Soal Bayar SPP lewat Gopay, Bukan Kuasa Mas Menteri - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Budi Susanto

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 23 Januari 2020

Kamis, 20 Februari 2020 16:44 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Soal Bayar SPP lewat Gopay, Bukan Kuasa Mas Menteri

    Dibaca : 533 kali

    Bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah sekarang sudah bisa pakai Gopay. Sebuah fitur pembayaran digital. Masih satu 'kamar' dengan platform Gojek. Yang pernah dimiliki Nadiem Makarim. Anak muda kreatif dan inovatif. Sebelum dipilih Presiden Jokowi jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

    Dan Nadiem sekarang sudah mundur dari perusahaan berstatus Decacorn yang dirintisnya tersebut.

    Soal bayar SPP sekolah, awalnya hanya candaan Warganet. Kreativitas Warganet. Sekadar guyonan iseng begitu Nadiem didapuk sebagai Mendikbud. Ada meme-nya. Ada video humornya.

    Siapa yang sangka sekarang jadi realita. Itulah kemajuan teknologi 4.0. Apa dan kapan saja dapat diciptakan. Yang tidak dapat ditebak waktunya. Asal punya ide cemerlang.

    Tapi bukan itu intinya yang mau dibahas. Masalahnya: ada yang asal-asalan mengait-kaitkan. Munculnya inovasi pembayaran SPP sekolah menggunakan Gopay, langsung dihubungkan dengan Menteri Nadiem. Cuma karena sejarah Nadiem adalah pencetus dan pemilik platform Gojek.

    Nadiem sejak 23 Oktober 2019 secara resmi telah mundur dari Gojek. Posisnya digantikan Andre Soelistyo dan Kevin Aluwi. Sekarang kedua anak muda itu yang 'berkuasa' di Gojek dan rintisan fiturnya. Bukan Nadiem lagi.

    Mundurnya Nadiem berarti secara de yure dan de facto tidak lagi menjadikannya sebagai Ketua Dewan Komisaris Gojek. Seperti diketahui posisinya selama ini.

    Biar jelas, saham Nadiem ketika masih di Gojek adalah 4,81% atau 1,21 juta saham dari modal investasi perusahaan start-up Decacorn itu. Jelas berarti sisa saham lainnya milik orang lain. Ada pemilik saham lain. Ada juga kuasa lain --di luar Nadiem saat di Gojek.

    Berarti, saat Nadiem masih di Gojek saja --masih sebagai Ketua Dewan Komisaris-- tidak boleh memutuskan sendiri. Mau dirinya saja. Harus kolegial. Keputusan bersama apa yang ingin dilakukan Gojek dan fitur rintisannya.

    Harus begitu saat Nadiem masih di Gojek. Harus kebijakan bersama-sama. Bukan kewenangannya sendiri.

    Nah, apalagi sekarang Nadiem sudah mundur dari Gojek --tidak punya kuasa dan pengaruh apapun lagi--. sangat tidak mungkin lagi bisa mengatur Gojek.

    Jadi dipahami dari mekanisme koorporasi seperti itu, mustahil ramainya pembayaran SPP pakai Gopay sekarang karena Nadiem.

    Bisa apa Nadiem? Dulu saja tidak boleh berkehendak sendiri. Apalagi sekarang yang sudah mundur alias lepas jabatan dari Gojek.

    Munculnya inovasi bayar SPP pakai Gopay baru sekarang. Bisa saja itu keputusan pemilik saham atau jajaran direksi Gojek setelah Nadiem mundur. Keputusan kolegial pemilik saham dan Direksi Gojek yang baru.

    Lagi pula, sampai saat ini tidak ditemukan adanya surat keputusan maupun kebijakan perintah Menteri Nadiem agar semua sekolah menggunakan sistem bayar SPP dengan Gopay.

    Jadi kembali lagi, sulit diterima akal sehat jika bayar SPP sekolah yang kini viral karena perintah Nadiem.

    Ini persoalan ide saja. Kemajuan teknologi yang harus diterima. Kreativitas berpikir generasi muda yang masih di Gojek.

    Biasanya yang nyinyir --mengaitkan dengan Nadiem karena pikirannya buntu. Miskin ide. Orang-orang gagal beradaptasi dengan inovasi.*


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.