Sepertinya ada yang gagal paham dan keliru mencatut nama Kementerian Pertahanan dalam menyelsaikan persoalan korupsi di tubuh TNI Kabarnya, ada sebuah organisasi kemasyarakatan yang meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, untuk mengusut dugaan korupsi di lingkungan TNI.

Perlu saya garisbawahi, pemberantasan korupsi merupakan upaya dan keinginan semua masyarakat untuk diusut secara tuntas. Sampai ke akar-akarnya. Tapi ketika ada yang meminta lembaga atau institusi pemerintahan yang notabene bukan wilayahnya untuk mengusut kasus korupsi, bagi saya keliru sekali.

Bagaimana alurnya sampai Menhan Prabowo melalui Inspektorat Jenderal yang kemudian mengambil bagian dari kasus yang dimaksud? Bukankah semua rakyat Indonesia paham, ada lembaga independen negara non pemerintah yang telah diberikan kewenangan itu.

Kata ‘mengusut’ seolah-olah menekankan pada kewajiban Menhan Prabowo dan Kementerian Pertahanan pada umumnya untuk melakukan hal tersebut. Ini yang makin keliru lagi dengan narasi seperti itu.

Seandainya, organisasi kemasyarakatan itu mengusulkan agar, Menhan Prabowo mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum atas dugaan korupsi di tubuh TNI sebagaimana yang dimaksud. Jika demikian, maka Kementerian Pertahanan tepat untuk melakukan upaya yang baik dalam mencegah maraknya koruspi. Bukan kemudian meminta Menhan Prabowo untuk mengusut kasus tersebut.

Sebaiknya. Terlepas dari dugaan kasus korupsi itu, organisasi tersebut lebih baik dan lebih eloknya menjadi salah satu partner Kemhan untuk ikut menjaga kedaulatan NKRI dan pertahanan nasional, dengan menghadirkan produk Alutista dalam negeri yang berkualitas baik (*)

Ikuti tulisan menarik Sayyidina Aliudin lainnya di sini.