Revisi UU KPK Membuahkan Hasil, Barang Bukti OTT pun Terlindungi - Analisa - www.indonesiana.id
x

KPK

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 13 Januari 2020 15:28 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Revisi UU KPK Membuahkan Hasil, Barang Bukti OTT pun Terlindungi

    Dibaca : 1.169 kali

    Sandiwara antara Presiden dan DPR yang telah diduga, dalam rangka kongkalikong melemahkan KPK pun terbukti. Apa yang terbukti? 

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, bahkan bisa jadi dalam sejarah dunia, rencana penggeledahan tersangka OTT KPK, diumumkan oleh pihak berwenang. 

    Coba kita simak komentar pihak berkompeten dan memahami detil persoalan semacam ini. 

    "Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari-hari pasca OTT (Operasi Tangkap Tangan)," tulis mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam akun twitternya, @AbrSmd. 

    Cuitan Samad jelas sangat kecewa atas proses penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

    Melalui twitnya, Samad bahkan melampirkan tangkapan layar sampul epaper harian Kompas yang terbit Ahad (12/1/2020), dengan judul "Penggeledahan Dilakukan Pekan Depan". 

    Luar biasa, ini kejadian sangat luar biasa. Dalam berita tersebut, penggeledahan baru bisa dilaksanakan berhari-hari setelah KPK menangkap tangan delapan orang, termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020) lalu. Padahal mereka ditangkap karena kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

    Bagaimana mungkin, tujuan penggeledahan untuk menemukan bukti hukum secepat-secepatnya, malah diumumkan waktunya hingga sampai berhari-hari.  Biasanya, sebelum ini, OTT dan penggeledahan selalu berbarengan waktunya oleh penyidik KPK. 

    Atas kondisi ini, jangankan komentar Samad atau pakar-pakar hukum lain di Indonesia, rakyat awam saja tahu, bahwa cara seperti ini, memang jalan untuk menghilangkan jejak barang bukti. 

    Sangat jelas bahwa ditundanya penggeledahan, bahkan sampai diumumkan ke publik oleh penyidik KPK, pasti berpotensi membuat hilangnya barang bukti terkait perkara tersebut, yang akan dapat menguak keseluruhan masalah dan dalang-dalangnya. Yakin dan dapat dipastkan, barang yang ada kaitannya dengan kejahatan pasti sudah raib diamankan. 

    Sebelum pengumuman waktu penggeledahan, bahkan ada pihak juga yang mempertanyakan apakah sebelum OTT sudah ada Surat Izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK? Sangat kasar cara-cara "mereka". 

    Kini, nampak jelas, lembaran-lembaran kisah pelemahan KPK dan kemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dimulai. 

    Perubahan revisi UU KPK adalah hasil demokrasi yang merusak tatanan hukum di negeri ini. Penguasa elite dari partai politik berkolaborasi mengusai pemerintahan. Maka, tidak boleh ada pihak dan kelompoknya yang tertangkap karena korupsi yang memang sudah menjadi siasat untuk melanggengkan kedudukan kelompok "mereka." 

    Sangat di luar nalar, namun inilah faktanya, bahwa penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik musti mendapat izin dari Dewas KPK. Menjadi terang benderang pula, Dewas KPK ini, kini bertugas untuk siapa? 

    Secara terpisah, juru bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/1/2020). menerangkan bahwa:  "Izin dari Dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima," kata Ali. 

    Namun Ali enggan membeberkan lokasi mana saja yang hendak digeledah serta waktu pelaksanaanya. Ia berdalih hal itu tak bisa diungkap ke publik demi kepentingan penyidikan. Keren. 

    Sesuai penjelasan Ali, UU baru sangat jelas memperlambat kinerja KPK. Untuk penggeledahan harus seizin Dewas karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK baru, yang berbunyi: 

    "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas," bunyi pasal 47 UU KPK. Sebelum UU KPK baru berlaku, penggeledahan dilakukan tak lama setelah penangkapan. 

    Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat berlakunya UU yang baru justru menghambat kinerja KPK. UU baru membuat penggeledahan sejumlah tempat dalam perkara suap komisioner KPU menjadi lambat. "UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan persnya, Ahad (12/1/2020). 

    Kasus penggeledahan yang terhambat karena harus melalui prosedur izin Dewas KPK, sejatinya adalah tujuan Presiden yang dipesan oleh elite partai politik, sebab selama ini, para koruptor yang tertangkap adalah pejabat dan anggota DPR yang notabenenya berasal dari partai. 

    Kini, tertangkapnya paket koruptor antara komisioner KPU dengan orang partai, maka semakin jelas, bahwa UU KPK baru, dengan dihadirkannya Dewas KPK, sudah terbukti demi melindungi partai dan orang-oranya. 

    Perppu KPK bikinan Presiden dan DPR, sudah berhasil melindungi koruptor dari pihak partai dan KPU, jadi tujuan Presiden melemahkan KPK dan menyelamatkan partai dan KPU dari kecurangan pemilu selama ini, berhasil. 

    Apa lagi kira-kira yang akan diselamatkan oleh UU KPK yang baru berikutnya? Apakah mahasiswa dan rakyat akan tetap bungkam? 

    Kita tunggu. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Salsabila Zulfani

    2 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 124 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.