Terlalu 'lebay' mengkait-kaitkan antara aksi teror bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, 13 November 2019, dengan kegagalan sistem pendidikan era Presiden Jokowi dalam memberangus radikalisasi dan intoleransi.

Radikalisasi dan intoleran itu akibat salah pergaulan, pengaruh dari keterpaksaan sosial dan penyerapan ilmu agama bukan pada ahlinya. Jangan dipaksa dihubung-hubungkan dengan pola pendidikan nasional.

Cuma gara-gara pelaku masih berusia 24 tahun, lantas langsung menuding ada yang salah dengan sistem pendidikan sebab gagal menghentikan radikalisasi dan intoleransi. Parahnya lagi; ditumpukan kesalahannya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang baru saja menjabat.

Soal seseorang terpapar radikalisasi dan intoleran, tidak mengenal batas umur, jenis kelamin, tingkat ekonomi, jenjang akademik. Jadi kalau ada pelaku bom bunuh diri sudah bergelar Profesor, hidup kaya raya, berusia amat tua, masih akibat gagalnya pembinaan pendidikan? Tidak begitu dong! Bahkan ada juga yang tidak sekolah tapi fanatisme buta dalam beragama.

Menjadi radikalis & intoleran itu hanya butuh waktu sebentar. Akibat sikap seseorang yang putus asa, kemudian secara tiba-tiba dapat 'wejangan agama' dari orang yang bukan ahlinya; atau dari internet.

Bukan metode pendidikan Kemdikbud yang salah. Namun pemahaman seseorang tentang fanatisme buta agama yang perlu diubah. Artinya: seseorang itu harus benar-benar memahami kandungan ajaran agamanya yang penuh cinta kasih dan menghargai umat lain.

Juga jangan digeneralisir bahwa metode pendidikan nasional gagal menghilangkan radikalisasi dan intoleransi. Tidak semua generasi muda Indonesia menjadi pelaku bom bunuh diri. Perbandingannya tidak setara dengan yang masih mencintai Pancasila dan UUD 1945.

Negara tetap selalu hadir menghadang sikap radikalis dan intoleran beragama. Doktrin cinta Tanah Air, menjiwai Pancasila, sinergi antar-instansi, terus dihadirkan negara. Bukan hanya urusan pendidikan atau tanggung jawab Kemdikbud.

Mau bicara soal pendidikan kebangsaan? Sampai kini pelajaran Pancasila tetap berlangsung di sekolah hingga perguruan tinggi. Materi-materi kebhinekaan dan penghayatan Pancasila kerap disampaikan pada orientasi mahasiswa baru.

Dan yakinlah, pemerintah Indonesia dan Menteri Nadiem tidak akan pernah setuju dengan radikalisasi dan intoleransi.*

Ikuti tulisan menarik Ahmad Irso Kubangun lainnya di sini.