Aceh Bagian Integral Indonesia - Analisa - www.indonesiana.id
x

Aceh

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Selasa, 3 Desember 2019 15:48 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Aceh Bagian Integral Indonesia

    Dibaca : 839 kali

     

    Menjelang HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 2019, beredar ajakan untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang. Masyarakat Aceh pun menolak menaikkan bendera bulan bintang karena masih menjadi bagian utuh Indonesia.

    Sama halnya Papua yang memiliki OPM sebagai provokator untuk melepaskan diri dari NKRI, Aceh-pun memilik GAM (Gerakan Aceh Merdeka). GAM merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan agar Aceh merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang terjadi diantara pemerintah RI dan GAM ini disebabkan perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976 serta menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa.

    Gerakan ini juga populer dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade yang bertempat tinggal dan berkewarganegaraan Swedia. Namun, Pada tanggal 2 Juni 2010, ia mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di kota Banda Aceh.

    Menurut sejarah, ketika Indonesia merdeka, Aceh menjadi salah satu wilayahnya. Rakyat Aceh juga dianggap berjasa besar bagi Republik lewat sumbangan dana guna pembelian pesawat terbang Seulawah—pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, terjadinya keputusan Jakarta pada tahun 1950, yang menurunkan status Aceh menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, menyulut kekecewaan warga Aceh yang kemudian melakukan perlawanan.

    Akan tetapi, sejak tahun 2015 lalu telah berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Pun dengan pengggunaan bendera Merah putih sebagai lambang negara. Sehingga ketika terdapat provokasi untuk menaikkan bendera lain yakni bersimbol Bulan Bintang, mereka menolaknya mentah-mentah.

    Pemerintah pusat pun agaknya telah jauh-jauh hari mempersiapkan antisipasi akan peristiwa seperti ini. Dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, berkenaan dengan Lambang Daerah.  Dalam PP ini disebutkan bahwa lambang atau bendera daerah tidak boleh menyamai sebagian atau keseluruhan dengan bendera negara lainnya, termasuk bendera RI ataupun bendera gerakan separatis. Di dalam PP itu dijelaskan pula mengenai contoh bendera separatis yakni bendera Bulan bintang di Papua serta bendera Bulan Sabit atau bulan bintang di Aceh.

    Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf telah Memastikan rakyat Aceh telah pro Negara Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, dirinya mengungkit perjanjian Helsinki yang mana butir-butirnya mampu diharapkan akan membuat Aceh lebih maju lagi.
    Jadi, kemungkinan jika GAM akan bangkit lagi ini dianggap nol. Sebab, dalam perjanjian Helsinki tersebut diklaim tidak akan ada ruang guna melancarkan referendum.

    Kemendagri kala itu, juga sempat urun pendapat terkait wacana referendrum Aceh yang digulirkan oleh Muzakir. Senada dengan Wiranto, Kemendagri menyatakan dalam perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI, tidak dikenal akan istilah referendum. Perjanjian Helsinki pun dinilai mampu mengakhiri konflik antara Aceh dengan Indonesia yang berlangsung selama hampir 30 tahun. Butir-butir kesepahaman ini akhirnya dituangkan atau diturunkan dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

    Selain itu, dijelaskan pula bahwa Aceh memiliki kekuasaan untuk menjalankan semua sektor publiknya. Kendati demikian, untuk urusan hubungan luar negeri, pertahanan, masalah fiskal, dan masalah terkait hukum masih jadi wewenang Pemerintah pusat.

    Selanjutnya, dokumen perjanjian Helsinki ini ditengarai memuat enam pokok butir kesepakatan. Kesepakatan itu terdiri atas penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Hak Asasi Manusia (HAM), perihal amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Tak lupa pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh beserta penyelesaian perselisihan.

    Berdasarkan data diatas, kecil kemungkinan GAM akan kembali hidup. Karena mereka secara teguh mengakui kedaulatan NKRI. Bahkan, mereka juga menyatakan kesejahteraan terbangun pasca bergabung dengan Indonesia. Jika mereka masih tergiur untuk mengibarkan bendera yang identik dengan kelompok separatis ini, tentunya mereka tak akan mampu bertahan hingga 14 tahun setelah tandatangan perjanjian damai dengan Indonesia, bukan?

    Terlebih, Bendera Bulan Bintang ini memang dilarang oleh negara. Oleh sebab itu, jika larangan tersebut tetap dilakukan akan ada tindak pidana yang menjeratnya.

    Wilayah Aceh memang merdeka, namun mereka mengklaim jika kemerdekaan mereka tetap bersama Indonesia. Jadi, jika masih ada provokasi terkait pengibaran bendera larangan atau yang berindikasi ke arah gerakan separatis mereka tak ragu untuk melakukan penolakan maupun perlawanan. Hal itu dilakukan guna menunjukkan statusnya sebagai warga Indonesia.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    19 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 74 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.