#SeninCoaching: Pemimpin Kok Selalu Merasa Paling Benar - Analisa - www.indonesiana.id
x

Mohamad Cholid

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 2 Desember 2019 06:42 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • #SeninCoaching: Pemimpin Kok Selalu Merasa Paling Benar

    Dibaca : 4.618 kali

    #Leadership Growth: What is Your Long Term Solution? 

    Mohamad Cholid, Practicing Certified Executive and Leadership Coach

     

    “The riskiest moment is when you think you're right,” Peter Bernstein.

    Di kalangan investor dan penggerak pasar modal, utamanya di AS, Peter Bernstein memiliki posisi istimewa. Ia bahkan sering diibaratkan sebagai Yoda, tokoh unik dalam Star Wars yang demikian bijak, awet (selalu mengasah ketajaman berpikir) sampai usia lanjut, dan mampu menembus batas jalur ke keabadian.  

    Peter Lewyn Bernstein (22 Januari 1919 – 5 Juni 2009) adalah ekonom, ahli sejarah finansial, yang berperan sangat penting dalam memberikan edukasi publik jadi makin melek tentang seluk-beluk investasi dan keuangan. Bagi orang-orang Wall Street yang pola pikirnya sempit sehingga mudah terbawa arus dan gagap, Peter Bernstein menjadi sumber inspirasi, personifikasi kearifan.

    Sampai usia 85 tahun, ia sepertinya tidak pernah kendur untuk mengolah energi hidup, pengetahuan, dan kedisiplinan menguji keyakinan-keyakinannya sendiri – dua kali sebulan ia tetap menulis untuk Economics and Portfolio Strategy. Salah satu bukunya yang terkenal adalah “Against the God” (1998), sejarah komprehensif tentang upaya-upaya manusia memahami resiko dan menyikapi propabilitas.

    Riwayat hidup, profesionalisme, dan dedikasinya membuat Peter Bernstein memang layak kita simak. Ia teman sekelas John F. Kennedy di Harvard, menjadi perwira intelijen selama Perang Dunia II, periset ahli di Federal Reserve Bank, profesor ekonomi, manajer keuangan (pernah punya perusahaan di bidang ini), pionir dalam bidang analisis keuangan, serta ahli manajemen resiko.

    Apa kaitannya dengan pengembangan kompetensi kepemimpinan Anda?

    Paling mendasar terkait dengan upaya menambah kemampuan kita mengendalikan pikiran, sikap ugahari untuk selalu menguji asumsi-asumsi kita.

    Dari Peter Bernstein kita dapat juga belajar menyikapi pelbagai perubahan tak terduga, mengantisipasi resiko, memilah-milah antara gejala (symptom) dan persoalan yang sesungguhnya dialami dalam proses pengembangan organisasi bisnis, nonprofit, dan pemerintahan.

    Seringkali suatu organisasi mengerahkan resources (uang, waktu, dan energi pikiran) demikian besar untuk mengatasi situasi yang dipersepsikan sebagai "persoalan", yang sebenarnya bukan problem utama. Mereka merasa sudah bergerak maju, tapi sesungguhnya justru mundur. Terbuai oleh asumsi dan khayalan sendiri.

    Ungkapan yang pas untuk kondisi seperti itu bisa kita pinjam dari Keith Cunningham, yang pernah bangun-jatuh-dan bangun lagi dalam bisnis dan telah 40 tahun lebih menjadi mentor bisnis bagi ribuan organisasi. Katanya: “Building a machine for the problem that isn’t and expecting forward progress is delusional.”

    Coba kita cermati kalimat ini, yang bisa saja datang dari seorang direktur atau relasi Anda: “Kinerja keuangan tahun 2019 masih rugi. Kami masih konsolidasi ke pencapaian target melalui peningkatan sales dan efisiensi biaya.”

    Bagaimana menurut pendapat Anda? Mudah-mudahan Anda sepakat, bahwa “Kinerja keuangan tahun ini merugi” sesungguhnya symptom, bukan problem yang sebenarnya. Betul, kan? Itu hanya gejala yang tampak di permukaan dari persoalan lain yang lebih mendasar di organisasi.

