#SeninCoaching: Lobster, Kasus Natuna, dan China Punya Utang Sejarah kepada Indonesia - Analisa - www.indonesiana.id
x

Asah terus pikiran dan hati, menjadi setajam katana, pedang para samurai

Mohamad Cholid

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 14 Januari 2020 06:04 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • #SeninCoaching: Lobster, Kasus Natuna, dan China Punya Utang Sejarah kepada Indonesia

    Dibaca : 3.975 kali

    #Leadership Growth: It is About Integrity and Decision

    Mohamad Cholid, Practicing Certified Executive and Leadership Coach

     

    Lobster mengingatkan kenangan istimewa. Bersama seorang paman yang tengah mengikuti fellowship di Harvard University, kami dari Boston bermobil ke Maine, AS, pada akhir musim dingin sekian tahun silam, makan lobster, kuliner top di sana, dan seafood lainnya. Saat itu udara dingin memagut Maine, dekat Samudera Atlantik.

    Lobster juga mengingatkan masa kecil di kampung, sebuah kota kabupaten di pantai utara Jawa. Dengan anugerah Tuhan, keluarga kami dimudahkan menikmati lobster dan jenis seafood segar lainnya.

    Kedua kenangan itu muncul karena lobster jadi isu nasional sekarang, terkait upaya relaksasi larangan ekspor benihnya.

    Lobster hidup di dasar laut, kecenderungannya tinggal di balik karang untuk berlindung dari predator dan gejolak alam. Sebagaimana mahluk hidup lainnya, termasuk bahkan umat manusia dalam ikatan puak dan nation state, lobster juga menguasai teritori untuk menjamin kehidupan – kadang bisa pula timbul konflik dengan sesamanya.

    Dalam sistem saraf lobster sudah terbentuk perilaku defensif dan agresif yang kompleks. Saat bersitegang dengan sesamanya, satu sama lain akan bersijingkat mirip dua petinju berhadapan di ring. Masing-masing akan mengangkat cakar/japit (lengan utama yang besar dan ujungnya seperti tang), mundur selangkah, maju lagi, lalu adu cakar. 

    Pada saat itu, kedua pihak akan menyemprotkan cairan dari bawah mata ke arah lawan. Cairan tersebut untuk saling mengingatkan tentang ukuran diri masing-masing, jenis kelamin, kesehatan, dan mood. Selain ukuran cakar, semprotan cairan bawah mata tersebut juga memastikan, lobster yang kondisinya kurang fit atau kurang agresif harap tahu diri untuk mundur. Ini resolusi konflik level satu.

    Jika di tahap itu ketegangan belum beres, mereka masuk ke relosusi tahap dua. Sungut masing-masing akan bergerak-gerak, cakar dimajukan untuk menyerang. Lobster yang mundur selangkah akan balik menyerang. Setelah beberapa ronde, lobster yang kemudian grogi dan merasakan meneruskan perkelahian bisa merugikan, ia akan memilih mundur dan mencari peruntungan di teritori lain.

    Kadang terjadi kombat, pertempuran. Kedua lobster yang berseteru saling menyerang menggunakan cakar masing-masing. Di resolusi level tiga ini, lobster yang yakin menang akan membiarkan lawannya tahu diri untuk tunduk.

    Kalau tidak ada yang mundur, kedua lobster masuk ke resolusi level empat: saling menyerang dengan sengit, cakar mencengkeram sungut atau kaki, sampai salah satu atau keduanya mengalami kerusakan tubuh.

    Lobster yang kalah mengalami konsekuensi parah, teruk. Pemenang mungkin juga mengalami kerusakan di tubuhnya, tapi proses kimia di otaknya membuat mental dan badannya cepat tegak kembali.

    Perilaku pemenang dan yang kalah serta teruk, dipengaruhi oleh dua zat kimia di sistem saraf mereka, yaitu serotonin dan octopamine. Pemenang memiliki serotonin lebih banyak ketimbang octopamine. Karena serotonin berpengaruh pada postur fisik, lobster pemenang akan tampak lebih tegak dan menakutkan. Dalam penelitian, jika lobster yang sempat kalah disuntik serotonin, ia akan bisa tampil lebih garang, berani berkelahi lagi dengan lebih gigih dan lama.

    Dinamika lobster dalam habitat mereka itu diungkapkan oleh Jordan B. Peterson, psikolog klinis yang melakukan riset bertahun-tahun termasuk menyangkut neurochemistry. Ia menghasilkan buku “12 Rules for Life, An Antidote to Chaos” (2018) – buku ini terjual lebih dari tiga juta jilid. Tentang perilaku lobster, Jordan mengutip, antara lain, dari “Serotonin and aggressive motivation in crustacean: Altering decision to retreat”, hasil penelitian Huber, R., Smith, K., Delago, A., Isaksson, K., & Kravitz, E. A. (1997). 

    Apa hubungan cerita tersebut dengan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia?

    China sesungguhnya sudah mengincar Natuna sejak puluhan tahun silam, seiring dengan agresivitasnya menguasai Kepulauan Spratly (dengan mengabaikan protes Filipina, Vietnam, Malaysia).

    Saat mulai memasuki Spratly sekitar 30 tahun silam, China mengaku “nelayan” mereka kesasar – padahal “nelayan” itu sesungguhnya anggota Angkatan Laut China. Sekarang, setelah bertahun-tahun “para nelayan” China ke sana, di Spratly sudah ada pangkalan militer China termasuk landasan pesawat terbang.

