Sebenarnya adonan siapa, budaya benar disalahkan, salah dibenarkan?
Hampir di semua aspek dan bidang, lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kini penuh dengan perdebatan (berbantahan) tentang kebenaran dan kesalahan. Yang sudah benar, terus digoreng agar teropini salah. Sementara yang salah, terus diaduk-aduk supaya dianggap benar.
Dalam suatu kasus, pihak yang bersalah terus berdalih membenarkan dan membela diri, bahkan malah sebaliknya mencari kambing hitam lain demi menutupi kesalahannya dan membela diri dari salahnya. Di sisi lain, pihak yang benar justru dipojokkan, diserang dari berbagai arah, agar kebenaran hilang dan berubah menjadi pihak yang bersalah.
Lebih dari itu, demi menutupi kesalahan dan mengalihkan "perhatian" maka diciptalah rekayasa masalah. Padahal, tanpa ada rekayasa masalah, hal-hal yang bukan masalah saja, dipersoalkan agar menjadi masalah.
Sementara, hal-hal yang benar-benar masalah, bila itu datangnya dari pihak tertentu pasti akan ditutupi dan dialihkan. Namun, bila datangnya masalah dari pihak tertentu lainnya, demi menguntungkan pihak tertentu yang lainnya lagi, maka masalah akan dilebarkan demi mengambil keuntungan.
Menyangkut semua masalah yang terus menjadi bahan berbantahan di negeri kita, maka bila dibuat rating nya, yakin masalah politik dan korupsi menduduki peringkat teratas dan terus tak tertandingi. Bicara masalah politik dan korupsi di Indonesia, semakin ke sini, semakin sulit diurai dan terus menjadi benang kusut.
Berbagai perdebatan hingga pertentangan yang menjurus ke arah berseteru, baik antara individu di dalam lingkungan keluarga, antara lingkungan masyarakat, antara elite partai politik, antara partai politik, antara lembaga tinggi negara, antara persoanal pemerintah, antara anggota DPR hingga masalah terkini dengan KPK, semua terus berkembang ke arah yang negatif.
Mirisnya, semua pihak yang berdebat, bersengketa, berseteru, sampai akibatkan konflik, selalu mengedepankan perasaan ego merasa paling, hebat, pintar, dan benar. Parahnya, sikap yang merasa paling hebat, paling pintar, paling benar, paling jujur, dan paling-paling lainnya, justru paling mengemuka dan berada di barisan paling depan, karena itulah politik mereka, lengkap dengan intriknya.
Teraktual, deskripsi dari perasaan paling itu, sangat nampak dalam panggung sandiwara tertangkapnya komisioner KPK dan anggota partai politik karena kasus Pergantian Antar Waktu (PAW). Siapa yang kini sedang berjuang untuk menghindar dari masalah, menutupi masalah, lari dari kesalahan, hingga membalikkan keadaan dengan mempersalahkan pihak lain?
Sungguh, karut-marut ini, semakin menunjukkan bahwa arah dan tujuan para elite partai politik yang sedang bermasalah, memang hanya berpikir demi kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri.
Uniknya, dengan semua kondisi yang kini sedang terjadi, pemimpin yang diharapkan oleh rakyat, malah tak nampak turun tangan. Malah, mendukung dan mengizinkan anggota kabinetnya bergabung ikut dalam kelompok perseteruan. Bagaimana mungkin, pejabat pemerintah malah kembali turun ke partai dan turut dalam masalah yang sudah membikin gerah semua rakyat Indonesia.
Di mana posisi pemimpin dan pemerintah kita yang seharusnya menjadi pengayom dan penyelesai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Mengapa mereka malah semakin tak tahu malu, meski tahu dan menyadari bahwa semua rakyat yang tak memihak dan obyektif pada masalah yang ada, sedang menonton panggung sandiwara yang tak menghibur pun tak lucu.
Penuh adegan dan lakon justifikasi, pembenaran yang hanya diyakini oleh kelompok mereka sendiri, dengan membalikkan keadaan, dan terutama selalu berlindung di balik kata-kata hukum, Undang-undang yang mereka ciptakan untuk menguntungkan kelompok mereka juga.
Herannya, mengapa rakyat terkesan diam?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
