Suap Rp 400 Juta dan Motif Jadi Anggota DPR - Viral - www.indonesiana.id
x

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Rapat tersebut dihadiri 285 dari total 575 anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 20 Januari 2020 08:35 WIB
  • Viral
  • Berita Utama
  • Suap Rp 400 Juta dan Motif Jadi Anggota DPR

    Dibaca : 1.196 kali

     

    Media massa memberitakan, nilai suap yang diterima WS, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, sebesar Rp 400 juta. Diberitakan, uang itu digunakan untuk memuluskan keinginan politikus untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Awam tentu bertanya: mengapa seseorang begitu mudah mengeluarkan uang sebanyak itu agar dapat menjadi anggota DPR? Apa sesungguhnya motivasi politikus ini sehingga sedemikian berhasrat untuk duduk di kursi DPR?

    Motivasi seseorang untuk menjadi anggota DPR jarang diungkap ke hadapan publik. Apakah ia betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, ataukah ia ingin terlihat terhormat di hadapan masyarakat, ataukah ia sekedar mengikuti trend para selebritas yang ramai-ramai terjun ke dunia politik, ataukah ia punya tujuan lain yang sifatnya pribadi?

    Pertanyaan mengenai motivasi menjadi relevan ketika kita tahu seseorang begitu mudah mengeluarkan Rp 400 juta untuk mempermudah jalannya menuju Senayan. Pertanyaan serupa juga berlaku bagi orang-orang yang sanggup menghabiskan miliaran rupiah agar bisa menjadi bupati, walikota, ataupun gubernur. Apa sesungguhnya motivasi mereka?

    Bagi sebagian orang, Rp 400 juta itu uang kecil, sehingga ia rela dan mudah merogoh sakunya untuk menyuap. Bagian sebagian lainnya, Rp 400 juta itu uang besar, sehingga ia tergiur untuk menerimanya meski ia mempertaruhkan integritas dan mengambil risiko hukum. Sebagian orang mungkin selamat ketika melakukan praktik suap-menyuap, tapi sebagian lainnya bisa bernasib apes seperti dialami WS—apa lagi jika ia tidak memiliki dukungan politik sehingga akan mudah ditekuk.

    Jika bermaksud memperjuangkan kepentingan rakyat, bukankah ia akan menempuh cara-cara yang mendukung tujuan itu? Artinya, proses sama pentingnya dengan tujuan—bahkan proses lebih penting, sebab sekalipun seseorang telah menempuh jalan demokratis belum tentu ia mencapai tujuannya. Namun, sekalipun ia gagal meraih tujuan, ia telah menjalani proses dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara.

    Jikalau tidak diketahui publik, integritas dan risiko hukum bukan persoalan karena hal-hal yang menabrak aturan tidak terungkap oleh media. Atau, jika ia orang kuat atau didukung orang kuat, maka risiko itu juga bisa diperkecil. Bagaimana jika ia hanya sekedar bidak atau pion yang sewaktu-waktu dapat dilempar keluar dari arena permainan, dikorbankan untuk menyelamatkan kuda atau gajah, lalu ia diganti oleh bidak lainnya?

    Orang banyak juga bertanya-tanya: apakah praktik semacam ini hanya puncak dari gunung es? Amat sedikit yang terlihat, sementara yang tertutup es sungguh berjibun? Seberapa banyak orang yang terjun ke dunia politik dengan niat memajukan kesejahteraan rakyat? Lebih banyak mana dengan orang yang berangkat dengan tujuan berbeda dan lebih bersifat pribadi?

    Motif memang tidak selalu mudah terlihat di muka umum, sebab ketika kampanye tiba orang-orang terlihat bagai pejuang rakyat yang menjanjikan kebaikan. Kita tahu apa maunya setelah mereka duduk di kursi yang mereka inginkan. Sayangnya, kita sebagai rakyat, membiarkan semua itu terjadi. Kita memilih mereka untuk duduk di kursi DPR, bupati, walikota, atau jabatan apapun tanpa peduli apa motivasi mereka, keinginan mereka, maupun tujuan mereka yang sesungguhnya. Kita terbuai oleh janji-janji. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.