    Ada indikasi China mencoba-coba mengulangi manuver seperti di Spratly dalam upaya untuk merebut Natuna dari Indonesia – antara lain berpegang pada peta antik zaman kekaisaran dulu. Anda bayangkan, kalau semua negara dan bangsa di dunia meggunakan peta ratusan tahun silam (yang mungkin saja hoax, disesuaikan dengan nafsu hegemonis penguasa sekarang), lalu mengklaim wilayah negara lain, apa jadinya dunia ini, apa tidak menimbulkan konflik antar bangsa?

    ZEE Natuna, yang diincar China, sesungguhnya bukan wilayah penangkapan ikan untuk “nelayan” mereka, tapi karena ada gas dibawah dasar lautnya. Perilaku China itu ibarat lobster yang coba-coba masuk ke teritori pihak lain.

    "Kita punya gas bumi di Natuna yang bila diolah nilainya lebih dari 200 TCF (trilion cubic feet)," kata Kurtubi, seorang ahli bidang energi, di sela-sela diskusi “Pantang Keok Hadapi Tiongkok” di Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

    Dibanding Blok Masela, kata dia, Natuna menyimpan cadangan empat kali lipat lebih banyak. Data yang dihimpun Tempo dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, potensi sumber daya gas di East Natuna sekitar 46 TCF.

    Kalangan ahli energi AS, berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan citra satelit, memprediksi harta karun gas di bawah laut Natuna jika diolah nilai totalnya milyaran dolar AS. Wallahu alam.

    Kelihatannya China punya kalkulasi lain untuk menghadapi Indonesia dalam hal Natuna, maka segera hengkang. Beda dengan caranya mencaplok Spratly – dimana Malaysia, Filipina, dan Vietnam tampak kurang berani. 

    Ibarat lobster yang bernafsu memasuki teritori pihak lain, China mundur setelah tahu Indonesia punya “serotonin” (sumber daya untuk menang) lebih meyakinkan. 

    Minimal ada tiga sumber “serotonin” Indonesia. Pertama, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menegaskan perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.  

    Kedua, ketegasan para pemimpin Indonesia. Antara lain Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah mereka di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud.

    Selain pernyataan tersebut, pemerintah juga sudah menyiapkan kapal-kapal “nelayan” untuk menghadapi “nelayan” China yang mau menjarah laut Natuna. Karena intelijen Indonesia sebenarnya sudah bertahun-tahun punya catatan pola tindak dan indikasi China mau masuk ke Natuna. Selanjutnya, sesuai saran para pakar hukum internasional, Indonesia juga tidak perlu bekerja sama dengan China kalau mau mengolah gas di Natuna.

    Sebenarnya, kalau sampai terjadi konflik, China yang akan mengalami kerugian besar – mereka lebih butuh kita ketimbang kita memerlukan pihak sana. Peluang investasi di Indonesia sangat memikat bagi Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa kalau akibat konflik para pemimpin terpaksa harus mengusir orang-orang RRT yang seolah-olah investasi dan berdagang di wilayah NKRI.

    Ketiga, China sesungguhnya punya utang budi kepada Indonesia. Jika bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa eksistensi sebuah nation state dalam pergaulan antar bangsa sangat ditentukan oleh keanggotaannya di PBB, maka China kalau ngotot masuk ke Natuna tanpa mengindahkan adab pergaulan internasional, mereka bisa dianggap bangsa yang tidak tahu diri.

    Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan untuk menentukan keanggotaan China (The People’s Republic of China) di PBB, dengan mengeluarkan Taiwan (Republic of China) dari perserikatan. Ini merupakan utang sejarah China kepada Indonesia.

    Faktanya ini: Menteri Luar Negeri Adam Malik pada 1971 menjadi Ketua Sidang Umum PBB (President of the United Nations General Assembly). Dalam perjalanan Jakarta – New York, Adam Malik mampir di Hongkong.

    Saat itu seorang tokoh di belakang layar yang kemudian dikenal sangat berjasa dalam pemulihan hubungan diplomatik Indonesia – China, menitipkan pesan dari Beijing untuk Adam Malik. Dengan kepiawaiannya mengorkestrasi proses rapat-rapat di PBB, Adam Malik berhasil memastikan PRC (RRT) masuk PBB, dengan menggusur Taiwan – boneka AS (waktu itu sampai beberapa tahun kemudian).

    Dengan fakta sejarah tersebut, kalau China menerabas masuk ke wilayah kedaulatan RI dan timbul konflik, maka apakah Anda punya istilah lebih baik selain sebutan bahwa para penguasa di Beijing telah lepas kendali diri atau berpaling dari peradaban?

    Kepemimpinan itu soal adab, Bro.

    Pemimpin yang berintegritas biasanya juga lebih tegas, dapat melihat konteks setiap tantangan, lebih dari sekedar memahami kontennya.

     

    Mohamad Cholid  adalah Head Coach di Next Stage Coaching.

    • Certified Executive Coach at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching
    • Certified Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment

    Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman

    (http://id.linkedin.com/in/mohamad-cholid-694b1528)

    (https://sccoaching.com/coach/mcholid1)

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    10 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 47 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)