Seberapa urgen, staf presiden, wakil, dan menteri diadakan?
Kabinet Indonesia Maju=Kafilah Berlalu, maka bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kini memiliki deretan staf khusus (stafsus) untuk menunjang kinerja masing-masing, tak perlu lagi di protes/dikritik apalagi digunjingkan.
Biarkan saja pemimpin kita memimpin negara dengan caranya. Tak cukup dibantu para menteri, diangkat para wakil menteri (wamen). Masih tak cukup pula, maka diangkatlah staf khusus (stafsus) yang kini jumlahnya sudah 22 orang.
Persoalan semuanya dipilih dan diangkat dari pihak mana, juga tak perlu dipermasalahkan. Lagian bila ada yang mempermasalahkan atau mengkritik, nanti malah hanya dibilang "memang Anda siapa?" Atau bila tak mau patuh nanti disuruh "Ke luar saja kamu!"
Menyoal stafsus, pengumuman awalnya dilakukan oleh Jokowi. Nama Fadjroel Rachman yang pertama ditunjuk menjadi stafsus di periode kedua Jokowi.
Sebulan berselang, Jokowi kembali mengumumkan 7 stafsus milenial dan ditambah sejumlah nama lama-namun tidak diperkenalkan Jokowi. Ternyata, total, Jokowi memiliki 14 stafsus.
Ironisnya, saat ditanya awak media ada berapa stafsus, Presiden berkelakar.
"Waduh nggak ngitung saya, (ada) 14, saya nggak pernah ngitung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Entah karena tak mau kalah, atau memang sudah menjadi program, berikutnya, pada hari Senin (25/11), Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, melalui jubirnya mengumumkan 8 stafsus. Bahkan separuhnya berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).
Apa alasan stafsus dari wakil presiden ini? "Pertimbangan pertama, saya kira karena ini semacam wilayah kewenangan wakil presiden. Tentu saja ini adalah bagaimana wakil presiden nyaman dengan orang-orang yang bersangkutan," kata Jubir Wapres Masduki Baidlowi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Yang lebih hebat lagi, ternyata, posisi stafsus setara dengan pejabat eselon I. Dan lebih mencengangkan, stafsus juga bukan hanya ada di lingkaran RI-1 dan RI-2. Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, juga diperbolehkan mengajukan 5 stafsus.
Luar biasa, berapa anggaran dari uang rakyat yang nanti akan digelontorkan demi membayar upah para stafsus mulai dari presiden, wakil, hingga para menterinya?
Seberapa genting dan urgen, sehingga pemerintah mengadakan stafsus? Coba kita tengok nama dan tugas stafsus presiden dan wakil presiden berikut.
Stafsus Jokowi:
1. Angkie Yudistia-Stafsus bidang disabilitas/Jubir bidang sosial
2. Aminuddin Ma'ruf-Stafsus bidang pesantren
3. Adamas Belva Syah Devara
4. Ayu Kartika Dewi
5. Putri Indahsari Tanjung
6. Andi Taufan Garuda Putra-Stafsus bidang fintech
7. Gracia Billy Mambrasar-Stafsus bidang urusan Papua
8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana-Stafsus bidang komunikasi
9. Sukardi Rinakit-Penyusun pidato presiden
10. Arif Budimanta
11. Diaz Hendropriyono-Stafsus bidang sosial
12. Dini Shanti Purwono-Stafsus bidang hukum dan perundang-undangan
13. Fadjroel Rachman-Jubir presiden
14. Anggit Nugroho-Sekretaris pribadi presiden
Stafsus Ma'ruf:
1. Masduki Baidlowi-Stafsus bidang komunikasi dan informasi
2. Muhammad Imam Aziz-Stafsus bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah
3. Satya Arinanto-Stafsus bidang hukum
4. Sukriansyah S Latief-Stafsus bidang infrastruktur dan investasi
5. Robikin Emhas-Stafsus bidang politik dan hubungan antarlembaga
6. Mohamad Nasir-Stafsus bidang reformasi birokrasi
7. Lukmanul Hakim-Stafsus bidang ekonomi dan keuangan
8. Masykur Abdillah-Stafsus bidang umum
Pertanyaannya, apakah jabatan para stafsus itu tidak mengada-ada dan tidak tumpang tindih dengan kementerian yang sudah ada?
Sudah begitu bergaji besar pula, namun kerja paruh waktu.
Tapi sudahlah, tak perlu berteriak, tak perlu protes. Bila protes dan mengkritik, "Memang Anda siapa?"
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
