Dampak dari sikap PDIP
Sikap PDIP  yang terkesan defensif mengenai kasus ini tidaklah menguntungkan Jokowi.  Partai ini merupakan pemenang pemilu sekaligus penyokong utama pemerintah Jokowi.   Presiden Joko Widodo sendiri juga merupakan  kader PDIP.

Bila kasus suap KPU  yang melibatkan caleg PDIP tersebut tidak diungkap secara tuntas jelas akan merugikan citra Jokowi.  Lawan-lawan politik kubu Jokowi akan membandingkan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu ketika kader  partai Demokrat harus berurusan dengan KPK. 

Kecuali  Bendahara Umum Demokrat, M. Nazaruddin, yang sempat kabur keluar negeri, kader partai penguasa saat itu  umumnya cukup kooperatif dengan KPK.

Pertaruhan KPK pasca revisi undang-undang
Kendati  didesak  banyak kalangan, termasuk mahasiswa,  Presiden Jokowi tidak mau mengeluarkan perpu untuk membatalkan revisi undang-undang yang melemahkan KPK. Sebelumnya Jokowi juga menolak kritik  kalangan aktivis antikorupsi  ketika proses seleksi  pemimpin KPK.

Sejauh ini sudah muncul indikasi kuat bahwa KPK tidak bisa bekerja cepat, efektif, dan independen seperti dulu.   Harus dicatat pula,  penyelidikan kasus suap KPU tersebut  sebetulnya sudah mulai di era kemimpinan Agus Raharjo.   Begitu pula operasi tangkap Bupati Sidoarjo beberapa waktu lalu.  Penyelidikan kasus itu pun sudah lama di lakukan.

Kasus caleg PDIP Harun Masiku  merupakan ujian bagi KPK sekarang.  Jika KPK gagal menuntaskan kasus ini, kalangan antikorupsi  kemungkinan besar  akan kembali  menyalahkan Jokowi.

****

Ikuti tulisan menarik Anung Suharyono lainnya di sini.