Kasus korupsi di negeri ini sepertinya memang tak pernah selesai, satu kasus dibongkar masih ada kasus lainnya, seperti sudah menjadi rantai dalam kehidupan politik di negeri ini.
Setiap dekade pemerintahan tidak pernah luput dari berita korupsi. Banyak tokoh yang giat mengkampanyekan anti korupsi, malah mereka adalah pelaku korupsi. Banyak pula dari politisi yang mengaku paling Pancasila dan mengajak merawat Pancasila, tapi justru merekalah yang mencederai Pancasila dengan kasus korupsi yang mereka lakukan.
Di tahun 2019 lalu misalnya, digemparkan oleh operasi tangkap tangan dilakukan KPK terhadap Rohamahurmuzy, yang merupakan ketua dari salah satu partai yang berlatar belakang Islam dan nasionalis, katanya. Mengaku paling Pancasilais tapi nyatanya juga tertangkap karena suap dan korupsi. Belum terhitung lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak kepala daerah dan pejabat daerah lainnya.
Tahun 2020 ini pun kita dikabarkan bahwa KPK berhasil mengungkap kasus Jiwasraya, salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia, merugikan negara lebih dari 13,7 triliun rupiah. Tentu ini bukan kerugian yang sedikit, setara dengan anggaran pembangunan tol trans Jawa dan trans Sumatra. Kita bayangkan begitu panjangnya jalan tol trans Jawa dan jika disambung dengan jalan tol trans Sumatra, seperti itulah kerugian negara akibat dari kasus korupsi Jiwasraya ini.
Selang beberapa Minggu KPK berhasil melakukan OTT kepada mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Operasi tangkap tangan dilakukan KPK atas kasus dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antar waktu dari fraksi PDIP. Pastinya Wahyu Setiawan tidak sendiri, KPK sudah mengantongi beberapa nama lainnya yang diduga kuat bekerja sama dalam kasus suap tersebut.
KRISIS MORALITAS
Kasus demi kasus korupsi sudah menjadi rentetan kasus yang terdengar tak asing bagi rakyat Indonesia. Rakyat bahkan sudah pandai mengarang lagu hanya dengan kata "korupsi", karena sudah menjadi nyanyian yang selalu terngiang. Terlebih di era digital ini masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi melalui berbagai media televisi, media cetak maupun internet.
Pertanyaan polos yang muncul dari benak kita sebagai masyarakat awam adalah dari sekian banyak pelaku korupsi yang ditangkap KPK dan dijobloskan ke penjara, mengapa tidak dapat memberikan pelajaran bagi para pelaku dan pejabat negara lainnya agar tidak melakukan korupsi?
Apa yang membuat para pejabat negara ini tidak gentar bahkan tidak takut melakukan korupsi?
Korupsi semakin menjadi-jadi bahkan jeruji besi pun seakan seperti hotel berbintang bagi para koruptor, ia merindukan beristirahat di hotel itu dengan tenang sambil rebahan, bercengkrama atau sekedar menyeduh kopi hangat dengan sesama koruptor, santuy.
Prof. Salim Said pernah mengungkapkan bahwa yang membuat Indonesia tidak pernah maju lantaran para pejabatnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena "makan duit negara".
"Nah, semua pejabat yang ada di parlemen dan eksekutif itu disumpah secara agama. Tetapi kemudian melanggar sumpah, karena tidak takut pada Tuhan, jadi negara ini tidak maju itu jangankan KPK, Tuhan saja tidak ditakuti", Ujar Prof Salim said ketika menghadiri ILC.
Para koruptor rata-rata adalah orang cerdas, berpendidikan tinggi bahkan di antara mereka memiliki riwayat pendidikan agamanya bagus, lantas mengapa belum mampu menjadi benteng terhadap krisis moralitas dari korupsi yang mereka lakukan?
Apakah pemahaman agama yang mereka pahami belum cukup membuat mereka takut pada Tuhan? Ataukah pemahaman agama mereka justru menjadikan mereka melawan Tuhan? Mereka bebas berkorupsi, karena menganggap Tuhan maha pengampun dan dapat menebus dosa mereka di hari tuanya.
Mungkin saja kata professor Salim Said benar bahwa Tuhan saja tidak mereka takuti, apalagi hanya KPK. Mindset seperti ini bagi para pejabat negara telah membudaya dan menjadi rahasia umum di antara para pejabat negara.
Di hadapan rakyat mereka mengaku berjuang untuk rakyat, tapi ketika bersama dengan sesama pejabat mereka hanya mengobrolkan agar bagaimana menjadi untung dan kaya raya, modal kembali berkali-kali lipat setelah sekian banyak modal yang mereka habiskan untuk menjadi pejabat negara, dari sinilah bukti bahwa semakin langgengnya kapitalisme dan bobroknya sistem demokrasi ini.
Selanjutnya: Rusaknya Sistem Kapitalisme
Ikuti tulisan menarik Irfansyah Masrin lainnya di sini.
