Sarasehan Hari Pahlawan Dandim 0815 Mojokerto Ingatkan Generasi Muda Tidak Meninggalkan Sejarah - Analisa - www.indonesiana.id
x

Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH., saat menjadi nara sumber Sarasehan Hari Pahlawan di Gedung Astoria Convention Hall Kota Mojokerto

Anan Alkarawangi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 19 November 2019 21:47 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Sarasehan Hari Pahlawan Dandim 0815 Mojokerto Ingatkan Generasi Muda Tidak Meninggalkan Sejarah

    Dibaca : 960 kali

    Mojokerto, - Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH., menjadi nara sumber di acara Sarasehan Hari Pahlawan yang berlangsung di Gedung Astoria Convention Hall, Jalan Empu Nala Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (19/11/2019).

    Sarasehan Hari Pahlawan  dengan moto "Aku Pahlawan Masa Kini", dalam momentum Hari Pahlawan ini, diharapkan menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para Pejuang/Pahlawan yang telah gugur mendahului sebagai syuhada. “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (JASMERAH),”.  Demikian dikatakan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH., saat mengawali materi bertajuk “Semangat Bela Negara Di Kalangan Generasi Muda”.

    Pada kesempatan tersebut, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH., memaparkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dandim juga mengajak semua elemen bangsa untuk mewaspadai dan menangkal segala bentuk proxy war yang dilancarkan melalui adu domba dengan mengangkat isu bernuansa SARA.

    Dihadapan peserta sarasehan, Alumni Akmil Angkatan 2000 Kecabangan Kavaleri tersebut, menegaskan, terorisme, Narkoba dan kegiatan negatif atau kontra produktif lainnya bisa melemahkan pertahanan bangsa, untuk itu kita harus meminimalkan ketergantungan dengan bangsa lain demi terjaganya kedaulatan dan keutuhan NKRI.

    Khusus generasi muda, lanjut Dandim, sebagai pewaris bangsa dan calon pemimpin bangsa, "GARDA GENERASI PENERUS DAN KADER PEMIMPIN NEGARA", harus mempunyai wawasan kebangsaan (WASBANG) yang tinggi, dan hindari segala pergaulan yang bisa merugikan diri sendiri, seperti faham-faham yang bertentangan dengan nilai-nilai dan jiwa pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika dan NKRI harus diantisipasi, filter dan tangkal.

    Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH., saat menjadi nara sumber Sarasehan Hari Pahlawan di Gedung Astoria Convention Hall Kota Mojokerto

    “Jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan keringat, air mata dan darah menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggungjawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negeri kita tercerai berai, terprovokasi, terkoyak saling menghasut dan berkonflik satu sama lain,” pinta pria kelahiran Rembang Jawa Tengah.

    Lebih jauh Dandim juga mengajak peserta sarasehan untuk memaknai Hari Pahlawan ini dengan wujud dan aksi nyata, bekerja dan bekerja membangun negeri untuk menuju Indonesia Maju. “Menjadi Pahlawan Masa Kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentuk aksi-aksi nyata untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

    Sebelum mengakhiri materinya, Dandim mengingatkan kembali bahwa indonesia adalah bangsa besar yang bisa membangun bila semua elemen bersatu.  NKRI merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Berbuatlah yang terbaik untuk kepentingan NKRI dan bukan untuk kepentingan kelompok/golongan tertentu.

    Sekali lagi, kata Dandim, kita semua harus memahami dan mewarisi nilai nilai luhur bangsa, dengan menghormati perbedaan, memiliki semangat untuk bersatu, rela berkorban dan pantang menyerah, kebersamaan dan gotong royong, sikap optimisme dan percaya diri serta nasionalisme dan harga diri.

    Untuk diketahui, Sarasehan Hari Pahlawan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Mojokerto dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto, drg. Sri Mudjiwati, MM.Kes, serta dihadiri sekitar 150 orang, antara lain Staf Ahli dan OPD Kota Mojokerto, para Camat dan Kepala Kelurahan, para Veteran Pejuang, Perwakilan Mahasiswa, Pelajar, Pilar Kebangsaan Kota Mojokerto dan undangan lainnya.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    7 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 18 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)