Kisah Pembubaran Petral, Perang Total Berantas Mafia Migas - Analisa - www.indonesiana.id
x

Kapasitas dan efisiensi kilang

frans komodo

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 14 Januari 2020

Selasa, 14 Januari 2020 13:36 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kisah Pembubaran Petral, Perang Total Berantas Mafia Migas

    Dibaca : 605 kali

    Sentilan Presiden Jokowi tentang "Mafia Migas" karena kejengkelannya atas gagalnya Indonesia membangun kilang minyak sehingga defisit neraca perdagangan akibat membengkaknya impor BBM menjadi perhatian banyak pihak dan konsisten di awal tahun 2020 masih mendominasi pembicaraan dan pemberitaan, meskipun ada bencana banjir dan longsor diberbagai daerah di Indonesia.

    Gebrakan Menteri BUMN yang mengkocok ulang posisi Komisaris dan Direksi BUMN strategis seperti Pertamina, PLN dan lainnya ditambah masuknya komisaris yang berasal dari nama-nama beken di mata publik dan mantan pejabat penting seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta, Chandra Hamzah mantan Pimpinan KPK dan lainnya, mendorong publik dan pengamat untuk semakin memelototi mafia migas yang telah dilontarkan oleh Presiden Jokowi.

    Kilang Minyak gak bisa dibangun atau (bahasa halusnya) belum jadi, padahal salah satu yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya 2014-2019. Masa awal pemerintahannya disuguhi dengan defisit neraca perdagangan dengan salah satu sumber adalah impor BBM. Masuknya Ahok, menggairahkan kembali ingatan publik agar kinerja Pertamina meningkat dan mampu memberantas mafia migas.

    Kegusaran Jokowi bahwa di periode pertama pemerintahan gagal membangun kilang minyak sehingga menjadi beban di periode kedua pemerintahannya adalah wajar. Sebagai sektor yang menjadi pendorong ekonomi dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka BBM adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pemerintahan.

    Ditengah situasi produksi migas yang masih fase menurun dan menurut data yang dipublikasikan oleh SKK Migas, produksi diangka 700 ribuan barel yang telah berlangsung selama beberapa tahun, akan terjadi lagi sampai tahun 2025. Mulai tahun 2025 meningkat diatas 800 ribu barrel dan di tahun 2030 akan mencapai 1 juta barrel.

    Maka wajar di periode kedua pemerintahannya, Jokowi ngebet betul untuk bisa membangun kilang minyak. Ini bisa menjadi milestone keberhasilan kepemimpinannya setelah pasca reformasi, di era Jokowi bisa membangun kilang minyak. Sebagai catatan, kilang minyak terakhir yang dibangun adalah kilang Balongan tahun 1994 di jaman Soeharto.

    Membangun kilang apakah sulit? Kelihatan di era pertama pemerintahan Jokowi yang menargetkan membangun kilang. Pasca pergantian Direktur Utama PT Pertamina dari Karen Agustiawan ke Dwi Soetjipto tanggal 28 Nopember 2014. Di awal tahun 2015 pada bulan Juni 2015 pasca mengumumkan pembubaran Petral, Dwi Soetjipto mengumumkan 5 pilar strategis transformasi Pertamina, dengan salah satu program utama adalah membangun kilang minyak (baru maupun modifikasi) dengan target tahun 2025 Indonesia memiliki kilang dengan kapasitas 2 juta barrel per hari atau dipeekirt akan surplus sekitar 200 ribu barrel dengan standar produk Euro 5. Sehingga Indonesia tidak lagi impor BBM tapi bisa diekspor ke negara lain.

    Presiden Jokowi sangat mendukung gagasan Dirut Pertamina saat itu untuk Indonesia Mandiri dengan memiliki kilang minyak yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Ramailah kalangan yang tidak menginginkan Indonesia punya kilang minyak sendiri mempersoalkan kemandirian energi tersebut. Pihak-pihak yang tidak senang, tentu sebagian adalah mafia Migas menyampaikan bahwa membangun kilang tidak ekonomis, bahan baku minyak mentah dari mana? Sedangkan produksi minyak nasional hanya 800 ribu barrel sedangkan kebutuhan bahan baku kilang 2 juta barrel. Uangnya darimana?

    Membangun 300 ribu barrel kilang butuh investasi US$ 12 milyar? Jika nambah kapasitas 1,2 juta barrel akan membutuhkan US$ 48 milyar atau sekitar Rp 600 triliun sedangkan laba Pertamina sekitar Rp 30 triliun?.

    Atas pertanyaan itu, Dwi Soetjipto menjawab dengan jurus :
    - Singapura "tidak punya" setetes minyak, tapi memiliki kapasitas produksi 1,1 juta barrel.

    - Apakah hitungan membangun kilang di Singapura berbeda dengan di Indonesia? Mestinya membangun kilang di Indonesia lebih murah dibandingkan di Singapura. Logika sederhana saja.
    - Konsumsi BBM Singapura hanya sekitar 150 ribu barrel. Lalu kemana selisih kapasitas produksi yang lebih dari 1 juta? Dibuang ke laut? Apa diminum? Tentu saja sebagian besar di ekspor ke Indonesia (Baca : Indonesia impor BBM sekitar 800 ribu barrel dari Singapura). Makanya satuan yang digunakan adalah MOPS (cari sendiri arti MOP?. Arti "S" adalah Singapura).
    - Nelson Competitive Index Kilang Pertamina rendah, artinya hasil produk (yield) akan rendah dan kualitas BBM rendah. Sehingga program Pertamina era Dwi soetjipto selain menambah kapasitas kilang, juga meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar EURO 5 melalui program RDMP di Kilang Balikpapan, Dumai, Cilacap dan lainnya.
    - Para Insinyur dan teknologi Kilang Pertamina mulai diuji coba untuk membuat solar dari CPO kelapa sawit. Sehingga kelak meskipun produksi minyak mentah belum signifikan, maka bisa digantikan oleh CPO seperti yang saat ini gencar dilakukan Pertamina.
    - Program Quick Win efisiensi dan perubahan mindset Pertamina yang dilakukan Dwi Soetjipto membuahkan hasil. Di tahun 2016 saat harga minyak dunia masih rendah dibawah US$ 40 per barrel dan memangkas pendapatan Pertamina sampai 40%, "Justru keuntungan Pertamina naik 100%" mencapai US$ 3,15 milyar atau sekitar Rp 42 triliun (terbesar sejak Pertamina berdiri dan Pertama kalinya mengalahkan laba Petronas).

    Petral bubar, pesta mafia migas selesai. Sepakb terjang Dwi Soetjipto semakin membahayakan para mafia. Lalu perlawanan balik dilakukan dan puncaknya Dwi Soetjipto dicopot dari posisinya sebagai Dirut Pertamina pada bulan Februari 2017. Untuk mengubur dalam-dalam jejak-jejak siapa saja yang memposisikan melawan mafia migas, maka kemanapun dia, selama masih memegang jabatan publik maka akan di serang terus. Meskipun serangan tersebut tidak didasari atas data dan fakta kebenaran, tetapi hanya berdasarkan "data tidak jelas" yang penting jadi amunisi untuk menyerang.

    Maka perlu untuk selalu meningkatkan literatur dan literasi agar generasi penerus bisa mengambil pelajaran yang baik dan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Selamat bekerja Pak Erick Tohir, selamat membenahi Pertamina dan jangan mengulang apa yang dilakukan oleh pendahulu Anda.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.