#SeninCoaching: Wuhan, Wu Wei, Wu Luan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Mohamad Cholid

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 3 Februari 2020 14:37 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • #SeninCoaching: Wuhan, Wu Wei, Wu Luan

    Dibaca : 3.634 kali

    #Leadership Growth: What is Your Contribution?

     

    Mohamad Cholid, Practicing Certified Executive and Leadership Coach

    Sejak reformasi ekonomi (dan birokrasi) menghasilkan kemakmuran di mana-mana, Pemerintah China mengeluarkan kebijakan “holiday economic.” Untuk mendorong masyarakat membelanjakan sebagian tabungan mereka dengan liburan di dalam negeri dan belakangan ke luar negeri juga-–pakai travel biro China, belanja di outlet-outlet yang sahamnya (umumnya) milik mereka pula.

    Memasuki Tahun Tikus 2020, liburan Imlek di China telah menyemburatkan chaos, ketakutan, di dalam negeri dan di sejumlah negara lain di dunia.

    Penyebaran coronavirus dari Wuhan, Provinsi Hubei, sudah pandemik, mulai menyerang manusia di lebih dari dua benua, kata para ahli penyakit yang disebabkan infeksi di lembaga-lembaga internasional. Badan Kesehatan Dunia (WHO) beberapa hari silam menetapkan coronavirus sebagai wabah global.

    Update Ahad 2 Februari kemaren, Komisi Kesehatan Nasional China melaporkan tambahan jumlah kematian 57 orang dan terkonfirmasi kasus baru 2.829 orang. Total meninggal akibat coronavirus di China menjadi 361 orang, terkonfirmasi sakit 17.205 kasus. Semua itu yang tercatat resmi di kantor-kantor pemerintah.

    Di negara-negara lain, seperti AS, Jerman, Rusia, Filipina, Thailand, ditemukan sejumlah kasus coronavirus, kendati belum semua kasus tersebut menyebabkan kematian. Kabar terakhir, satu orang yang di Filipina belakangan meninggal.

    Kini, 238 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, dikarantina di Natuna, wilayah RI yang sudah puluhan tahun silam diincar China. Karantina terhadap saudara-saudara kita yang baru tiba dari wilayah terpapar wabah adalah wajar.

    Upaya-upaya pengamanan, evakuasi, dan karantina oleh negara-negara yang warganya sempat tinggal di Wuhan –seperti Jerman, Prancis, AS, Russia, dan Indonesia– merupakan proses yang sepatutnya dilakukan. Itu memperlihatkan kemampuan dan perilaku kepemimpinan yang sigap menghadapi krisis.

    Dari sejak terkuaknya informasi wabah sampai hari ini, hal yang tidak wajar atau kurang patut dilakukan adalah pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif, karena ikut menambah kecemasan publik.

    Pernyataan yang tidak berdasarkan fakta atau hasil penelaahan seksama dapat menyebabkan publik terjebak pada imajinasi masing-masing, gosip. Sangat disayangkan ucapan asal nyelonong semacam itu bahkan datang dari kalangan yang dianggap memiliki otoritas atau secara akademik bergelar ahli. Jika orang tersebut punya jabatan (publik), perilaku kepemimpinannya layak diuji ulang.

    Setiap terjadi krisis selalu ada solusi jangka pendek, rencana jangka menengah, dan perlu perubahan sikap menghadapi (kemungkinan) chaos di masa datang. Chaos, krisis, dan pelbagai gejolak (sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, politik), serta bencana alam, ternyata merupakan perkara yang tidak terpisahkan dalam perjalanan umat manusia di Bumi.

    Setiap zaman melahirkan krisis dan solusi sendiri. Perubahan sering diwarnai oleh perilaku kepemimpinan sejumlah individu yang berani, biasanya sekaligus rendah hati dan disiplin, menempuh “jalan menanjak”, tekun, istiqomah. Sejarah sudah menghadirkan bukti, para pemimpin hebat justru lahir dari krisis, chaos.

    Perlu kita pahami lagi, sebagian (atau umumnya?) chaos atau bencana sesungguhnya disebabkan oleh manusia sendiri, di antaranya bisa karena perilaku kepemimpinan yang sembrono, mindset yang kurang fit untuk mengatasi tantangan kekinian, serta akibat korupsi.

    Bahkan krisis yang mendalam sampai merusak sendi-sendi kehidupan juga disebabkan oleh manusia, utamanya akibat kepemimpinan yang otoriter, lalim, dan secara sistematis menghancurkan harkat kemanusiaan–-contoh di Abad 20 antara lain Hitler dan Stalin.  

    Umumnya orang-orang yang mengaku atau seolah-olah jadi pemimpin, saat terjadi krisis akan berlindung di balik jabatan resmi mereka. Pihak lain, termasuk anak buah, akan mereka tuduh sebagai penyebabnya.

    Ada juga yang bersikap legowo mengakui kelalaiannya. Dalam kasus coronavirus Wuhan, masyarakat setempat menilai, perilaku kepemimpinan pejabat (partai dan pemerintah) yang tidak segera memberi aba-aba adanya bahaya wabah telah menyebabkan kenyamanan semu yang membahayakan publik.

