Lucunya Narasi-narasi yang Terus Bersembunyi di Balik UU KPK Baru - Analisa - www.indonesiana.id
x

KPK

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 15 Januari 2020 06:08 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Lucunya Narasi-narasi yang Terus Bersembunyi di Balik UU KPK Baru

    Dibaca : 903 kali

    Buntut dari kasus OTT KPK yang menangkap Komisioner KPU dan anggota partai politik, semakin liar. Selain kini rakyat jengah dan semakin rendah tingkat kepercayaan kepada KPU, KPK, dan partai politik yang terlibat, rakyat juga semakin paham atas maksud skenario mengapa Presiden dan DPR harus merevisi dan mengesahkan UU KPK yang baru. 

    Apalagi maksudnya kalau bukan demi menyelamatkan orang-orang partai yang memang ahli korup dengan berlindung di balik kata-kata hukum yang diciptakan bukan untuk membela rakyat, namun hukum justru memihak kelompok mereka. 

    Kini, narasi-narasi yang berlindung di balik UU KPK yang baru, semakin dibaca, semakin di dengar, semakin lucu. Semakin membikin rakyat tertawa. 

    Atas apa yang kini terjadi, lemahnya KPK melakukan tugasnya, siapapun pihak dari pemerintah, DPR, hingga orang-orang partai, justru ada orang partai yang juga anggota DPR bahkan pernyataannya dalam kondisi siaran langsung televisi petang ini, Selasa (14/1/2019), menganggap langkah KPK dibilang "ugal-ugalan" dan ada yang dendam. 

    Sikap oknum ini, yang biasa disebut sebagai elite partai, justru bukan semakin meredam suasana dan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, semakin memperuncing masalah. 

    Pertanyaanya, mengapa ada sikap semacam itu dari orang yang selama ini "dianggap", dan menjadi anggota DPR pula? 

    Bila, memang bicara menentang, nada tinggi hingga membalikkan keadaan, dan terus bersembunyi d balik UU KPK baru yang memang "lemah" hingga malah menuduh-nuduh dan mengatakan ada yang dendam, apa ini bukan sekedar upaya demi mengalihkan perhatian atas fakta korupsi yang sebenarnya dari pihak yang terkena OTT? 

    Mengapa pihak-pihak yang terus pasang badan semakin membikin resah dan terus mencari pembenaran demi membela diri, meski faktanya sudah teridentifikasi tercium boroknya? 

    Wahai pihak yang memang membikin skenario lemah, pihak yang terus mencari pembenaran dengan selalu bersembunyi di balik kata-kata hukum UU KPK baru, rakyat awam pun paham apa maksud skenario dan sandiwara kalian.  Setop menghindar, setop membela diri, setop membikin narasi yang malah bikin resah.  Sebab, apapun pembelaan dan narasi kalian, kita paham maksudnya. 

    Bagaimana Bapak Presiden? UU KPK baru yang Bapak sahkan, sudah membikin masalah, lho. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    19 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 74 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.