Kursi Wagub Jakarta tak Kunjung Terisi, Korban Egoisme Elite? - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Wakil Gubernur DKI Jakarta Nurmansjah Lubis Ahmad Riza Patria

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 7 Februari 2020 06:28 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Kursi Wagub Jakarta tak Kunjung Terisi, Korban Egoisme Elite?

    Kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta selama hampir dua tahun memberi kesan bahwa partai politik sibuk tarik-menarik kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar. Boleh jadi, karena apa yang terjadi di Jakarta memang tidak lepas dari kepentingan politik di tingkat nasional sehingga warga Jakarta terpaksa menerima dampaknya.

    Dibaca : 2.422 kali

    Hampir dua tahun sejak Sandiaga Uno melepaskan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mencalonkan diri jadi wakil presiden, posisi itu belum juga terisi. Kabar terkini, dua nama calon wakil dari Gerindra dan PKS sudah diajukan dua pekan lalu ke DPRD Jakarta untuk dipilih. Tapi, rapat pimpinan gabungan untuk mengatur pemilihan itu tidak kunjung dilangsungkan. Entah kenapa.

    Tidak ada penjelasan apapun mengapa rapat pimpinan gabungan itu diundur-undur terus. Sebagai wakil rakyat, para politikus yang duduk di DPRD terlihat tidak cukup bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat Jakarta, khususnya, mengapa tahap-tahap pemilihan tidak segera dilakukan padahal dua nama calon sudah diserahkan.

    Media mengabarkan, DPRD harus menyusun tatib pemilihan lebih dulu. Berapa waktu akan digunakan untuk menyusun draf, memperdebatkannya, menyetujuinya, lalu mensahkan hingga akhirnya siap digunakan? Hingga kini juga belum ada jadwalnya. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Bagaimana tanggung jawab anggota DPRD terhadap rakyat yang telah memilih mereka? Bagaimana tanggung jawab partai politik yang menempatkan petugasnya di DPRD?

    Partai Gerindra dan PKS yang masing-masing merasa punyak hak atas kursi wakil gubernur tidak kunjung menyelesaikan persoalan di antara mereka. Di sisi lain, partai-partai lain terkesan membiarkan situasi tidak pasti ini tidak kunjung terselesaikan. Mereka abai terhadap rakyat Jakarta yang telah menggunakan hak pilih untuk menempatkan wakil-wakil partai di DPRD. Rakyat  juga telah memilih gubernur dan wakil gubernur melalui pemilu, artinya rakyat telah memberi amanah namun kini terabaikan.

    Elite partai politik terlihat seperti tidak peduli dengan kepentingan publik yang terganggu oleh kekosongan kursi wakil gubernur. Mereka seolah berpikir, "Ini urusan kami, mau pilih wagub sekarang atau besok atau minggu depan, gak usah ikut campur." Kekosongan jabatan hingga hampir dua tahun itu memperlihatkan betapa rendah tanggung jawab anggota DPRD maupun elite partai terhadap kepentingan masyarakat yang melihat kehadiran wakil gubernur definitif sangat diperlukan.

    Jika molornya pemilihan wakil gubernur itu dianggap masih dalam koridor undang-undang yang mengaturnya, berarti undang-undang tersebut terlampau longgar dalam memberi kebebasan kepada DPRD dan partai politik untuk memutuskan perkara penting seperti ini. Sangat terkesan bahwa partai politik sibuk tarik-menarik kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar. Boleh jadi, karena apa yang terjadi di Jakarta memang tidak lepas dari kepentingan politik di tingkat nasional sehingga warga Jakarta terpaksa menerima dampaknya.

    Kekosongan pemegang jabatan berarti tidak berjalannya fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan wakil gubernur yang sangat penting untuk mendukung kerja gubernur. Rakyat dirugikan oleh situasi ketidakpastian semacam ini, mengingat fungsi-fungsi jabatan wagub tersebut punya keterkaitan yang kuat dengan terlayaninya kebutuhan masyarakat sebagai warga DKI Jakarta.

    Jadi, siapa yang paling dirugikan oleh kekosongan jabatan wagub hingga berlarut-larut? Tidak lain ya warga Jakarta. >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.