Revisi UU KPK Membuahkan Hasil, Barang Bukti OTT pun Terlindungi - Analisa - www.indonesiana.id
x

KPK

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 13 Januari 2020 15:28 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Revisi UU KPK Membuahkan Hasil, Barang Bukti OTT pun Terlindungi

    Dibaca : 611 kali

    Sandiwara antara Presiden dan DPR yang telah diduga, dalam rangka kongkalikong melemahkan KPK pun terbukti. Apa yang terbukti? 

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, bahkan bisa jadi dalam sejarah dunia, rencana penggeledahan tersangka OTT KPK, diumumkan oleh pihak berwenang. 

    Coba kita simak komentar pihak berkompeten dan memahami detil persoalan semacam ini. 

    "Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari-hari pasca OTT (Operasi Tangkap Tangan)," tulis mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam akun twitternya, @AbrSmd. 

    Cuitan Samad jelas sangat kecewa atas proses penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

    Melalui twitnya, Samad bahkan melampirkan tangkapan layar sampul epaper harian Kompas yang terbit Ahad (12/1/2020), dengan judul "Penggeledahan Dilakukan Pekan Depan". 

    Luar biasa, ini kejadian sangat luar biasa. Dalam berita tersebut, penggeledahan baru bisa dilaksanakan berhari-hari setelah KPK menangkap tangan delapan orang, termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020) lalu. Padahal mereka ditangkap karena kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

    Bagaimana mungkin, tujuan penggeledahan untuk menemukan bukti hukum secepat-secepatnya, malah diumumkan waktunya hingga sampai berhari-hari.  Biasanya, sebelum ini, OTT dan penggeledahan selalu berbarengan waktunya oleh penyidik KPK. 

    Atas kondisi ini, jangankan komentar Samad atau pakar-pakar hukum lain di Indonesia, rakyat awam saja tahu, bahwa cara seperti ini, memang jalan untuk menghilangkan jejak barang bukti. 

    Sangat jelas bahwa ditundanya penggeledahan, bahkan sampai diumumkan ke publik oleh penyidik KPK, pasti berpotensi membuat hilangnya barang bukti terkait perkara tersebut, yang akan dapat menguak keseluruhan masalah dan dalang-dalangnya. Yakin dan dapat dipastkan, barang yang ada kaitannya dengan kejahatan pasti sudah raib diamankan. 

    Sebelum pengumuman waktu penggeledahan, bahkan ada pihak juga yang mempertanyakan apakah sebelum OTT sudah ada Surat Izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK? Sangat kasar cara-cara "mereka". 

    Kini, nampak jelas, lembaran-lembaran kisah pelemahan KPK dan kemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dimulai. 

    Perubahan revisi UU KPK adalah hasil demokrasi yang merusak tatanan hukum di negeri ini. Penguasa elite dari partai politik berkolaborasi mengusai pemerintahan. Maka, tidak boleh ada pihak dan kelompoknya yang tertangkap karena korupsi yang memang sudah menjadi siasat untuk melanggengkan kedudukan kelompok "mereka." 

    Sangat di luar nalar, namun inilah faktanya, bahwa penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik musti mendapat izin dari Dewas KPK. Menjadi terang benderang pula, Dewas KPK ini, kini bertugas untuk siapa? 

    Secara terpisah, juru bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/1/2020). menerangkan bahwa:  "Izin dari Dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima," kata Ali. 

    Namun Ali enggan membeberkan lokasi mana saja yang hendak digeledah serta waktu pelaksanaanya. Ia berdalih hal itu tak bisa diungkap ke publik demi kepentingan penyidikan. Keren. 

    Sesuai penjelasan Ali, UU baru sangat jelas memperlambat kinerja KPK. Untuk penggeledahan harus seizin Dewas karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK baru, yang berbunyi: 

    "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas," bunyi pasal 47 UU KPK. Sebelum UU KPK baru berlaku, penggeledahan dilakukan tak lama setelah penangkapan. 

    Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat berlakunya UU yang baru justru menghambat kinerja KPK. UU baru membuat penggeledahan sejumlah tempat dalam perkara suap komisioner KPU menjadi lambat. "UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan persnya, Ahad (12/1/2020). 

    Kasus penggeledahan yang terhambat karena harus melalui prosedur izin Dewas KPK, sejatinya adalah tujuan Presiden yang dipesan oleh elite partai politik, sebab selama ini, para koruptor yang tertangkap adalah pejabat dan anggota DPR yang notabenenya berasal dari partai. 

    Kini, tertangkapnya paket koruptor antara komisioner KPU dengan orang partai, maka semakin jelas, bahwa UU KPK baru, dengan dihadirkannya Dewas KPK, sudah terbukti demi melindungi partai dan orang-oranya. 

    Perppu KPK bikinan Presiden dan DPR, sudah berhasil melindungi koruptor dari pihak partai dan KPU, jadi tujuan Presiden melemahkan KPK dan menyelamatkan partai dan KPU dari kecurangan pemilu selama ini, berhasil. 

    Apa lagi kira-kira yang akan diselamatkan oleh UU KPK yang baru berikutnya? Apakah mahasiswa dan rakyat akan tetap bungkam? 

    Kita tunggu. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.