    Jika “kinerja keuangan tahun ini merugi” dianggap problem utama, biasanya “solusi” yang sering ditempuh oleh para pengelola organisasi adalah: “Menggenjot sales dan efisiensi”.

    Apakah langkah tersebut tidak menyebabkan kita terjebak dalam semangat “one fit for all solutions”? Atau, bukankah itu mirip “band aid solution” (a temporary solution that does not deal with the cause of a problem)?

    Situasi akan makin mengkhawatirkan jika para pengambil keputusan di organisasi tersebut berpikir telah bertindak benar. Maka kita selalu perlu mengingat kata-kata Peter Bernstein, “Momen paling beresiko adalah ketika Anda merasa benar.”

    Kesediaan untuk selalu menguji asumsi-asumsi kita dan kemampuan memilah-milah antara symptom dengan the real problem(s) dapat menentukan keputusan yang tepat, menyelamatkan resources (uang, waktu, dan energi pikiran) kita.

    Untuk itu para eksekutif di organisasi tersebut perlu bersikap rendah hati, berani terbuka dan lugas melakukan asesmen ulang atas perilaku kepemimpinan mereka. Sebagaimana hasil survei Hay Group, leadership behavior para eksekutif memberikan pengaruh 50 – 70% pada budaya organisasi. Dan budaya organisasi merupakan faktor tunggal terbesar, yaitu 35%, yang berpengaruh pada organizational performance, terbaca pada Profit & Loss, Balance Sheet, dan people engagement.

    Faktor-faktor lainnya, sebesar 65%, yang mempengaruhi kinerja usaha merupakan gabungan dari pelbagai unsur yang tidak berkaitan dengan perilaku para pengelola dan tim. Seperti brand yang kuat, jaringan luas, hak cipta, modal yang memadai, faktor lingkungan, dan regulasi pemerintah.

    Terkait dengan cerita tentang “target sales yang tidak tercapai dan bisnis merugi” sebagaimana disebutkan di atas, kalau mau memilih solusi lugas demi kepentingan jangka panjang adalah segera lakukan asesmen, utamanya Sales Director dan Operations Director. Lebih baik menggunakan assessment tools yang sudah proven dan dipercaya oleh organisasi-organisasi multinasional. Asesmen normatif, yang selama ini sudah dianggap baku, terbukti belum memadai untuk membantu melahirkan eksekutif efektif.

    Siapkah para eksekutif tersebut diukur ulang? Di antaranya, menyangkut caranya berkomunikasi (dengan tim, kolega, customers, stakeholders); kemampuannya membangun tim (memberikan pelatihan dan melakukan mentoring); bagaimana pula kompetensinya dalam menggalang kemitraan; bagaimana caranya menyikapi perubahan; kemampuannya merespon perkembangan teknologi, globalisasi, etc.

    Masih sering pula dapat kita temui para eksekutif, dan yang mengaku sebagai leader, mengalami kerancuan dalam mengatur tindakannya sehari-hari. Mereka masih belum mampu membedakan antara “sibuk luar biasa” dengan produktivitas. Kerancuan semacam ini yang berkepanjangan merupakan ganjalan serius, bisa jadi sabotase, dalam upaya meraih sukses. Apalagi ditambah perilaku kepemimpinan yang tidak efektif – antara lain selalu merasa diri paling benar.

    Untuk mengatasi perilaku seperti itu, kita mesti berani bercermin secara lebih jernih, melibatkan para stakeholders untuk memberikan masukan dan saran apa saja yang perlu kita lakukan agar menjadi pemimpin lebih efektif, demi kepentingan bersama.

     

    Mohamad Cholid  adalah Head Coach di Next Stage Coaching.

    • Certified Executive Coach at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching
    • Certified Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment

    Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman

    (http://id.linkedin.com/in/mohamad-cholid-694b1528)

    (https://sccoaching.com/coach/mcholid1)

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    10 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 47 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)