Ia bahkan menargetkan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia pada 2020. Dengan konstelasi politik hasil pemilu 2019 lalu,  rencana tentu meleset.  Berikut ini  petikan pidato Rizieq pada 2017:

• “….Target jangka menengah… Nanti tahun 2019, manakala ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tolong jangan  pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam.   (Calon ) Presiden yang dekat ulama, dekat kiai, pro syariat Islam. Calon anggota Dewan juga yang pro syariat Islam.
  
  
• Maka itu, saya sedih. Saya kasih contoh.. Di Bogor umpannya.. Itu anggota DPR RI yang mewakili Bogor  ..orang non muslim. Kok bisa-bisanya orang non muslim menang di wilayah pemilihan muslim. Padahal Bogor itu kota kiai, kota santri, kota pesantren. 
  
  Itu sudah kita ingatkan pada  orang Bogor, nggak ada lagi orang Islam boleh milih orang kafir, baik untuk  presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota.. anggota DPR RI atau anggota DPRD. Nggak boleh.  Muslim hanya boleh pilih muslim. Dan bukan sembarang muslim yang kita piih. Muslim yang soleh, beriman, bertaqwa dan yang punya komitmen terhadap penerapan syariat Islam.
  
  Kalau ini kita lakukan, jadi nggak mesti nunggu  20 tahun… nggak mesti nunggu 30 tahun..   (Tahun) 2019…. Kalau  kalau bisa kita rebut secara  konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam  sudah bisa jalan di Indonesia.
  
  
•  Ingat sistem perundang-undangan Indonesia, yang buat DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang pro syariat Islma 60 persen.. apalagi 2/3, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya,  kemudian diskusi, berdebat… maka akan ada voting.  Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR..kita menang,  Jadi siapa bilang hukum Islam nggak bisa berlaku di Indonesia.  Bisa…. Dan harus kita lakukan secara konstitusional.
  
  
•  Kita mesti yakin… kerja sama…bahu membahu…jangan lagi saling menjatuhkan…  Semua siap bersatu…..siap bersaudara…. Siap merebut Indonesia….Takbir..."  ****

Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.