Dewan Pengawas dan Penghalang Pemberantasan Korupsi - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Kpk

Hemi Lavour

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 17 Februari 2020

Kamis, 20 Februari 2020 10:38 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Dewan Pengawas dan Penghalang Pemberantasan Korupsi

    Dibaca : 1.399 kali

               Tak membutuhkan waktu lama bagi KPK pasca pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas periode 2019-2023 untuk kembali menunjukan taringnya. Dimulai dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah pada Hari Selasa (7/1/2020) karena diduga terlibat transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Kemudian dilanjutkan dengan OTT yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang diduga terlibat transaksi suap.

                Hal menarik atas OTT yang dilakukan KPK terhadap kedua kasus tersebut terletak pada ketidaktahuan Dewan Pengawas atas proses penyadapan hingga penangkapan yang dilakukan. Merunut pada ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf B UU No. 9/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Sehingga pasca berlakunya UU KPK yang baru dan dilantiknya Dewan Pengawas,  membuat regulasi tersebut menjadi otomatis berlaku.

                Ketidaktahuan Dewan Pengawas coba untuk dimaklumi. Pasalnya proses penyadapan seperti yang dilakukan kepada Wahyu Setiawan telah dilakukan sebelum pelantikan dilakukan. Sehingga bagi kasus yang telah diproses oleh KPK sebelum berlakunya UU KPK yang baru masih menggunakan ketentuan yang terdapat pada UU No. 30/2002 tentang KPK.

                Namun sikap berbeda ditunjukan oleh Dewan Pengawas pada saat akan dilakukan proses penggeledahan. Untuk kasus suap yang menimpa Bupati Sidorjo, penyidik KPK telah menerima izin untuk melakukan penggeledahan untuk mencari alat bukti baru. Namun perlakuan yang berbeda diberikan kepada Wahyu Setiawan.

                Bermula dari KPK yang menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Kemudia KPK juga melakukan penetapan tersangka terhadap mantan anggota Bawaslu yaitu Agustiani Tio Fridelina, Caleg DPR RI dari PDI-P yaitu Harun Masuki, serta Saeful.

                Atas rangkaian OTT dugaan kasus suap tersebut, tim penyidik KPK sempat akan melakukan penyegelan salah satu ruangan di kantor DPP PDI-P, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Hari Kamis (9/1/2020). Namun hal tersebut gagal dilakukan.

                Selain belum dikeluarkannya izin oleh Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI-P, penyidik KPK juga tidak diizinkan oleh pihak DPP PDI-P. Langkah tersebut dapat menghambat proses pengembangan kasus.

    Potensi Obstruction of Justice

                Dalam Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (United Nation Convention Againts Corruption/UNCAC) mengisyaratkan kepada negara peratifikasi untuk melakukan tindakan hukum bagi setiap tindakan yang menghalangi proses penegakan hukum pemberantasan korupsi (obstruction of justice). Karena telah meratifikasi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, seyogyanya Indonesia telah mampu untuk melaksanakan rekomendasi dalam konvensi tersebut.

                Selain dalam UNCAC, penjatuhan sanksi pidana bagi setiap perbuatan yang dianggap menghalang-halangi proses hukum pemberantasan korupsi telah terdapat dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

                Seperti pada Pasal 21 UU Tipikor yang telah memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang pengadilan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menutup peluang bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

                Terdapat ruang terbuka untuk terjadinya obstruction of justice dalam UU KPK. Terlihat dari ketentuan tentang mekanisme perizinan oleh Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

                Permasalahan muncul ketika kewenangan Dewan Pengawas yang telah menyerempet pada proses penegakan hukum (pro justitia). Pada saat dilakukan proses revisi terhadap UU KPK, ketentuan tersebut telah ditolak oleh publik dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Namun protes tersebut disanggah dengan pernyataan bahwa prasangka publik tersebut tanpa bukti dan meminta masyarakat agar terlebih dahulu memberikan waktu kepada Dewan Pengawas untuk bekerja.

                Bukti telah muncul, pada saat dilakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan dan tiga orang lainnya. Pada saat penyidik KPK akan melakukan penggeledahan salah satu ruangan di DPP PDI-P, Dewan Pengawas menghalangi dengan tidak memberikan izin. Permasalahan perizinan ini akhirnya dapat menghalangi proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan.

                Pertama kali dalam sejarah penindakan yang dilakukan oleh KPK, yaitu proses penggeledahan diumumkan dan dilakukan empat hari setelah dilakukannya OTT. Sungguh hal tersebut sudah terlambat. Seharusnya penggeledahan demi menemukan alat bukti baru harus dilakukan secara tepat dan cepat. Sehingga menutup peluang bagi pihak tertentu yang mencoba untuk menghilangkan hal penting dalam kasus tersebut. Penggeledahan akan menjadi sia-sia jika upaya untuk melakukan penggeledahan telah diketahui sebelumnya.

                Berdasar pada bukti empirik yang telah terjadi, maka ketentuan tentang Dewan Pengawas serta kewenangannya dalam proses pro justitia telah menimbulkan permasalahan. Apabila UU KPK yang baru memang bertujuan untuk memperkuat KPK dan gerakan pemberantasan korupsi, kenapa harus membangun sebuah mekanisme yang berbelit-belit?

                Beberapa permasalahan yang terdapat dalam muatan isi UU KPK perubahan telah berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. sehingga dibutuhkan sebuah sikap dan langkah bersama untuk mengembalikan arah gerak KPK sesuai dengan cita pembentukannya.

                Presiden Jokowi harus menunjukan komitmen konkret terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah tegas dan bijak yang dapat diambilnya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Peppu) tentang pembatalan perubahan terhadap UU KPK. Karena terhadap beberapa permasalahan yang muncul pasca revisi UU KPK, membuat publik dapat menilai bahwa KPK telah secara nyata dilemahkan.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.