Sikap tidak Adil, Pangkal Keresahan Masyarakat - Analisa - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 2 Desember 2019 19:32 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Sikap tidak Adil, Pangkal Keresahan Masyarakat

    Dibaca : 2.665 kali

     

    Ucapan yang sangat jarang terlontar dari pejabat publik kita segera setelah dilantik untuk memangku suatu jabatan ialah “Saya akan berusaha untuk berlaku adil.” Kepercayaan diri yang kuat menjadikan para pejabat publik tidak merasa takut seandainya selama ia memimpin ia tidak mampu berbuat adil—kepada siapapun, terutama kepada rakyat yang ia pimpin dan layani, bahkan kepada mereka yang mungkin ia anggap sebagai seteru, juga kepada dirinya sendiri.

    Seseorang yang jadi pemimpin ataupun pejabat publik mungkin saja dinilai hebat dalam manajemen organisasi, mengelola dana, melakukan lobi-lobi, menyusun agenda kerja, kaya akan gagasan kreatif, serta kompeten dalam urusan lain yang terkait dengan tugasnya. Namun, sepanjang ia tidak mampu bersikap adil, seluruh penguasaan kompetensi itu maupun kekuasaan dan kewenangan yang ia miliki hanya akan menimbulkan persoalan pada banyak orang.

    Banyak pejabat publik yang memaparkan panjang lebar tentang rencana kerjanya: memangkas eselon, merombak direksi, mengganti kurikulum, menghadapi mafia, namun tidak satupun yang mengatakan akan memimpin secara adil. Entah kenapa demikian. Barangkali mereka beranggapan bahwa bersikap adil bukanlah bagian terpenting dari kepemimpinan. Seringkah, atau pernahkah, para pemimpin kita merenungkan ‘apakah tindakanku sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat?’.

    Padahal, dalam kepemimpinan yang mencakup masyarakat luas dan beragam, sikap adil merupakan unsur terpenting. Mengapa yang terpenting? Karena sikap adil inilah yang paling dituntut oleh masyarakat yang beragam, namun yang paling sukar dijalankan oleh para pemimpin. Para pemimpin yang mengambil keputusan umumnya menghadapi tantangan: tekanan kepentingan dari luar dan hasrat kuasa dari dalam dirinya sendiri. Jika ia tidak cukup kuat berdiri, ia akan goyah oleh tekanan luar dan hasrat dari dalam.

    Ketidakadilan pemimpin dalam menyikapi berbagai persoalan berpotensi memicu keresahan warga. Ketidakmampuan untuk berdiri di atas semua golongan merupakan contoh sikap tidak adil yang sering tampak di antara pemimpin kita. Biasa dan kecondongan untuk berpihak kepada kelompok tertentu dan kurang ramah kepada kelompok yang lain menjadikannya sukar bersikap adil. Inilah sumber keresahan masyarakat. Bahkan, dalam memutus perkara, para hakim pun kerap luput untuk bersikap adil.  

    Kestabilan dalam masyarakat tidak bisa ditegakkan dengan paksaan semata, kecuali bila yang diinginkan kestabilan yang rapuh. Sikap dan tindakan adil oleh pemimpinlah yang mampu menjaga kestabilan masyarakat. Apa yang dilupakan oleh kebanyakan pemimpin ialah menganggap remeh sikap adil. Sering terlontar ucapan: “Saya tidak bisa memuaskan semua pihak.” Mungkin tidak semua orang akan merasa puas, namun secara umum masyarakat akan puas terhadap keputusan pemimpin sepanjang ia bersikap dan berlaku adil. Ketidakpuasan masyarakat lebih sering muncul karena maraknya ketidakadilan, yang terutama berasal dari sikap para pemimpin dalam mengambil keputusan.

    Ketidakmampuan bersikap adil pada dasarnya cerminan kegagalan kepemimpinan seseorang. Dalam mencari sumber ketidakstabilan dalam masyarakat, seorang pemimpin tidak perlu beranjak jauh-jauh dari tempat duduknya. Cukuplah ia berdiri dan becermin: “Apakah aku telah bertindak adil kepada masyarakatku?” >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: Napitupulu Na07

    3 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 151 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.






    Oleh: Admin

    2 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 612 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).