"Kami juga mengusulkannya  kepada Bapak Presiden karena hampir setiap tahun kita mengalami peristiwa yang rutin," kata Kepala BNPB, Doni Monardo, 3  Januari 2020.

 "Nah dengan adanya Inpres ini diharapkan nanti seluruh komponen pusat yang ada di daerah termasuk unsur TNI/Polri dapat mengingatkan pada para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah mulai dari kesiapsiagaan dan upaya-upaya mitigasi dan juga kewaspadaan,"  ujarnya.

Doni mengatakan Jokowi telah menugaskan Seskab Pramono Anung untuk mempercepat penerbitan Inpres ini. Dia pun menegaskan bahwa Inpres ini tidak hanya menyasar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang saat ini terdampak banjir. "Inpres nanti berlaku untuk nasional, bukan hanya daerah itu saja," pungkasnya.

Kalau kita riset, sejak 2014 hingga 2017, Pemeritah DKI selalu mengeluarkan  Peraturan Gubernur mengenai Kontinjensi Plan penanganan banjir.   Kontijensi Plan banjir itu dituangkan dalam Pergub No 39/2014, Pergub no. 14/2015, Pergub no. 30/2016, dan Pergub No. 15/2017.

Jadi setiap tahun ada update data fokus persiapan penanganan banjir di setiap kelurahan.   Hanya sejak 2018, tidak ada lagi pergub serupa.   Mungkin ada perubahan pola  kerja atau aturan. Yang pasti sulit menemukan pergub serupa  pada era sekarang.

Payung hukum itu  sebetulnya merupakan dasar BPBD bekerja.  Hanya, upaya menelusuri hal itu  juga terkendala lantaran sulit mengakses situs BPBD DKI, yakni bpbd.jakarta.go.id, alamat situs lembaga ini yang dicantumkan di media sosial.

Rupanya, memang ada perubahan pola penanganan.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penanganan banjir di DKI sudah berjalan sampai tingkat kelurahan.

"Sebenarnya di Jakarta itu, pengendalian tingkat lurah. Ini kan sebenarnya tingkat kota tapi di kasih nama provinsi, dan jangkauan dekat-dekat," ucap  kata Anies  kepada pers, 3 Januari 2020.

***

Ikuti tulisan menarik Andi Pujipurnomo lainnya di sini.