Sudah sah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan tidak ada lagi Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Menteri Nadiem mengubah cara main UN. Ke depannya: akan dilakukan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Yang patut dipahami adalah mengganti sistem UN, bukan hanya visi melahirkan murid yang potensial dan berkompeten. Murid lebih disasar muncul kemampuan dimilikinya untuk masa depan. Lebih obyektif menentukan penilaian kepada murid dari kondisi jenjang akademiknya bertahun-tahun.

Bukan sebatas diukur mutlak dan tunggal dari UN yang hanya berlangsung beberapa hari. Namun juga adalah menghempaskan (mental dan niat) mafia pendidikan yang berpotensi merusak wajah pendidikan Indonesia.

Mengubah UN akan membuat 'proyek' kecil dengan dalih les belajar tambahan, modul UN, kisi-kisi UN, tidak lagi penting. Peluang "Mafia Pendidikan" tertutup. Yakinlah.

Sebab, guru dan sekolah memiliki keleluasaan menentukan pola pendidikan untuk ketentuan kelulusan murid. Guru dan sekolah boleh berakselerasi menyusun skema pendidikannya yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan, serta kemampuan murid.

Sehingga tidak ada "kewajiban tambahan" untuk UN hanya karena guru dan sekolah saling berbeda skema menilai kualitas muridnya. Di situ, mafia pendidikan tidak punya ruang bebas lagi.

Keputusan Menteri Nadiem mengganti sistem UN memang menghempaskan Mafia Pendidikan.

Pola penyeragaman penentu kelulusan yang berpotensi jadi "proyek besar" seperti pengadaan alat tulis, komputer, atau kebutuhan lainnya untuk UN, makin sempit celahnya. Tidak lagi penting. Sebab masing-masing institusi pendidikan punya cara berbeda dalam skema kelulusan murid.

Dalam asesmen ini belum tentu membutuhkan berbagai perangkat "wajib" seperti pemberlakuan UN yang seragam.

Menteri Nadiem mengubah pola UN.

Menteri Nadiem menghempaskan mental Mafia Pendidikan. Terima kasih, Menteri Nadiem.*

Ikuti tulisan menarik Gadis Desa lainnya di sini.