas khusus atau semacam polisi sampah.

    “Polisinya ya mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat dan dengar dengan baik, polisinya adalah Ibu-ibu, mereka jadi polisi di rumahnya masing-masing”, tutur Alim.

    Urusan sampah kerap terdengar sebagai urusan kecil yang seolah bukan masalah. Tapi itu hanya kedengarannya saja, lihat dengan cermat, maka tidak begitu faktanya. Sebagai contoh kecil, mari  lihat di rumah kita masing-masing. Di dalam dapur kita, biasanya terdapat tong sampah yang isinya didominasi sampah basah. Dan tiap hari berproduksi, sehingga tiap hari pula harus dibuang. Bagaimana jika dalam sehari atau dua hari sampah itu tidak kita buang, terus menumpuk dan mengonggok di dapur kita? Yang ada adalah menggunung, tidak enak dilihat, menghadirkan bau tak sedap, dan pada sampah-sampah tertentu dapat mengundang lalat serta melahirkan ulat. Bagaimana pula misalnya truk sampah libur tidak mengangkut tumpukan sampah pada tiap rumah? Kita akan kebingungan ke mana tumpukan sampah kita hendak kita buang. Karena faktanya dalam soal pengelolaan sampah, masyarakat kita memang masih tergantung pada Tempat Pembuangan (Akhir).

    Saya telah memulai sejak sekitar lima tahun lalu untuk terbiasa memilah sampah organik dan non organik di rumah. Sampah-sampah plastik (seperti botol dkk) termasuk juga baju bekas atau pantas pakai, saya kumpulkan terpisah dari sampah basah. Kemudian, seminggu atau dua minggu sekali saya berikan pada pemulung yang lewat depan rumah. Sementara itu untuk mengurangi sampah kantong plastik, saya membudayakan belanja tanpa kantong plastik. Gantinya  saya pakai tas kain buatan Ibu saya, atau tas plastik lipat yang memang dibuat untuk digunakan berulang-ulang. Kadang saya juga mencontoh orang-orang Papua Asli, yaitu menggunakan Noken Papua. Perilaku-perilaku itu saya kampanyekan setidaknya pada anggota seisi rumah tinggal saya.

    Langkah kecil gerakan lingkungan memang efektif dan harus dimulai dari lingkup domestik. Karena perilaku hidup sehat dan penyelamatan lingkungan erat kaitannya dengan kebiasaan atau budaya yang terbangun pada kelompok terkecil dalam masyarakat: keluarga. Dari situ dimungkinkan lahir kesadaran di tingkat kelompok-kelompok yang lebih besar, dan langkah nyata penyelamatan lingkungan.

    Seperti yang dilakukan warga Sigaluh RT 02 RW 01, mereka tidak berhenti pada gerakan pengendalian dan pengolahan sampah saja, tapi juga masalah lingkungan lainnya. Pada 2014, mereka pernah melakukan penghijauan di sepanjang tepian Serayu yang masuk dalam wilayah geografis mereka. Gerakan penanaman sayur di depan rumah juga dilakoni oleh warga, juga pengelolaan saluran pipa air limbah.

    Meskipun upaya-upaya warga Sigaluh RT 02 dalam melakukan upaya penyelamatan lingkungan mendapat dukungan dari pihak pejabat Desa dan para tokoh masyarakat, namun, menurut Alim dan kawan-kawannya, mereka juga masih butuh dukungan yang lebih luas lagi, terutama di level pengambil kebijakan. Karena mereka juga memiliki rencana-rencana lain yang memiliki dampak jangka panjang, misalnya pembuatan hutan kota yang dalam mewujudkannya memerlukan kerjasama dengan para pengambil kebijakan. Sebab masalah lingkungan memang bukan masalah yang dapat selesai dengan serta merta. Seperti kereta api, bergerbong-gerbong dan panjang, masalah lingkungan juga berlapis-lapis, dan panjang urusannya.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    7 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 15 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)