Pernyataan Mahfud
Pernyataan Dubes RI  memperlihatkan bahwa sikap pemerintah  Indonesia  belum bergeser.  Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan,  Mahfud MD juga  menegaskan bahwa Rizieq Shihab selama ini tidak pernah melaporkan masalahnya ke Kedutaan Besar RI di Arab Saudi.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. Mahfud mengatakan ada penambahan kekayaan yang terjadi, sejak terakhir kali ia melaporkan LHKPN pada 2013 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

"Tidak ada. Saya sudah bicara dengan Kedubes," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin,  2 Desember 2019, seperti ditulis oleh antaranews.  Ia menyebutkan bahwa Rizieq tidak pernah datang ke KBRI karena Rizieq menganggap bahwa pemerintah ilegal. "Dia tidak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal, " ujar Mahfud.

Presiden ilegal dan rezim zalim
Soal presiden ilegal dan  rezim  zalim itu pernah diungkapkan Rizieq Shihab  lewat pidato yang disiarkan dalam milad FPI yang ke-21 pada 24 Agustus 2019. Rupanya hal itulah yang selalu dipersoalkan oleh pemerintah.  Berikut  beberapa petikan dari pidato Rizieq.

• “…Sudah satu tahun lebih resim yang zalim dan curang,  serta culas dan licik di Indonesia ini mengirim notice permintaan kepada Kerajaan Arab Saudi agar saya  dicekal dan tidak dizinkan pulang dari Saudi… Karena rezim  Indonesia ini pengecut   jika  saya pulang sebelum pilpres 2019 yang lalu, maka  dikhawatirkan bisa menanggu bahkan menggagalkan  segala   kecurangan pemilu yang sudah mereka rencanakan dan persiapkan dari jauh-jauh hari...
  
  
• Akibat permainan busuk intelijen Indonesia tersebut status saya kini menjadi over stay..karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sudah setahun lebih yang lalu tersebut.
  
  
• Bahkan saat rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia  agar mencekal saya hingg pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang.  Ya saya sebut..Presiden yang akan datang…yang akan dilantik pada Oktober 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim. 
  
  Oleh sebab itu, saya mendukung sepenuhnya hasil dan keputusan  ijtima ulama IV yang menyatakan menolak kekuasaan berdasarakan  kecurangan dan kezaliman. Saya mendukung juga sepenuhnya hasil ijtima ulama IV yang menyatakan menolak putusan hukum yang melanggar prinsip keadilan…karena memang justifikasi kecurangan dan kezaliman merupakan legalisasi kejahatan.
  
  
• …Saya serukan untuk segenap rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak mengakui kekuasaan siapapun  yang berdiri di atas kezaliman dan kecurangan. Jangan pernah mengakui  kekuasaan siapapun.. kepemimpinan siapapun.. yang berdiri di atas dasar kecurangan dan kezaliman “

Baca juga:
Erick Bereaksi Soal Pelecehan Pramugari Garuda: Diajak Karoake Direksi Hingga…

Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.