Selama tiga hari (7-9 Desember 2019) mengikuti Asia Pasific Trusted Media Summit 2019 di kantor Google di Singapura. Summit ini dihelat oleh International Fact-Checking Network (IFCN), First Draft dan Google News Initiative.
Seperti sebelumnya, summit ini mempertemukan pengelola platform media sosial (Google, Facebook, Youtube, Line, Whatsapp dan Pinterest) dengan media, CSO dan universitas yang bergerak untuk melawan mis/disinformasi yang merebak dalam lima tahun terakhir.
Lewat forum ini saya belajar banyak dari inisiatif sejumlah organisasi cek fakta di Asia Pasific tentang bagaimana upaya mereka melawan hoaks. Dari inisiatif teknologi, literasi hingga kerja-kerja kolaborasi. Termasuk menjumpai semakin banyak organisasi cek fakta yang tumbuh seperti di Cina, Taiwan, dan Jepang. Demikian pula dengan para penyedia platform yang mulai mau mendengar kritik dan masukan, agar tetap bertanggung jawab atas algoritma mereka yang menjadi salah satu faktor mengapa hoaks tersebar luas.
Tentu sudah kita tahu bersama bagaimana hoaks telah menjadi toxic dalam kehidupan di dunia nyata: polarisasi, intoleransi, konflik horizontal, hingga munculnya gerakan anti-vaksin. Munculnya organisasi pengecek fakta tentu bukan sekedar membantah klaim salah dan sesat. Misi besarnya adalah menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi publik di tengah tsunami informasi di internet.
Yang membanggakan, sejumlah organisasi di Indonesia mendapat banyak ruang untuk berbagi. Mafindo, misalnya, berbagi tentang bagaimana melakukan literasi anti-hoaks melalui ibu rumah tangga. Termasuk inisiatifnya membuat Chatbox yang barbasis di Whatsapp.
Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) berbagi tentang upaya menggelar training hoax-busting terhadap lebih dari 1.300 jurnalis dan 4 ribu mahasiswa di tahun ini. Juga soal bagaimana membuat kolaborasi antar news room untuk melawan hoaks. Saya sendiri membagi pengalaman bagaimana melakukan pemeriksaan fakta saat Pemilu 2019, dalam Election Panel bersama pembicara dari Filipina, India dan Australia.
Setelah Pemilu Amerika Serikat, hoaks politik memang telah menjadi isu dominan dalam berbagai diskusi publik dan penelitian terkait mis/disinformasi. Hoaks politik juga yang banyak mendorong lahirnya organisasi cek fakta, baik di media atau oleh CSO. Tanggung jawab para politisi dan partai politik sangat rendah untuk memerangi hoaks, sebab hoaks memang digunakan untuk mendulang suara.
Di Indonesia, hoaks politik telah digunakan sejak Pilpres 2014 dengan memainkan isu identitas. Kemudian lebih tajam pada Pilkada Jakarta 2016 dan berlanjut ke Pilpres 2019. Dalam presentasi, saya menduga bahwa hoaks politik juga akan meluas ke Pilkada serentak 2020 yang akan dihelat di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Selanjutya: Tantangan bagi pemeriksa fakta
Ikuti tulisan menarik Ika Ningtyas lainnya di sini.