    Di negara otoriter tersebut, tentu agak mengejutkan jika sikap terbuka mengakui kelalaian justru datang dari Feng Guoqiang, Sekretaris Partai Komunis Wuhan. “Saya merasa bersalah, menyesal, dan malu atas semua itu,” kata Feng Guoqiang dalam wawancara dengan CCTV, media milik pemerintah. “Kini saya galau, kalau saja saya mengambil keputusan lebih awal untuk mengontrol ketat pergerakan warga, situasinya bisa jadi lebih baik dibanding sekarang.”

    Walikota Wuhan Zhou Xianwang, yang kekuasaannya di bawah Feng Guoqiang, mengakui bahwa kelambatan respon pemerintah karena undang-undang melarang penyampaian informasi ke publik secara cepat.

    Contoh bencana lain yang dampaknya menjadi makin parah karena ulah manusia –atau akibat perilaku para pemimpinnya tidak terpuji-- adalah ketika topan badai (hurricane) Katrina 29 Agustus 2005 menghantam New Orleans dan menyebabkan kota lumer ditelan gelombang. Kerugian waktu itu senilai US$ 70 milyar (billion).    

    Kenapa dalam kasus tersebut manusia dianggap ikut menambah penderitaan?

    Pertama, hurricane Katrina mungkin tidak dapat dihindari, karena proses alam. Tapi, menurut kalangan ahli, kalau saja para pejabat/pemimpin lokal bersedia belajar dari orang-orang Belanda yang sudah ratusan tahun silam menyiapkan tanggul mencegah hantaman gelombang laut, situasi New Orleans tidak akan separah waktu itu. Bukankah perihal ini sudah menjadi pengetahuan umum?

    Kedua, The Flood Control Act 1965 telah memberikan mandat pembuatan parit dan tanggul sampai ke Danau Pontchartrain. Sistem pertahanan parit dan tanggul seyogyanya rampung 1978. Namun, 40 tahun kemudian hanya 60% dari proyek yang selesai. Perilaku kepemimpinan yang buta hati dan korupsi telah ikut menyebabkan New Orleans lumpuh.

    Kasus coronavirus Wuhan dan bencana lain, seperti hurricane Katrina di New Orleans, tentunya memberikan ilham tentang bagaimana sepatutnya menjadi pemimpin, dan bukan sekedar pimpinan (pemegang jabatan atau posisi). Di organisasi, bisnis dan nonprofit, atau di pemerintahan.

    Ayo kita simak Wu Wei, dari ajaran Lao Tzu dalam Tao Te Ching – Taoism. Secara harafiah, arti Wu Wei adalah “non-doing”, ditafsirkan sebagai “bertindak mulus, bahkan excellent, tanpa harus ngotot.”

    Tahapan ini lazimnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara sungguh-sungguh berkesinambungan terus mengasah diri, membiasakan laku hidup selaras dengan alam semesta, arus kehidupan-–merdeka dari ego, atau bentuk pemaksaan demi kepentingan sesaat, jabatan, atau perilaku negatif lainnya.

    Kalangan psikolog, utamanya Mihaly Csikszentmihalyi, menyebutkan tahapan tersebut sebagai “flow”, “being in the zone”. Para atlet kelas dunia, para leader yang mengubah sejarah, diasumsikan berprestasi karena mereka berhasil ke level “being in the zone”.

    Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan; bicara tidak gamblang (indikasi gangguan integritas); korupsi (waktu dan uang); selalu ingin menang dalam segala situasi/di setiap tikungan (winning too much, kata Marshall Goldsmith); tidak accountable; menolak self-improvement (dengan segala dalih, termasuk sibuk tanpa ujung), merupakan sebagian dari perilaku-perilaku yang menghambat ke taraf Wu Wei.

    Tugas pemimpin adalah menjaga kesinambungan, jika terjadi chaos perlu order. Ada yin dan yang. Karena chaos, atau krisis, sering muncul tanpa diduga, kita hanya mampu melakukan mitigasi atau upaya pencegahan. Dengan order, ketertiban pikiran dan perilaku, integritas, disiplin, kita dapat memperlihatkan eksistensi dan peran positif untuk memimpin dan berkontribusi.

    Bagi yang sudah mampu meraih level Wu Wei, membangun integritas, disiplin dan bekerja sungguh-sungguh sudah seperti bernafas, mengalir begitu saja, tanpa memaksakan diri. Dengan Wu Wei, kita dapat mengatasi chaos atau luan (kata orang Wuhan). Wu Wei memberi kontribusi agar hidup kita bersama bisa Wu Luan (tanpa chaos).  

     

    Mohamad Cholid  adalah Head Coach di Next Stage Coaching.

    • Certified Executive Coach at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching
    • Certified Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment

    Alumnus The International Academy for Leadership, Jerman

    (http://id.linkedin.com/in/mohamad-cholid-694b1528)

    (https://sccoaching.com/coach/mcholid1)

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    11 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 47 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)