SKB 11 Menteri Mencegah Radikalisme di Kalangan ASN - Analisa - www.indonesiana.id
x

SKB 11 Menteri

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Sabtu, 30 November 2019 20:35 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • SKB 11 Menteri Mencegah Radikalisme di Kalangan ASN

    Dibaca : 898 kali

    Sebelas Kementerian dan Lembaga pada 12 November 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Bersama (SKB) terkait radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Kesebelas Kementerian dan Lembaga tersebut yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BIN Budi Gunawaan, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala BPIP Hariyono, dan Komisi ASN. Mereka juga meluncurkan portal aduan ASN di laman aduasn.id.


    Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penerbitan SKB tersebut karena dinilai berpotensi melanggar HAM dan mengekang kebebasan berpendapat ASN. Bahkan Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan urgensi penerbitan SKB tersebut dan berkeinginan setiap peraturan diterbitkan dapat menyejukan dan bisa menjaga kondusivitas, tidak kemudian mengundang kontroversi, terutama di masyarakat.
    Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan urgensi penerbitan SKB terkait penanganan radikalisme pada ASN merupakan panduan pendekatan untuk melakukan deradikalisasi secara komprehensif. Tidak hanya pendekatan keamanan, pendekatan komprehensif itu dapat melalui pendidikan edukasi, perbaikan infrastruktur sosial, infrastruktur pendidikan, dan perbaikan lainnya seperti kesejahteraan dan kesehatan. SKB ini diterbitkan untuk menguatkan wawasan kebangsaan pada ASN.
    Apa salahnya SKB Radikalisme hingga menimbulkan pertentangan dan kontrovensi di beberapa kalangan, terutama aktivis HAM. Padahal SKB tersebut mempunyai ruang lingkup hanya bagi ASN yang notabene sebagai abdi Negara dan telah disumpah berjanji setia kepada Pancasila, NKRI dan Pemerintah.

    Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menerangkan bahwa sebelum menjadi ASN, calon ASN harus mengucapkan sumpah untuk dapat menjadi PNS salah satunya berisikan, Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah. Dari pengucapan sumpah tersebut pun sudah dengan tegas menyatakan bahwa seorang ASN tidak boleh menyimpang dari ideologi bangsa.
    SKB Radikalisme pada ASN pada dasarnya akan berbuah positif karena fungsi pengawasan di inspektorat dalam Kementerian dan Lembaga akan menjadi lebih kuat untuk menindak para ASN yang terbukti melanggar poin-poin yang tertuang dalam SKB tersebut, karena sebelumnya belum ada aturannya bagi ASN yang terpapar radikalisme. SKB 11 menteri ini pun dapat mempersempit ruang gerak ASN yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.


    Paham radikalisme pada dasarnya tidak muncul secara terang-terangan dan frontal, namun menyusup secara perlahan-lahan ke dalam pola pikir masing-masing individu. Pada jurnal “Understanding How and Why Young People Enter Radical or Violent Extremist Groups” yang ditulis oleh Nele Schils, Department of Criminology, Criminal Law and Social Law, Ghent University dijelaskan bahwa awal mula proses radikalisasi yaitu adanya tempat yang dapat menjadi peluang berkembangnya radikalisasi lebih lanjut. Seiring dengan hal tersebut, A.M Hendropriyono menegaskan, akar terorisme memerlukan tanah yang subur yakni lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem). Untuk itu, SKB tentang Radikalisme ASN hadir guna membatasi ruang gerak tumbuh kembang paham radikalisme di kalangan ASN.


    Dikaitkan dengan antisipasi radikalisme di kalangan ASN, apabila seorang ASN sudah terpapar radikalisme dikhawatirkan akan membawa dampak buruk mempengaruhi bagi para ASN yang lain, karena kecenderungan sudah antipati pada keadaan yang ada dan diyakini tingkat stress yang lebih tinggi karena telah mengalami cuci otak pemahaman radikal. Beberapa karakteristik yang dapat dikenali dari paham dan sikap radikal diantaranya, Intoleran (tidak mau menghargai keyakinan dan pendapat orang lain), Fanatik (Selalu menganggap orang lain salah dan merasa benar sendiri), Eksklusif (membedakan diri dari kelompok lainnya) serta Revolusioner (kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Dalam perspektif spectrum politik, Leon P. Baradat menyatakan bahwa pengertian radikalisme mangacu pada pemahaman seseorang atau kelompok yang secara ekstrem tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada.


    Untuk itu, SKB Radikalisme terhadap ASN hadir untuk membentuk seorang ASN yang mempunyai etika sebagai seorang abdi Negara. Karena sebagai ASN harus juga mempunyai etika dalam menyampaikan pendapat serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    3 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 12 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)